Luhut: Soal Crisis Center, Keputusan Tetap di Presiden

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia berencana membentuk 'Crisis Center' sebagai pusat informasi penanganan berbagai persoalan, di antaranya pertahanan, keamanan, ekonomi, dan kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membantah pembentukan crisis center membuat pengambilan keputusan tidak terpusat kepada presiden.

"Jadi kalau ada orang yang bilang proses pengambilan keputusan di negeri ini multipilot itu tidak benar," kata Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (25/4).

Luhut menegaskan, crisis center hanya bekerja dalam tataran operasional. Nantinya, kata Luhut, semua persoalan di Indonesia yang dianggap dapat berdampak luas akan dibahas di crisis center.

Hasil pembahasan di lembaga itu, ujar Luhut, kemudian dilaporkan kepada presiden sebagai langkah alternatif pengambilan keputusan, dalam menghadapi suatu persoalan.

Selain itu, mantan Kepala Kantor Staf Presiden ini berkata, ide pembentukan crisis center bukanlah hal baru. Namun, Luhut berujar, baru pada tahun ini ide itu terlaksana atas perintah Presiden Joko Widodo.

"Kira-kira, dua minggu lalu presiden instruksikan proses pembentukan crisis center," ujar Luhut.

Pilihan Redaksi Pemerintah: WNI Sandera Abu Sayyaf dalam Kondisi Baik Luhut Melawat ke China Bahas Keamanan dan Laut China Selatan Luhut Tunggu Laporan Panitia Simposium 1965 untuk Ambil Sikap

Luhut menjelaskan, salah satu yang akan ditangani crisis center adalah terkait penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayaff di Filipina. Sebab, menurutnya, selama ini informasi mengenai penyanderaan terbagi dalam banyak sumber.

"Kami mau bikin jadi satu crisis center sehingga proses pengambilan keputusannya bisa jadi padu cepat," kata Luhut.

Bentuk crisis center tersebut, kata Luhut, semacam organisasi kerangka yang kegiatan kesehariannya dikelola di kantor Kemenko Polhukam. Presiden yang akan memimpin langsung crisis center tersebut.

Sementara unsur yang akan mengisi di dalamnya terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap. "Anggota tetap misalnya kementerian, Panglima TNI, Kapolri, BIN," ujar Luhut.

Jumat (22/4) pekan lalu, Luhut telah membahas pembentukan crisis center itu bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. (bag)