JK: Pemerintah Tak Pernah Bicara Tebusan untuk Abu Sayyaf

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah Indonesia tidak pernah memberikan uang tebusan kepada kelompok teroris asal Filipina Abu Sayyaf yang masih menyandera sepuluh Warga Negara Indonesia (WNI) hingga hari ini Ahad (10/4).

"Pemerintah enggak pernah bicara tebusan," kata JK usai menghadiri Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur.

Diberitakan sebelumnya, Abu Sayyaf disebut meminta tebusan sebesar Rp15 miliar untuk sepuluh WNI yang mereka sandera.

Politikus senior Partai Golkar itu mengatakan, pemerintah Indonesia juga tak akan memfasilitasi perusahaan asal awak kapal yakni PT Patria Maritime Lines sebelumnya menyatakan siap membayar tebusan tersebut.

Pilihan Redaksi Abu Sayyaf Bebaskan Tawanan asal Italia di Filipina Jika Diperintah, TNI AU Siap Bebaskan WNI Sandera Abu Sayyaf Puluhan Orang Tewas dalam Penyerbuan Kelompok Abu Sayyaf Filipina Serbu Abu Sayyaf, Belum Ada Info soal Sandera WNI

"Kalau pengusahanya mau nebus tentu kami tidak bisa melarang. Tapi pemerintah tidak bisa memfasilitasi," ucapnya.

Saat ini JK mengaku belum mendapat kabar terkait kondisi para sandera. Namun dia yakin, mereka akan segera dibebaskan.

Penyerbuan militer Filipina ke markas kelompok militan Abu Sayyaf pada Sabtu (9/4) di Basilan menewaskan 18 tentara Filipina dan lima militan. Meski demikian, hingga kini belum ada informasi terkait 10 warga negara Indonesia anak buah kapal Anand 12 yang disandera militan itu sejak akhir Maret lalu.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, menyatakan hingga kini Kemlu tidak menerima informasi bahwa sandera WNI berada di lokasi penyerbuan.

"Kami tidak pernah memperoleh informasi bahwa 10 WNI ada di daerah Basilan," ujar Iqbal melalui pesan kepada CNN Indonesia.com pada Minggu (10/4).

Sementara, Dubes RI untuk Filipina, Johny Lumintang menyatakan belum ada informasi resmi yang signifikan dari pemerintah Filipina soal nasib 10 WNI yang disandera. Pihaknya masih memantau soal kondisi mereka. (bag)