Pemerintah Didesak Jamin Keamanan Kuburan Massal Korban 1965

Lalu Rahadian, CNN Indonesia | Senin, 09/05/2016 13:51 WIB
Pemerintah Didesak Jamin Keamanan Kuburan Massal Korban 1965 Sukar, 83 tahun, merawat kuburan massal korban Peristiwa 1965 di Desa Plumbon, Semarang, Jawa Tengah. (Getty Images/Ulet Ifansasti)
Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 meminta Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menjaga keberadaan dan keamanan kuburan massal korban Peristiwa 1965.

Menurut Ketua YPKP 1965 Bedjo Untung, kuburan-kuburan massal itu harus dijaga agar tidak digusur oleh oknum tertentu. Luhut, kata Bedjo, telah menerima permintaan mereka itu, Senin (9/5) pagi tadi.

"Ketika saya minta jaminan tersebut, Pak Luhut menjawab dengan lugas," ujar Bedjo.


Mengutip Luhut, Bedjo menuturkan, pemerintah akan menjamin keberadaan kuburan massal korban 1965. Luhut pun berjanji akan mendelegasikan tugas itu kepada para pimpinan Komando Daerah Militer dan Komando Distrik Militer.

Bedjo bercerita, sejumlah anggota YPKP 1965 yang berasal dari Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, sempat mendapat intimidasi dari para aparat keamanan tatkala mengurus kuburan massal.
Ia mengklaim, ancaman tersebut masih mereka terima sebelum bertemu Luhut pagi tadi.

"Saya akan telepon Kodamnya untuk tidak lagi melakukan tekanan pada korban 1965," kata Bedjo mengulangi perkataan Luhut.

YPKP mencatat, setidaknya terdapat 122 kuburan massal korban 1965 di kawasan Sumatera dan Jawa. Bedjo berkata, situs tersebut dapat dibuktikan keberadaannya.

"Saya bisa memperkirakan itu baru dua persen. Bayangkan dua persen saja sudah ada 122 (kuburan massal)," ujarnya.

Bedjo menuturkan, lembaganya mencari lokasi kuburan massal dengan berbagai metode penelitian, antara lain wawancara keluarga korban dan masyarakat di sekitar tempat tinggal korban.
(abm/utd)