Jokowi Tak Ingin DPR Hasilkan Terlalu Banyak Undang-undang
Utami Diah Kusumawati | CNN Indonesia
Rabu, 30 Mar 2016 23:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo berharap undang-undang yang dihasilkan DPR tak terlalu banyak. Aturan yang dibuat menurut Jokowi yang penting memiliki kualitas yang baik.
"DPR enggak usah produksi Undang-undang terlalu banyak. Kualitas yang cukup baik, bukan kuantitas," kata Jokowi. Ia justru mempertanyakan jika jumlah undang-undang yang dibuat mencapai 40 atau 50 buah.
Aturan yang terlalu banyak dinilai Jokowi bisa menghambat iklim investasi di Indonesia. Dalam catatannya, masih ada puluhan ribu peraturan yang perlu dipangkas agar menjadi lebih efisien.
Penekanan atas pentingnya deregulasi tersebut kembali ditegaskan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara dialog publik bertajuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing. Acara tersebut digagas oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan saat ini terdapat sebanyak 42 ribu peraturan, termasuk Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. Khusus untuk perda, kata Jokowi, terdapat sebanyak tiga ribu peraturan yang bermasalah.
Jokowi menilai puluhan ribu peraturan tersebut berpotensi mempersulit dan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, dia memerintahkan kepada jajaran menteri di Kabinet Kerja untuk segera memangkas peraturan yang bermasalah.
"Kami memutuskan dan bertindak, aturan yang menghambat ini akan kita hapus dan kurangi sebanyak-banyaknya," ujar Jokowi.
Selain peraturan, Jokowi juga menginginkan agar proses perizinan terutama terkait usaha disederhanakan dan tidak dipersulit. Jokowi mencontohan misalnya untuk izin usaha yang membutuhkan dua, yakni Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
"Apa, sih, bedanya? Sama. Yang satu isinya nama pemilik perusahaan, alamat, modal, berapa jenis usaha, yang lain juga. Itu dihapus saja," kata Jokowi.
Selain persoalan deregulasi, Jokowi juga menekankan persoalan pentingnya pejabat untuk turun ke lapangan demi meninjau pelaksanaan proyek pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur. Hal itu seperti yang sering dilakukan Jokowi yang turun langsung ke lapangan melihat beberapa proyek infrastruktur di daerah.
"Paling tidak saya ingin memberikan semangat dan kontrol bahwa apa yang ditargetkan berjalan. Kalau ke bawah (turun lapangan) akan mengerti masalahnya apa," ujar Jokowi.
Sementara itu, Ketua ISEI Muliaman Hadad dalam kesempatan yang sama mengatakan terkait investasi ada dua hal yang penting untuk dilakukan pemerintah, yakni meningkatkan tabungan domestik dan menjaga iklim investasi kondusif.
"Harus bisa mendorong masyarakat berinvestasi di sektor keuangan agar suku bunga riil tetap positif," ujarnya.
Adapun iklim investasi yang kondusif, ujarnya, harus dijaga salah satunya dengan simplifikasi izin usaha dan kepastian hukum, agar arus modal bisa masuk dan mendorong pembangunan infrastruktur.
Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua DPD Irman Gusman, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Saleh Husein, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta pengamat ekonomi Aviliani. (sur)
"DPR enggak usah produksi Undang-undang terlalu banyak. Kualitas yang cukup baik, bukan kuantitas," kata Jokowi. Ia justru mempertanyakan jika jumlah undang-undang yang dibuat mencapai 40 atau 50 buah.
Lihat juga:Jokowi Diminta Tegas Tolak Revisi UU KPK |
Aturan yang terlalu banyak dinilai Jokowi bisa menghambat iklim investasi di Indonesia. Dalam catatannya, masih ada puluhan ribu peraturan yang perlu dipangkas agar menjadi lebih efisien.
Penekanan atas pentingnya deregulasi tersebut kembali ditegaskan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara dialog publik bertajuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing. Acara tersebut digagas oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menilai puluhan ribu peraturan tersebut berpotensi mempersulit dan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, dia memerintahkan kepada jajaran menteri di Kabinet Kerja untuk segera memangkas peraturan yang bermasalah.
Selain peraturan, Jokowi juga menginginkan agar proses perizinan terutama terkait usaha disederhanakan dan tidak dipersulit. Jokowi mencontohan misalnya untuk izin usaha yang membutuhkan dua, yakni Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
"Apa, sih, bedanya? Sama. Yang satu isinya nama pemilik perusahaan, alamat, modal, berapa jenis usaha, yang lain juga. Itu dihapus saja," kata Jokowi.
Selain persoalan deregulasi, Jokowi juga menekankan persoalan pentingnya pejabat untuk turun ke lapangan demi meninjau pelaksanaan proyek pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur. Hal itu seperti yang sering dilakukan Jokowi yang turun langsung ke lapangan melihat beberapa proyek infrastruktur di daerah.
"Paling tidak saya ingin memberikan semangat dan kontrol bahwa apa yang ditargetkan berjalan. Kalau ke bawah (turun lapangan) akan mengerti masalahnya apa," ujar Jokowi.
Sementara itu, Ketua ISEI Muliaman Hadad dalam kesempatan yang sama mengatakan terkait investasi ada dua hal yang penting untuk dilakukan pemerintah, yakni meningkatkan tabungan domestik dan menjaga iklim investasi kondusif.
"Harus bisa mendorong masyarakat berinvestasi di sektor keuangan agar suku bunga riil tetap positif," ujarnya.
Adapun iklim investasi yang kondusif, ujarnya, harus dijaga salah satunya dengan simplifikasi izin usaha dan kepastian hukum, agar arus modal bisa masuk dan mendorong pembangunan infrastruktur.
Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua DPD Irman Gusman, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Saleh Husein, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta pengamat ekonomi Aviliani. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK