Puluhan Buruh Tolak Reklamasi dan Penggusuran

Jakarta, CNN Indonesia -- Puluhan buruh yang tergabung dalam Koalisi Buruh Tolak Ahok berunjuk rasa menolak reklamasi Teluk Jakarta dan penggusuran di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut mereka Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menghapus hak warga setempat.

"Warga Jakarta bukan putuh reklamasi pulau tapi akses mencari ikan. Nelayan yang pakai perahu kecil tak dapat melaut karena akses tertutup," kata Koordinator Koalisi Buruh Tolak Ahok (KBTA) Winarso saat berorasi di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/4).

Winarso menjelaskan, nelayan di pesisir Jakarta Utara tak dapat melaut ke tengah lantaran perahu yang kecil. Alhasil, terbatasnya akses menyebabkan hasil tangkapan menjadi minim.

Pilihan Redaksi Aturan Menteri Akan Jadi Dasar Ahok Terbitkan IMB Reklamasi Polisi Kerahkan 500 Personil Amankan Aksi Tolak Reklamasi Tak Hadir Rapat Reklamasi di DPR, Ahok Disorot Komisi VII Anak Aguan Diperiksa Soal Mekanisme Izin Reklamasi Jakarta

"Kalau ada reklamasi, saya jamin tidak ada warga yang mampu ngangsur apartemen di situ. Ahok kaya tapi kaum miskin dipinggirkan," katanya.

Selain itu, para buruh juga meminta kejelasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas nasib warga Pasar Ikan dan Luar Batang yang digusur. Menurutnya, mereka yang tinggal di dua kawasan itu adalah warga DKI Jakarta yang sah memiliki identitas.

"Salah mereka apa? Mereka bukan penduduk yang tidak ada statusnya. Ini arogansi. Ada masyarakat yang harus dimanusiakan. Kami mengutuk keras penggusuran," katanya.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyayangkan sikap Ahok yang menggusur sejumlah kawasan. "Tapi proyek reklamasi yang enggak ada AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) itu malah enggak digusur. Ahok ini menekan orang kecil dan melindungi pengembang besar," katanya ketika dihubungi.

Selain itu, buruh juga menolak upah murah yang mulanya dijanjikan Rp6 juta sebulan menjadi Rp4 juta sebulan. "Masa Ibu kota yang biaya hidupnya lebih tinggi, tapi UMP-nya lebih kecil. Pesan kami cabut PP no 78 tahun 2015 tentang upah," ucapnya.

Said menjelaskan, aksi ini merupaka rangkaian dari aksi pra May Day atau Hari Buruh yang juga dilakukan serempak di sejumlah kota seperti Batam, Medan, Semarang, Surabaya, Gorontalo, dan Aceh. Pihaknya ingin melihat respons pemerintah.

Untuk diketahui, reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta menuai kontroversi. Sejumlah pihak menilai reklamasi justru menyengsarakan masyarakat yang tinggal di pesisir utara Jakarta dan merusak lingkungan. Aksi ini bagian dari aksi simpatik kepada mereka yang merasa dirugikan dengan reklamasi.

Sementara itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sepakat untuk menghentikan reklamasi untuk sementara waktu. Di saat yang bersamaan, mereka akan mengkaji regulasi terkait reklamasi ini.

Sementara itu, penggusuran dilakukan di kawasan Pasar Ikan dan Luar Batang di Penjaringan, Jakarta Utara. Rencananya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memugar bangunan cagar budaya di kawasan tersebut menjadi obyek wisata.  (obs)