Dua Bakal Caketum Diminta Tak Diam Jika Gugur soal Rp1 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta kepada Indra Bambang Utoyo dan Syahrul Yasin Limpo untuk tidak tinggal diam jika nanti dinyatakan gugur sebagai bakal calon ketua umum oleh panitia Munaslub karena tak mau membayar Rp1 miliar sebagai syarat pendaftaran bakal calon ketum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa.

"Seharusnya, tidak serta merta menerima dan diam begitu saja. Karena kriteria itu sesungguhnya tidak diatur dalam AD/ART partai," kata Doli saat dihubungi di Jakarta, Kamis (5/5).

Pilihan Redaksi Wakil Ketua KPK Dorong Golkar Hapus Aturan Mahar Caketum Syahrul Yasin Limpo Tak Mau Bayar Mahar Caketum Golkar Tolak Mahar, Indra Bambang Siap Gugur di Munaslub Golkar JK Tak Persoalkan Mahar Caketum Golkar Rp1 Miliar Panitia Munaslub Verifikasi Berkas Bakal Calon Ketum Golkar

Sebab, menurutnya budaya setor untuk menjadi pemimpin organisasi tidaklah lazim dan masuk akal sehingga apabila kewajiban ini berlanjut pada proses partai selanjutnya, maka akan menjadikan budaya transaksional dan politik uang mengakar pada Golkar.

Ketua DPP Partai Golkar itu mengatakan, sejak awal dirinya sudah menolak syarat tersebut dan apalagi ditambah pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah melarang setoran Rp1 miliar sebagai syarat pendaftaran, karena rentan gratifikasi.

Untuk itu, dia berharap agar panitia Munaslub untuk memikirkan kembali mengenai syarat Rp1 miliar agar citra Golkar tidak semakin buruk di mata masyarakat.

"Tinggal sekarang kembali kepada panitia penyelenggara, apakah mau membawa Partai Golkar melawan arus dan terus menerus menciptakan citra negatif di mata publik atau tidak," kata Doli.

Terkait biaya wajib setoran Rp1 miliar sebagai syarat pendaftaran, Ketua Komite Pemilihan Munaslub Golkar Rambe Kamarulzaman menyatakan pihaknya akan tetap mengikuti hasil rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

Rambe berpendapat, biaya Rp1 miliar akan masuk ke dalam kategori gratifikasi apabila langsung diberikan kepada pemilik suara. Sedangkan, menurutnya, kewajiban setor itu, dibebankan kepada calon, untuk membantu pembiayaan Munaslub, bukan ditujukan untuk mempengaruhi pemilik suara.

Dukung Fatwa KPK

Doli menyatakan mendukung adanya fatwa dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang melarang adanya biaya setoran Rp1 miliar oleh bakal calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Munaslub. Pernyataan itu didapat saat pimpinan Komite Etik Munaslub Golkar, Lawrence Siburian mendatangi KPK dalam rangka berkonsultasi persiapan Munaslub.

“Dengan adanya fatwa dari KPK tersebut, sekali lagi saya memberi apresiasi yang tinggi. Dan perlu disadari bahwa situasi ini sudah merebak luas di ranah publik,” ujar inisiator
Generasi Muda Partai Golkar itu.

Menurut Doli, sekarang tinggal kembali kepada panitia penyelenggara Munaslub, apakah mau membawa Partai Golkar melawan arus dan terus menerus menciptakan citra negatif di mata publik atau tidak.

Gerakan Donasi

Penyerahan hasil kotak donasi yang terkumpul sekitar Rp300 juta dari Generasi Muda Partai Golkar kepada panitia penyelenggara Munaslub menjadi salah satu peristiwa penting lainnya yang disorot Doli saat hari terakhir pendaftaran para bakal caketum, kemarin.

Doli mengatakan gerakan pengumpulan dana itu dilakukan sebagai manifestasi dan sekaligus ajakan kepada seluruh kader, simpatisan, dan elite Golkar untuk mengembalikan tradisi kebersamaan dan gotong royong khususnya dalam menyongsong pelaksanaan Munaslub.

Doli menambahkan Munaslub yang akan digelar pada 15 Mei nanti juga terjadi atas inisiasi Generasi Muda Partai Golkar guna mengakhiri dualisme atau konflik kepemimpinan partai yang berlangsung lebih dari setahun.

“Jadi gerakan donasi ini juga merupakan bentuk tanggung jawab Generasi Muda Partai Golkar untuk ikut terlibat mewujudkan Munaslub yang berkualitas,” tutur Doli.

(obs)