Abu Sayyaf Dinilai Salah Kaprah Minta Duit Tebusan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan kelompok Abu Sayyaf salah kaprah meminta tebusan dari pemerintah Indonesia untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera di Filipina.

"Jadi mereka jangan kira Indonesia kelebihan uang. Indonesia saja masih utang ke sana ke mari," kata Hidayat di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (8/4).

Pilihan Redaksi Perusahaan Siap Bayar Tebusan untuk Sandera Abu Sayyaf Menhan: Negosiasi Penyelamatan 10 WNI Sandera Dilakukan Esok Pemerintah Masih Yakin Langkah Negosiasi dengan Abu Sayyaf Pemerintah Diburu Tenggat Pembebasan 10 WNI di Filipina Istana Pantau Keberadaan Sandera Abu Sayyaf melalui Satelit

Hidayat mendukung pemerintah tidak menuruti permintaan kelompok Abu Sayyaf. Menurutnya, duit Rp15 miliar jumlah yang besar. Uang itu dapat dipakai menyantuni anak-anak Indonesia yang menjadi korban kejahatan seksual dan narkotik.

Pimpinan Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera itu mengimbau pemerintah Indonesia memaksimalkan upaya diplomasi politik demi membebaskan tawanan. Kekuatan militer juga perlu diperkuat, mengantisipasi apabila tidak diizinkan turun langsung membebaskan tawanan.

Pemerintah Filipina juga diminta bertanggung jawab atas keselamatan 10 WNI yang hingga kini masih dalam keadaan tersandera. Jaminan pembebasan diperlukan agar kedaulatan Indonesia tidak diinjak perompak.

"Jangan dibiasakan menyiapkan duit. Kalau yang ini diasih, besok ada yang disandera lagi bisa bangkrut Indonesia, termasuk bangkrut kedaulatannya," ucap dia.

Kelompok Abu Sayyaf membajak dua kapal Indonesia di perairan Sulu pada 27 Maret. Kapal itu merupakan kapal tongkang Anand 12 dan Brahma 12 yang membawa 7 ribu ton batu bara bertolak dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mereka hendak ke Filipina pada 15 Maret.

Kapal Brahma 12 sudah lebih dulu dilepas dan kini berada di tangan otoritas Filipina. Sementara 10 WNI ABK Anand 12 hingga saat ini masih disandera militan Abu Sayyaf, dan meminta uang tebusan sekitar Rp15 miliar. (gil)