Sunny Dicecar Soal Peran Perantara dalam Pembahasan Reklamasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja menyatakan dirinya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perannya dalam pembahasan rancangan peraturan daerah terkait reklamasi teluk Jakarta.

"Saya ditanya yang sederhana. Soal peranan saya di dalam pembahasan Raperda (reklamasi)," ujar Sunny di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/4).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Sunny diperiksa sebagai saksi dari pukul 09.10 hingga pukul 17.45 atau sekitar sembilan jam. Dia diperiksa sebagai saksi atas tersangka penerima suap Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi.

Lihat juga: Pemerintah Provinsi DKI Segel Mati Bangunan di Pulau D

Sunny menjelaskan, peran dirinya dalam raperda adalah sebagai penghubung antara Ahok, sapaan Basuki, dengan pengembang. Tak hanya itu, ia juga menyebut dirinya sebagai perantara antara pengembang dengan eksekutif.

Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci peran dirinya sebagai perantara tersebut.

"Intinya saya ini menerima informasi dari pengembangan, kemudian menyampaikan ke Pak Gubernur dan menyampaikan ke eksekutif," ujarnya.

Lihat juga: KPK Tidak Konfrontasi Keterangan Aguan dan Sunny

Lebih lanjut, selain diperiksa terkait peran dirinya dalam raperda, Sunny juga berkata, ditanya soal tugas dirinya sebagai staf Ahok dan kedekatan dirinya dengan tersangka Sanusi.

Sama halnya ketika ditanya soal perannya sebagai perantara, ia juga enggan menjelaskan kedekatan dirinya dengan Sanusi.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus suap tersebut, di antaranya Sanusi selaku Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta 2014-2019, Presiden Direktur PT Agung Podoromo Land Ariesman Widjaja, dan karyawan PT APL Trinanda Prihantoro.

Lihat juga: Pengembang Pulau Reklamasi Dilarang Jual Properti

Ariesman melalui karyawannya Trinanda diketahui memberikan uang sebesar Rp2 miliar (dalam dua termin) kepada Sanusi untuk memuluskan pembahasan yang tak kunjung selesai dibahas oleh DPRD DKI. (yul)