Idrus Marham: Asal Usul 'Saweran' Munaslub Perlu Ditelusuri
Resty Armenia | CNN Indonesia
Rabu, 27 Apr 2016 00:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham membenarkan bahwa kader partainya diwajibkan membayar iuran dan sumbangan secara gotong-royong dalam rangka menyukseskan Munas Luar Biasa (Munaslub) yang akan digelar pada 23 Mei 2016 mendatang.
Meski demikian, menurutnya, asal-usul uang 'saweran' tersebut harus ditelusuri. Idrus menjelaskan, uang sumbangan gotong-royong itu merupakan bentuk kreasi politik yang dikembangkan oleh Steering Committee Munaslub tentang adanya kontribusi dari kader.
Menurutnya, hal itu adalah kreatifitas yang perlu diapresiasi, karena dasar pemikiran salah satu sumber dana Partai Golkar sebenarnya berasal dari iuran dan sumbangan anggota.
"Nah dalam rangka menghadapi Munaslub ini, mari kita keroyokan, mari kita gotong-royong sesuai dengan kemampuan yang ada. Anggota-anggota yang tidak jadi caketum pun ikut gotong-royong, pengurus ikut gotong-royong, anggota biasa ikut gotong-royong, apalagi caketumnya," ujar Idrus di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (26/4).
Jumlah sumbangan itu, ucap Idrus, akan dibahas dalam rapat pleno yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Yang jelas, katanya, konstruksi berpikir mengenai sumbangan tersebut memang diatur dalam AD/ART Partai Golkar di mana disebutkan bahwa sumber dana partai berasal dari iuran dan sumbangan dari anggota dan pihak-pihak lain, termasuk perusahaan-perusahaan dan pemerintah.
"Maka khusus untuk anggota ini ya kami apresiasi. Cuma berapa besarnya nanti akan kami bicarakan dalam rapat pleno. Karena rapat pleno merupakan forum pengambilan keputusan yang diatur oleh AD/ART Partai Golkar," katanya.
Meski demikian, Idrus membantah bahwa calon ketua umum harus memiliki banyak uang sehingga bisa membayarkan sumbangan dengan nilai yang cukup besar.
Ia menuturkan, selama ini, tiap kader partai beringin diwajibkan untuk membayar iuran sejumlah Rp100 ribu per bulannya. Sedangkan untuk Munaslub ini, katanya, uang sumbangan diberikan sesuai kemampuan pribadi setiap kader dan calon ketua umum.
"Misalnya wacana pertama itu Rp20 miliar (per calon ketua umum), sekarang sudah turun jadi Rp5 miliar, mungkin besok turun lagi. Jadi yang penting kan ada niat yang baik, ada komitmen yang sama untuk gotong-royong, untuk urun rembuk," ujarnya.
Idrus menegaskan, asal-usul uang sumbangan gotong-royong juga perlu dilihat mengingat tema Munaslub kali ini yang tidak hanya menggaungkan politik yang demokratis, berkeadilan, dan rekonsiliatif, melainkan juga jujur dan bersih.
"Maka, asal-usul keuangan juga perlu ditelusuri," katanya.
Selain itu, imbuh Idrus, dalam rangka mewujudkan Munaslub yang bersih, Steering Committee juga akan membuat instrumen-instrumen agar jangan sampai nanti ada politik uang (money politic) dan politik transaksi.
Jika ada money politic atau transaksi, ucapnya, maka Steering Committe akan mengambil sikap tegas yakni calon ketua umum yang bersangkutan akan didiskualifikasi dan DPD yang menerima yang akan dianulir hak sebagai peserta Munaslub.
"Jadi saya kira ini menghargai komitmen Steering Committee yang ada, karena memang masalah bangsa yang ada hari ini bukan hanya masalah Golkar, tapi juga berkembangnya pragmatisme politik, politik transaksi, money politics, dan sebagainya," ujarnya. (meg)
Meski demikian, menurutnya, asal-usul uang 'saweran' tersebut harus ditelusuri. Idrus menjelaskan, uang sumbangan gotong-royong itu merupakan bentuk kreasi politik yang dikembangkan oleh Steering Committee Munaslub tentang adanya kontribusi dari kader.
Menurutnya, hal itu adalah kreatifitas yang perlu diapresiasi, karena dasar pemikiran salah satu sumber dana Partai Golkar sebenarnya berasal dari iuran dan sumbangan anggota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka khusus untuk anggota ini ya kami apresiasi. Cuma berapa besarnya nanti akan kami bicarakan dalam rapat pleno. Karena rapat pleno merupakan forum pengambilan keputusan yang diatur oleh AD/ART Partai Golkar," katanya.
Meski demikian, Idrus membantah bahwa calon ketua umum harus memiliki banyak uang sehingga bisa membayarkan sumbangan dengan nilai yang cukup besar.
Ia menuturkan, selama ini, tiap kader partai beringin diwajibkan untuk membayar iuran sejumlah Rp100 ribu per bulannya. Sedangkan untuk Munaslub ini, katanya, uang sumbangan diberikan sesuai kemampuan pribadi setiap kader dan calon ketua umum.
"Misalnya wacana pertama itu Rp20 miliar (per calon ketua umum), sekarang sudah turun jadi Rp5 miliar, mungkin besok turun lagi. Jadi yang penting kan ada niat yang baik, ada komitmen yang sama untuk gotong-royong, untuk urun rembuk," ujarnya.
Idrus menegaskan, asal-usul uang sumbangan gotong-royong juga perlu dilihat mengingat tema Munaslub kali ini yang tidak hanya menggaungkan politik yang demokratis, berkeadilan, dan rekonsiliatif, melainkan juga jujur dan bersih.
"Maka, asal-usul keuangan juga perlu ditelusuri," katanya.
Selain itu, imbuh Idrus, dalam rangka mewujudkan Munaslub yang bersih, Steering Committee juga akan membuat instrumen-instrumen agar jangan sampai nanti ada politik uang (money politic) dan politik transaksi.
Jika ada money politic atau transaksi, ucapnya, maka Steering Committe akan mengambil sikap tegas yakni calon ketua umum yang bersangkutan akan didiskualifikasi dan DPD yang menerima yang akan dianulir hak sebagai peserta Munaslub.
"Jadi saya kira ini menghargai komitmen Steering Committee yang ada, karena memang masalah bangsa yang ada hari ini bukan hanya masalah Golkar, tapi juga berkembangnya pragmatisme politik, politik transaksi, money politics, dan sebagainya," ujarnya. (meg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK