Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyatakan penyanderaan warga negara Indonesia yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf Filipina belakangan sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan kenyamanan perairan perbatasan di Kalimantan Utara.
Wakil Gubernur Kalimantan Utara mengatakan dampak keamanan di perbatasan perairan penyanderaan yang dilakukan kelompok bersenjata Abu Sayyaf secara tidak langsung turut berpengaruh pada kondisi perekonomian di perairan Provinsi Kalimantan Utara.
"Kasus penyanderaan yang terus dilakukan Kelompok Abu Sayyaf akhir-akhir ini mempengaruhi perairan Kaltara menjadi tidak aman dan tidak nyaman bagi perusahaan pelayaran ekonomi," kata Udin seperti diberitakan Antara, Selasa (19/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Udin mengatakan, perairan Kalimantan Utara merupakan jalur pelayaran ekonomi internasional sehingga perlu pengawasan dan pengamanan secara terpadu dan berkesinambungan demi menjaga situasi tetap kondusif dari pergerakan-pergerakan kelompok bersenjata Filipina tersebut.
Untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan khususnya perairan antara Indonesia-Malaysia dan Filipina tersebut, Pihak Pemprov mendukung keberadaan pasukan Tentara Nasional Indonesia yang melakukan latihan di Kota Tarakan yang dapat digerakkan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
Keberadaan pasukan elite dari tiga matra TNI yang berlatih di Kota Tarakan, kata Udin, merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam menjaga kedaulatan NKRI dan ancaman-ancaman separatis seperti Kelompok Bersenjata Abu Sayyaf yang terus menyandera WNI.
Saat ini jumlah WNI yang disandera Kelompok Abu Sayyaf sebanyak 14 orang, masing-masing 10 orang ABK Kapal Brahma 2 pengangkut batubara menuju Filipina di perairan Pulau Basilan dan Tawi-Tawi ditambah empat ABK kapal pengangkut batubara TB Henry/Barge Christy saat pelayaran pulang ke Kota Tarakan pada 15 April 2016.
(gil)