Ade Komarudin Belum Bayar Mahar Caketum Golkar Rp1 Miliar

Alfani Roosy Andinni | CNN Indonesia
Rabu, 04 Mei 2016 15:55 WIB
Ade menunggu klarifikasi KPK terkait uang mahar calon ketua umum Partai Golkar. KPK sebelumnya menyebut mahar itu sebagai politik transaksional.
Bakal calon ketua umum Partai Golkar Ade Komarudin didampingi tim suksesnya melakukan pendaftaran Calon Ketua Umum Partai Golkar, di DPP Golkar. Jakarta, Rabu (4/5). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Golkar, Ade Komarudin, belum membayar uang mahar sebesar Rp1 miliar sebagai syarat pendaftaran pemilihan calon ketua umum partai berlambang beringin itu.

Ade menuturkan hal tersebut setelah resmi maju dalam pemilihan yang akan digelar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.

Ade berkata, saat ini tim suksesnya masih menggalang dana dari seluruh kader yang mendukungnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terus terang, kami sedang mengumpulkan bantuan. Ada yang Rp10 juta, Rp5 juta, semua sesuai kemampuan," ujarnya di Jakarta, Rabu (4/5).

Ade mengatakan, ia masih menunggu klarifikasi Steering Committee kepada Komisi Pemberantasan Kourpsi terkait mahar. Sebelumnya, KPK menyatakan duit mahar merupakan bentuk politik uang.

"Apakah bantuan itu dapat dibenarkan atau tidak oleh KPK, kami menunggu semua klarifikasi dari SC," tuturnya.

Jika nantinya mahar tidak dipersoalkan secara hukum, Ade menyatakan siap membayar mahar. Ade berkata, ia akan tunduk dan patuh pada keputusan partai.

Ketua Komite Pemilihan Munaslub Golkar, Rambe Kamarulzaman mengatakan, lembaganya sudah mengkonsultasikan syarat biaya calon ketua umum sebesar Rp1 miliar kepada KPK.

Menurutnya, hal itu bukanlah praktik transaksional sebab diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Kalaupun KPK akhirnya akan mengusut sumber uang mahar, Rambe berkata, Golkar tidak akan menghalang-halangi upaya tersebut. "Kalau berpotensi hasil korupsi dan merugikan negara, silahkan ditelusuri," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan syarat wajib penyerahan uang mahar Rp1 miliar adalah sebuah praktik politik uang yang nyata. Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif menyesalkan tindakan partai beringin yang memutuskan hal tersebut.

"Mana ada di dunia kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp1 miliar," ujar Laode dalam pesan singkat, Selasa (3/5). (abm)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER