logo CNN Indonesia

LIVE: Simposium Nasional Tragedi 1965

, CNN Indonesia
LIVE: Simposium Nasional Tragedi 1965
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejarah baru digoreskan Indonesia. Hari ini Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 melalui Pendekatan Sejarah digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta. Simposium yang digagas Forum Silaturahmi Anak Bangsa ini berlangsung atas dukungan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Simposium yang digelar dua hari, Senin dan Selasa 18-19 April, ini akan mempertemukan korban tragedi 1965, sejarawan, mantan jenderal TNI, dan sejumlah tokoh lembaga yang berada di pusaran peristiwa berdarah tersebut.

Setengah abad telah berlalu sejak tragedi 1965 memecah-belah bangsa ini. Lewat simposium ini, pemerintah berharap konflik dapat diurai dan trauma masa lalu bisa dipulihkan. Setidaknya, peristiwa 1965 dapat diletakkan dengan benar dalam perspektif sejarah.

Ikuti laporan langsung Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 dari Hotel Aryaduta Jakarta bersama wartawan CNNIndonesia.com, Abi Sarwanto dan Prima Gumilang.


Pukul 18.07
, ruang Simposium

Budiarto menutup sesi terakhir sekaligus simposium hari pertama. Besok simposium akan kembali berlangsung pada pukul 09.00 WIB.


Pukul 18.00
, ruang Simposium

Reza Muharam berkata, negaralah yang seharusnya menyelesaikan Tragedi 1965. Jika tidak, kata dia, seperti yang terjadi di IPT 1965 di Den Haag, komunitas internasional harus turun tangan.

Reza menuturkan, teror terhadap komunitas korban dan mereka yang dianggap berkaitan dengan PKI harus dihentikan.

Tak hanya itu, semua peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap eks tapol harus dicabut. Ia berkata, aturan-aturan itu melanggengkan stigma negatif bagi para korban.

"Simposium juga mesti memberi rekomendasi untuk menindaklanjuti hasil penelitian Komnas HAM. Terakhir, membantu proses pengungkapan kebenaran, perlu ada komite presiden," ujar Reza.


Pukul 17.50, ruang Simposium

Anggota panitia pengarah International People's Tribunal 1965, Reza Muharam, menegaskan Tragedi 1965 merupakan genosida politik.

Reza mempertanyakan PKI yang menjadi kambing hitam atas aksi G30S. Padahal, menurutnya, pembinasaan PKI berarti menghancurkan partai komunis terbesar di dunia, penggulingan Soekarno.

"Masalah 1965 adalah kudeta Soeharto dan Angkatan Darat untuk menjatuhkan Soekarno," kata Reza.


Pukul 17.40
, ruang Simposium

Ketua YPKP 1965 Bedjo Untung mengungkap masih ada pembubaran kegiatan yang digagas komunitas korban Tragedi 1965. Salah satunya, kata dia, adalah yang dialami YPKP di Cianjur, Jawa Barat, pekan lalu.

Bedjo heran resistensi masih terus terjadi padahal G30S terjadi lebih 50 tahun lalu.

"Yang aneh, bagaimana ini bisa terjadi? Saya setuju dengan Pak Ariel, ini ada peran negara. Maaf saya sebut tentara," kata Bedjo.


Pukul 17.27
, ruang Simposium

Akademisi Ariel Heryanto menilai, pada peristiwa 1965 yang harus meminta maaf adalah negara. Tentara, kata dia, merupakan bagian dari negara.

"Kalau pemerintah belum siap, bukan berarti utang negara itu lunas," ujar Ariel.


Pukul 17.24
, ruang Simposium

Batara Hutagalung berkata, simposium 1965 merupakan momentum besar kedua setelah pembentukan Forum Silaturahmi Anak Bangsa.

Forum itu yang mempertemukan putra-putri jenderal korban G30S serta korban mereka yang dituding berkaitan dengan PKI. "Anggotanya ekstrem kanan sampai ekstrem kiri," kata dia.

Batara mendorong pemerintah melanjutkan simposium ke tahap berikutnya.


Pukul 16.55, ruang Simposium

Menurut Yunianti, berdasarkan temuan Komnas Perempuan, negara masih belum menunjukan inisiatif pada proses keadilan korban 1965. Stigma penolakan di masyarakat, kata dia, masih tinggi.

"Pemulihan korban harus cepat adil dan berdasar hak korban," ujarnya.


Pukul 17.08, ruang Simposium

Bara Hutagalung, sejarawan, membuka paparannya dengan membaca tulisan petinggi militer Indonesia, Tahi Bonar Simatupang.

Saat menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Perang pada 1949, Simatupang menulis tentang Peristiwa Madiun.

"Saya yakin, prajurit dan pemuda yang telah gugur, tidak tahu persoalan yang ada di belakang tragedi nasional ini. Perang saudara selalu menimbulkan kebencian yang lebih mendalam dibandingkan yang diakibatkan perang biasa," kata Simatupang sebagaimana dibacakan ulang oleh Batara.

Meski ditulis tahun 1949, menurut Batara, perkataaan Simatupang relevan dengan Tragedi 1965.


Pukul 16.50
, ruang Simposium

Komisioner Komnas Perempuan Yuniarti Chuzaifah bercerita, pamannya hampir dibunuh pada tahun 1965 karena dituduh PKI.

Ia berkata, saat di bangku sekolah ia dididik untuk berpola pikir menyudutkan korban.

Suatu kali, kata dia, Yuniarti bertemu ahli kapal dan pakar atom yang tidak dapat kembali ke Indonesia. Menurutnya, apa yang dialami para eksil korban Tragedi 1965 itu adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ia juga menuturkan, ketika sekelompok masyarakat merestui kekerasan, seluruh warga bangsa berpotensi menjadi calon korban pelanggaran HAM berikutnya.

"Merestui kekerasan, mengundang keberulangan kejahatan HAM," ucapnya.

Yuniarti menilai, simposium ini adalah langkah awal dalam menyelesaikan masalah.


Pukul 16.29, ruang Simposium

Sesi III selesai. Simposium langsung berlanjut ke Sesi IV yang membahas pola kekuasaan dan dinamika masyarakat Indonesia pasca Tragedi 1965.

Dialog dimoderatori wartawan senior Budiarto Shambazy.

Empat Pembicara pada sesi ini adalah sejarawan sekaligus pengajar Sesko TNI Salim Said, sejarawan Batara Hutagalung, akademisi Ariel Heryanto dan Komisioner Komnas Perempuan Yuniarti Chuzaifah.


Pukul 16.18, ruang Simposium

Moderator Retno Dewanti berkata, akan lebih elok jika pemerintah dapat memulihkan korban Tragedi 1965 secara fisik dan kesehatan jiwa.

"Rekonsiliasi juga mensyaratkan pulihnya kondisi yang dialami pada masa lalu," ujar Retno sekaligus menutup sesi ketiga.


Pukul 16.13
, ruang Simposium

Winarso menanggapi pernyataan Ilham. Menurutnya, konsep rekonsiliasi yang diutarakan Ilham terlalu mengacu pada Afrika Selatan.

"Kenapa tidak mencontoh Aung San Suu Kyi mempertemukan junta militer, korban dalam satu meja tanpa ada konflik," kata Winarso.

Winarso mengatakan, perlu ada rumusan rekonsiliasi baru di Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa.


Pukul 16.10, ruang Simposium

"Rekonsiliasi perlu, telling the truth juga perlu. Jangan bilang yo wes (ya sudah), yang bisa bilang yo wes itu korban," kata Ilham Aidit.


Pukul 16.08
, ruang Simposium

Ilham Aidit, putra petinggi PKI Dipa Nusantara Aidit menyebut beberapa hal yang harus diperhatikan saat rekonsiliasi, antara lain pengakuan negara atas perbuatannya, pengungkapan fakta dan permintaan maaf kepada korban.

Sebelumnya, Ilham menyebut Simposium Tragedi 1965 yang didukung pemerintah sebagai forum tersebar yang membicarakan pelanggaran HAM masa lalu.


Pukul 15.53, ruang Simposium

Sesi kesaksian dan ingatan, sudah memasuki tanya jawab. Uci, anak korban tragedi 1965, mengungkapkan harapannya agar para korban tragedi 1965, bisa berdamai dengan masa lalu.

"Tapi berdamai dengan masa lalu bukan berarti menghentikan proses penegakan hukum," kata Uci. Dia juga mendesak pemerintah segera memenuhi tanggung jawab merehabilitasi dan memulihkan hak-hak korban Tragedi 1965.


Pukul 15.35
, ruang Simposium

Sukmawati menceritakan sejarah kondisi politik di sekitara tahun 1965 dan 1966. Ia menyebut bahwa sosok Dewan Jenderal pada saat itu adalah Soeharto. "Dewan Jenderal siapa? Ya Soeharto dan kawan-kawan," kata Sukmawati.

Sebelumnya Sukmawati juga berkata, korban Tragedi 1965 bukan hanya anggota dan mereka yang dituduh PKI, tapi juga Partai Nasional Indonesia. 

"PNI juga jadi korban, bukan hanya PKI saja. Sebanyak 16 menteri Kabinet Dwikora ditangkap dan dipenjara 13 tahun tanpa pengadilan," tuturnya.


Pukul 15.33, ruang Simposium

Putri Presiden pertama Indonesia, Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri saat diberi kesempatan berbicara, mengatakan berdasarkan dokumen Cornell 1966, peristiwa tragedi 1965, merupakan kudeta militer.

"Bahwa peristiwa 1965, bukan kudeta politik tapi kudeta militer," kata Sukmawati disambut tepuk tangan peserta.


Pukul 15.20,
ruang Simposium

Catherine mengungkap kronologi pembunuhan ayahnya, seperti halnya film G30S yang seringkali diputar. Dia berkata, pasca kejadian, pada 1 Oktober 1965, dirinya menyesal dan sempat tidak mau pulang ke Indonesia setelah diajak kolega ke Jerman.

Catherine berkata, persoalan ini sepatutnya selesai dengan dengan damai. Ia bercerita tentang pertemuannya dengan anak-anak para petinggi PKI beberapa tahun lalu. 

"Kasian sekali kehidupan anak PKI. Saya peluk mereka, saya minta maaf, saya tidak tahu mereka lebih sakit daripada saya. Betapa indahnya kalau dapat bermaafan. Kita harus ingat anak cucu kita mau jadi seperti apa," ucapnya.


Pukul 15.00
, ruang Simposium

Catherine Pandjaitan, putri dari pahlawan revolusi DI Pandjaitan, memutar kembali memori peristiwa yang menimpa almarhum ayahnya. Catherine, bercerita sambil sesekali menahan isakan tangisannya.

"Saya sebenarnya tidak mau lagi bersaksi Oktober 1965. Saya sudah berdamai, siapapun yang membunuh. Setiap manusia punya kelemahan. Saya belajar untuk berdamai," ujarnya.


Pukul 14.50
, ruang Simposium

Svetlana Nyoto, saat memberi kesaksian, mengungkap masih ada bentuk stigma negatif kepada korban 1965 hingga saat ini. "Sampai sekarang kami sulit berkumpul karena mau berkumpul saja dianggap sedang membangun kekuatan," kata dia.

Svetlana berujar ada satu hal yang cukup dianggap aneh, dalam tataran hubungan sosial korban 1965. Sebab, dirinya membangun persahabatan dengan putra dan putri jenderal korban 1965, salah satunya Catherine Pandjaitan, anak Donal Isaac Pandjaitan.

"Catherine sudah seperti kakak saya sendiri. Orang heran dengan persahabatan saya dengan Catherine," ucapnya.

Svetlana berharap agar pemerintah dapat membantu memberi pemahaman kepada masyarakat luas untuk menghilangkan cap atau stigma negatif kepada korban 1965.


Pukul 14.45
, ruang Simposium

Nani Nurani, 75 tahun, mengatakan dia menjadi salah satu korban penahanan tanpa alasan.

Nani menceritakan , pertemannya dengan PKI hanya sebatas diundang pada salah satu acara para partai tersebut. "Saya diminta bernyanyi di salah satu acara PKI. Saya lalu dituduh sebagai biro khusus PKI," kata dia.

Dia pun berkata akibatnya, pada tahun 1969 dia ditahan dan baru keluar pada tahun 1975 setelah ada surat pembebasan.

"Saya tidak butuh maaf, tapi hanya kepastian hukum. Saya tidak ingin dicuragai. Saya ingin nama baik dan kehormatan saya kembali melalui rehabilitasi. Saat saya mati, saya ingin orang tua saya tersenyum karena saya dinyatakan tidak terlibat G30S," kata Nani.


Pukul 14.30, ruang Simposium

Sesi ketiga telah dibuka dan dipandu oleh psikolog Retno Dewanti Purba.

Winarso, seorang pendiri sekretariat bersama (Sekber) 1965, menjadi pembicara pertama. Ia berkata, Indonesia tidak dapat meniru pemerintah Australia yang meminta maaf kepada suku Aborigin terkait politik pembedaan ras.

"Struktur kebudayaan Indonesia berbeda. Jangan paksakan teori luar negeri dengan kultur bangsa ini. Yang penting negara harus bertanggung jawab, kata dia.

Winarso menuturkan, pemerintah harus memenuhi tiga hak korban, yakni pengakuan negara terjadinya HAM berat pada 1965-1966, rehabilitasi nama baik dan kompensasi yang disesuaikan dengan keuangan negara.


Pukul 13.40
, ruangan Simposium

Todung, pada sesi II, menyatakan, impunitas atas Tragedi 1965 tidak boleh terjadi. Ia berkata, pengungkapan kebenaran atau penegakan hukum merupakan prasyarat rekonsiliasi.


Pukul 13.33, ruangan Simposium

Pada sesi II, advokat senior Todung Mulya Lubis menekankan pentingnya pernyataan resmi pemerintah terkait keberadaan korban akibat Tragedi 1965. "Yang penting bukan jumlahnya, tapi pengakuan tentang adanya korban," ucapnya.

Todung yang berstatus sebagai jaksa pada International People's Tribunal 1965 berkata, jumlah korban juga penting untuk diungkap.

"Berapa banyak yang terbunuh, dibuang ke Pulau Buru dan yang tidak bisa pulang ke negerinya. Berapa banyak yang diperkosa, berapa banyak yang kehilangan harta benda," kata dia.

Todung pun mengajukan pertanyaan kepada publik, apakah Indonesia dapat menyelesaikan Tragedi 1965 seperti Afrika Selatan mengungkap pelanggaran HAM akibat politik apartheid.

Terhadap berbagai pernyataan Todung, Harry Tjan Silalahi sebagai pendiri lembaga kajian Centre for Strategic and International Studies berkata, "berani tidak Indonesia bilang sing wis yo wis (yang sudah, ya sudah)."


Pukul 13.28, ruangan Simposium

Sesi dua bertajauk 'Dinamika Politik Menjelang Tragedi 1965' selesai digelar.

Sesi berikutnya, pada pukul 14.00 WIB, akan membahas dampak kemanusiaan dan psikososio-kultural Tragedi 1965.

Sesi ketiga ini akan menghadirkan putri pahlawan revolusi Donald Isaac Pandjaitan, Catherine Pandjaitan; putri petinggi PKI Nyoto, Svetlana Nyoto; penyanyi Istana Kepresidenan era Orde Lama, Nani Nurani; dan Koordinator Sekretariat Bersama 1965, Winarso


Pukul 13.00, ruangan Simposium

Menurut advokat senior Todung Mulya Lubis, perspektif sejarah seharusnya menggali fakta dan kesaksian dari dua sisi, korban dan pelaku. Ia berkata, banyak rangkaian peristiwa 1965 masih belum bisa terjawab.

"Ujungnya saya setuju mesti ada rekonsiliasi, tidak bisa tidak. Rekonsiliasi juga dengan mempelajari dan memetik sejarah, pengungkapan kebeneran menajdi sangat-sangat penting" kata Todung.


Pukul 12.05 WIB, ruangan Simposium

Seorang tamtama militer bernama Suparno memberi kesaksian bahwa dia pernah ditahan tanpa alasan jelas. Pada 30 September 1965, Suparno berada di Jakarta untuk bertugas terkait Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Namun pada 4 Oktober 1965, kesatuannya dari Batalyon Brawijaya dibawa ke markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

"Di sana sudah hadir Pangdam Brawijaya dan Pangkostrad Soeharto," kata Suparno berapi-api. Pada akhirnya ia dimasukkan tahanan politik militer tanpa diadili.

Suparno, kopral yang dituding PKI dan dipenjara tanpa pernah diadili. (CNN Indonesia/Prima Gumilang)
Pukul 11.40 WIB, ruangan Simposium

Pegiat hak asasi manusia Todung Mulya Lubis mengatakan titik mula tragedi 1965 adalah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Sukarno. Menurut dia, dekrit itu membawa iklim konflik baru yang menandai pemerintahan otoriter.

"Semua kekuatan dan kelompok politik berpacu mencari kekuasaan. Bersamaan (dengan itu) timbul rasa insecure," ujar Todung.

Saat itu, kata Todung, PKI telah melakukan manuver politik. Di satu sisi, TNI khawatir terpinggirkan. "Maka tumbuh iklim konflik yang menjadi kondisi yang membawa kepada tragedi 1965."

Todung mengingatkan, tragedi 1965 bukan semata pergolakan politik di tataran domestik. Peran Amerika Serikat, Inggris, dan Australia disebutnya cukup terlihat kasat mata.

Paling penting, Todung berharap ada pengungkapan kebenaran atas tragedi 1965.


Pukul 11.07 WIB, seberang Hotel Aryaduta

Koordinator Lapangan demonstran anti-Simposium 1965, Alvian Tanjung, berteriak "Polisi PKI, polisi PKI," dari atas mobil yang mengangkut pengeras suara.

Bentrok antara aparat Kepolisian dan massa terjadi di lampu merah Tugu Tani, seberang Hotel Aryaduta yang menjadi lokasi digelarnya Simposium.

Front Pancasila berunjuk rasa di Tugu Tani, seberang Hotel Aryaduta Jakarta, menolak Simposium Membedah Tragedi 1965. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Pengunjuk rasa yang datang dari arah Jalan Menteng Raya, memaksa menerobos ke arah Hotel Aryaduta, Jalan Prapatan, Jakarta Pusat. Namun polisi tidak mengizinkan pengunjuk rasa berbelok ke arah hotel.

Dalam adu fisik itu, polisi dan pengunjuk rasa saling tarik-menarik spanduk dan atribut aksi lain. Ketegangan itu sempat membuat lalu lintas di sekitar lampu merah terhenti. Dua orang peserta aksi diamankan polisi.

Barisan motor yang dikendarai polisi menggiring mereka ke arah Stasiun Gambir. Polisi hendak mengarahkan massa ke kawasan Patung Kuda, Monas. Massa lantas menjauh dari Aryaduta ke arah Patung Kuda.


Pukul 11.30 WIB, ruangan Simposium

Penulis buku Di Balik Tragedi 1965, Sulastomo, berpendapat tak perlu ada maaf-memaafkan dalam peristiwa 1965. "Tapi sebagai manusia, kita harus mencegah peristiwa itu tidak terjadi lagi," kata dia.


Pukul 11.25 WIB, ruangan Simposium

Asvi Warman Adam, sejarawan LIPI, mengatakan stigma dan diskriminasi terkait peristiwa 1965 dalam bentuk peraturan atau apapun, harus dicabut pemerintah. Korban tragedi 1965, kata Asvi, harus direhabilitasi.

"Siapa yang harus direhabilitasi? Korban 1965 yang pertama dan utama, mantan Presiden Sukarno," kata Asvi.

Asvi mengatakan Ketetapan MPRS Nomor 23 Tahun 1967 dan Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 mengakibatkan penahanan dan perlakuan yang tidak layak kepada Sukarno.

"Sebaiknya Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres (Keputusan Presiden) rehabilitasi atas Sukarno dan korban G30S," ujar Asvi.


Pukul 11.15 WIB, ruangan Simposium

Sejarawan Asvi Warman Adam mengatakan Presiden Jokowi perlu minta maaf atas kekeliruan yang dilakukan negara pada tragedi 1965. Permintaan maaf itu menurutnya tak bisa diwakilkan.

Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan misalnya, kata Asvi, tidak memiliki kapasitas untuk meminta maaf. "Yang (mesti) meminta maaf adalah Presiden Jokowi, bukan Luhut," ucap Asvi.


Pukul 11.10 WIB, ruangan Simposium

Sejarawan Asvi Warman Adam menguraikan latar belakang peristiwa 1965. Dia menyebut ada latar belakang internasional seperti keterlibatan Amerika Serikat, Inggris dan Australia, serta perang dingin.

Menurut Asvi, ada pula latar belakang regional. Dia lantas menjelaskan banyak temuan baru dalam buku Aiko Kurasawa, profesor emeritus Universitas Keio Jepang, yang disusun berdasarkan penelitian. Di situ terlihat ada pula peran pemerintah Jepang dalam tragedi 1965.

"Pemerintah Jepang mengetahui ada pembunuhan massal, tapi tidak bereaksi," kata Asvi.


Pukul 10.50 WIB, seberang Hotel Aryaduta

Belasan pengunjuk rasa datang ke kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Koordinator Lapangan aksi, Alvian Tanjung, memyampaikan orasi di atas mobil yang ditumpanginya dengan pengeras suara. Dia menuding Simposium Nasional Tragedi 1965 sebagai aksi PKI.

"Aksi gerakan PKI ini penegasan permainan sinetron yang dilegitimasi PKI. Simposium ingin menegaskan PKI pihak yang jadi korban," tuding Alvian.

Poisi mengarahkan massa ke Patung Kuda, Monas. Namun Alvian menolak. "Kami bukan ke Patung Kuda. Kami akan ke markas PKI yang saat ini melangsungkan simposium di Hotel Aryaduta," kata Alvian.

Namun polisi terus menggiring massa menjauhi Tugu Tani meski pengunjuk ngotot ke depan hotel. Mobil pengeras suara digiring motor tril yang dipakai polisi.

"Polisi sudah seperti cecenguk-cecunguk, melindungi antek PKI," sembur Alvian.


Pukul 11.00 WIB, ruangan Simposium

Rangkaian simposium berlanjut pada sesi kedua. Sesi ini membahas dinamika politik menjelang tragedi 1965 seperti konflik apa yang ada, serta mencoba menguak terjadinya pembunuhan para jenderal dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa itu. Rangkaian peristiwa akan dilihat dari konteks nasional dan global.

Sesi ini akan dipandu Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Putranto dengan narasumber sejarawan LIPI Asvi Warman, aktivis HAM Todung Mulya Lubis, Sulastomo, dan Jacky Mardono.


Pukul 10.53 WIB, depan Hotel Aryaduta

Demonstran mulai tiba. Massa yang disebut gabungan dari Front Pancasila, GBN, serta elemen masyarakat dan mahasiswa Anti-PKI menolak penyelenggaraan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 yang juga akan menyinggung pelanggaran hak asasi manusia atas kasus kekerasan di berbagai daerah sepanjang 1965-1966.


Pukul 10.30 WIB, ruangan Simposium

Sesi pertama Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 berlangsung. Sesi ini membahas ciri masyarakat umum di Indonesia dilihat dari berbagai perspektif dan kajian. Pembicara pada sesi ini ialah Limas Sutanto dan Risa Permanadeli. Mereka dipandu oleh Nani Nurrachman, putri almarhum Mayjen Anumerta Sutoyo Siswomihardjo --Inspektur Kehakiman Angkatan Darat yang terbunuh dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.


Pukul 10.00 WIB, depan Hotel Aryaduta

Puluhan polisi berjaga untuk mengawal aksi unjuk rasa menolak Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 yang direncanakan digelar di sekitar Patung Tugu Tani, Jakarta Pusat --seberang Hotel Aryaduta yang menjadi lokasi digelarnya Simposium.

Polisi berjaga berderet di depan Hotel Aryaduta Jakarta, lokasi digelarnya Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965. (CNN Indonesia/Prima Gumilang)
Demonstran yang berjumlah sekitar 50 orang berkumpul lebih dulu di Jalan Menteng Raya Nomor 58, Jakarta. Mereka belum bergerak ke Aryaduta karena masih menunggu peserta lain dari luar Jakarta.


Pukul 09.45 WIB, ruangan Simposium

Intelektual Buya Syafii Maarif dalam sambutannya menyayangkan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 baru dilaksanakan hari ini.

Sementara mantan Danjen Kopassus Letnan Jenderal Purnawirawan Sintong Panjaitan dalam sambutannya bercerita tentang operasi militer satuan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) --sekarang disebut Komando Pasukan Khusus atau Kopassus-- di Jawa Tengah untuk menumpas Partai Komunis Indonesia.

Mantan Komandan RPKAD Letjen Purnawirawan Sintong Panjaitan berbicara dalam Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Sintong membantah operasi di Jawa Tengah oleh RPKAD ketika itu membuat banyak nyawa melayang. Menurut dia, hanya satu korban terbunuh. Oleh sebab itu Sintong merasa heran ketika mendengar korban disebut mencapai 500 ribu jiwa.

Ia lantas melontarkan tantangan kepada pihak-pihak yang menyebut korban mencapai puluhan bahkan ratusan ribu orang. "Itu pembohongan karena berhubungan dengan harga diri kami sebagai RPKAD," kata Sinton.


Pukul 09.25 WIB, ruangan Simposium

Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pasti ada pro-kontra selama Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 berlangsung. Apapun, Luhut meminta kepada seluruh peserta untuk berani mengatakan benar dan salah secara terbuka.

Simposium, kata Luhut, merupakan upaya pemerintah Indonesia berdamai dengan sejarah, namun tak berarti meminta maaf.

"Kami tidak sebodoh itu. Kami tahu apa yang akan kami lakukan, dan apa yang terbaik bagi negeri ini. Saya sebagai Menkopolhukam mempertaruhkan kredibilitas untuk menjaga agar simposium berjalan transparan," ujar Luhut.

Simposium pun resmi dibuka.


Pukul 09.20 WIB, ruangan Simposium

Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan. Dia mengimbau agar persoalan bangsa dapat diselesaikan sendiri oleh bangsa itu. Namun Luhut tak menutup pintu jika ada pihak luar hendak melihat proses penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

"Saya mengimbau kalau ada masalah di bangsa ini, (selesaikan di sini). Eloknya tidak perlu cari tempat lain," kata Luhut.

Menurut Luhut, tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan.


Pukul 09.10 WIB, ruangan Simposium

Ketua Panitia Pengarah Simposium Tragedi 1965 Letjen TNI Purn Agus Widjojo mengatakan, pendekatan sejarah dipilih untuk Simposium Tragedi 1965 karena dinilai lebih objektif.

"Sejarah sebagai pendekatan objektif untuk mencari pemahaman komprehensif pada proses sebab-akibat," kata Agus.

Simposium, ujar Agus, membuka seluas-luasnya kepada berbagai pihak untuk buka suara. Metodologi yang digunakan dalam simposium ini tak seperti di pengadilan.

"Metodologinya secara sederhana seperti memutar film 1965: apa yang terjadi, sehingga kita bisa melihat apa penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya," kata Agus.

Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan sekaligus membuka simposium.


Pukul 09.00 WIB, ruangan Simposium

Ketua Panitia Pengarah Simposium Tragedi 1965 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo --yang tiga hari lalu dilantik Presiden sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional-- memberikan sambutan.

Agus berkata, salah satu tujuan simposium adalah menempatkan tragedi 1965 secara jujur dan proporsional dalam kesejarahan bangsa.

Pukul 08.55 WIB, ruangan Simposium

Hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya serta membaca doa sebelum membuka acara yang dipimpin Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan.


Pukul 08.50 WIB, ruangan Simposium

Pejabat dan peserta Simposium Nasional Tragedi 1965 mulai memasuki ruangan. Peserta dari kalangan korban, akademisi, partai politik, dan unsur pemerintah telah hadir.

Dari perwakilan pemerintah tampak Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan Keamanan Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung M. Prasetyo, serta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Mereka duduk bersandingan.

Sementara dari kalangan partai politik, terlihat Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahumurziy.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Membedah Tragedi 1965
0 Komentar
Terpopuler
CNN Video