Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Abraham Lunggana tak mempercayai hasil survei calon gubernur DKI Jakarta yang dikeluarkan sejumlah lembaga. Karena itu, politikus yang akrab disapa Haji Lulung ini akan menggelar survei sendiri melalui para relawannya Suka Haji Lulung.
"Saya mengamati survei yang ada saat ini dan tidak yakin. Saya mau buat survei dari PPP. Saat ini teman-teman Suka Haji Lulung sedang mempersiapkan," kata Lulung saat menerima Tim Penjaringan bakal calon gubernur Partai Demokrat di kediamannya, Kamis (28/4).
Metode survei yang digunakan cukup sederhana, yakni dengan menanyakan apakah responden mengenal dan akan memilih Lulung atau tidak pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu tidak menyebutkan teknis survei akan yang dilakukan relawannya. Misalnya seperti jumlah responden dan tingkat kesalahan survei. Dia juga enggan menyebutkan waktu pelaksanaan survei. "Itu rahasia," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di kediaman Lulung, tim penjaringan DPD Demokrat memverifikasi faktual untuk mengecek kesesuaian data dalam berkas administrasi dengan berkas di lapangan bakal calon gubernur DKI Jakarta. Beberapa waktu lalu, Lulung mendaftar ke DPD Demorkat untuk mengikuti proses penjaringan.
Salah satu syarat yang belum dipenuhi oleh Lulung adalah menyerahkan hasil survei. Ketua Bidang Verifikasi Tim Penjaringan Demokrat Lazarus Simon Ishak menyatakan, Lulung boleh menyerahkan hasil survei manapun termasuk hasil survei relawannya.
"Tapi kami juga ada survei dan verifikasi sendiri ke lapangan sebagai perbandingan. Terutama verifikasi di lingkungan sekitar rumah calon," kata Lazarus.
Hasil survei menjadi salah satu penilaian Demokrat untuk menentukan calon gubernur DKI Jakarta. Elektabilitas dan popularitas memang menjadi aspek yang dinilai oleh partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Lulung mengaku telah memiliki cara sendiri untuk meningkatkan elektabilitasnya. Yakni dengan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membahas masalah pencegahan dan mengundang Komisi Pemilihan Umum membicarakan tahapan-tahapan Pilkada 2017. Pertemuan segera diagendakan oleh Lulung.
"Kami belum sukses berantas korupsi kalau belum mengerti pencegahan. Calon gubernur juga harus mengerti proses Pilkada, makanya saya undang KPU. Itu salah satu cara tingkatkan elektabilitas," kata Lulung.
(sur)