Akbar Tandjung Mengaku Tak Diinformasikan Soal Munas Islah

Christie Stefanie | CNN Indonesia
Rabu, 30 Mar 2016 15:41 WIB
Akbar Tanjung menyarankan, Munas islah Partai Golkar segera dilaksanakan berlandaskan SK pengesahan kembali kepengurusan hasil Munas Riau 2009.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengaku, mendapatkan minim informasi penyelenggaraan Munas islah dan kepengurusan gabungan. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengaku, mendapatkan minim informasi soal penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) islah dan kepengurusan gabungan. Pihak Aburizal Bakrie dan Agung Laksono saat ini sedang membentuk kepengurusan gabungan jelang penyelenggaraan Munas.

"Saya sendiri sebagai ketua wantim tidak mendapatkan informasi lengkap terkait persiapan Munas. Kami menunggu tetapi tidak ada gambaran kapan," ujar Akbar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (30/3).

Ical selaku ketua umum memang memiliki hak prerogatif dalam memutuskan kebijakan partai. Pembahasan awal biasanya dilakukan dewan pimpinan pusat. Namun, keputusan akhir tetap berada di Ical.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Soal Munas, penyusunan panitia dan penetapan waktu penyelenggaraan dilakukan DPP melalui rapat pleno yang dipimpin Ical. Namun, hingga saat ini Golkar belum menggelar rapat pleno untuk mengesahkan panitia dan waktu penyelenggaraan Munas.

Akbar menyarankan, Munas segera dilaksanakan berlandaskan surat keputusan pengesahan kembali kepengurusan hasil Munas Riau 2009. Hal itu sesuai dengan hasil rapimnas pada Januari lalu. 

Kepengurusan Riau dianggap sudah menggambarkan rekonsiliasi antara Ical dan Agung. Di kepengurusan Riau, Ical terpilih menjadi Ketua Umum dan memilih Agung sebagai Wakil Ketua Umum.

"Kalau ini dipakai kan, bisa mempersiapkan waktu dan yang lebih pasti. Tapi sampai hari ini, kami belum tahu kepengurusan dan bentuknya seperti apa," kata bekas Ketua Umum Golkar ini.

Sebelumnya, Ical menuturkan kepengurusan gabungan akan diselesaikan dalam satu hingga dua hari mendatang. Setelah final, kepengurusan itu akan diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kepengurusan itu yang nantinya menjadi dasar pembentukan panitia Munas islah.

Selain itu, Ical menyatakan, tidak ada hambatan lagi jelang penyelenggaraan Munas. Sedianya, Munas Islah diselenggarakan pada Mei mendatang. Komunikasi dan rekonsiliasi tetap dilakukan bersama Agung Laksono. (bag)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER