PPP Gelar Muktamar Islah Pekan Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Muktamar ke VIII pada 8-11 April 2016. Muktamar yang bertujuan untuk islah itu akan dilaksanakan di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur.

Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung Emron Pangkapi mengatakan, hal tersebut diputuskan setelah dua kubu diinternal partainya yakni kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy (Romi) yang bertemu sebanyak 25 kali.

"Pihak-pihak yang bertikai di internal PPP sudah sepakat untuk islah seutuhnya. Dan islah disepakati hanya melalui Muktamar," kata Emron dalam konferensi pers di Pulau Dua Senayan, Jakarta, Kamis (31/3).

Lihat juga: Sesepuh PPP Tegaskan Muktamar Jalan Terus Tanpa Djan Faridz

Muktamar yang bertemakan "Satu PPP untuk Indonesia yang Mandiri, Berdaulat dan Berkepribadian" itu dikatakan Emron, akan dihadiri oleh seluruh pihak yang selama ini berbeda pendapat meski sama-sama berada dalam kepengurusan Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Muktamar VII Bandung.

Emron berkata, susunan kepanitiaan Muktamar VIII mengacu pada prinsip demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan dengan komposisi.

Dia menjelaskan, peserta Muktamar berjumlah 1641 orang yang terdiri atas 379 peserta DPP. Kemudian, 93 peserta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP.

Seluruh proses administrasi seperti surat-menyurat untuk Muktamar Islah tutur Emron, ditandatangani oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Sekjen Romahurmuziy sebagai wujud terjadinya islah seutuhnya.

Lihat juga: Senior PPP Kumpul Desak Muktamar Digelar April

"PPP terimakasih setulusnya kepada pemerintah yang sempat PPP terimakasih memfasilitasi beberapa kali pertemuan islah," ujarnya.

Ketua Steering Committee (SC) kata Emron, akan dipimpin oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Monoarfa. Sementara Ketua Organizing Committee (OC) dipimpin oleh Ermalena Muslim.

Emron mengakui, Dzan Faridz masih belum sepakat dengan adanya langkah-langkah untuk islah tersebut. Namun dia menegaskan hampir seluruh kubu Djan menyetujui pelaksanaan Muktamar ke VIII PPP. Karenanya, Islah bisa dijalankan.

"Apapun yang beliau (Djan) lakukan kita harus duduk bersama untuk islah sepenuhnya dalam Muktamar," tuturnya.

Sebelumnya, kubu Djan Faridz menggugat Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebesar Rp 1 triluin.

Lihat juga: Menteri Yasonna: Pemerintah akan Meladeni Gugatan PPP

PPP kubu Djan menganggap meperintah telah melanggar hukum lantaran tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang meminta Yasonna mencabut SK pengesahan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan Romi pada Januari silam.

Meski mencabut SK pengesahan kubu Romi, namun Menkumham tidak mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar Jakarta yang merupakan PPP kubu Djan. Yasonna malah menghidupkan kembali kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung 2011.

(yul)