Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membantah kabar dukungan pemerintah terhadap Setya Novanto yang menjadi salah satu calon ketua umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa.
Luhut mengakui beberapa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar sempat menemuinya jelang Munaslub Golkar. Dalam pertemuan itu para perwakilan DPD disebut menanyakan arah dukungan Pemerintah terhadap calon-calon Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu.
Namun, Luhut berkata bahwa Pemerintah mendukung penyelenggaraan Munaslub Golkar tanpa memberi restu kepada salah satu calon Ketua Umum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada beberapa DPD yang datang ke saya menanyakan bagaimana sikap Pemerintah. Ya sikap Pemerintah jelas kita dukung penyelenggaraan Munaslub di Bali tanggal 15 Mei. Tak ada dukung-mendukung (salah satu calon Ketua Umum)," kata Luhut di kantornya, Senin (9/5).
Seandainya dukungan diberikan Luhut kepada Setya Novanto selaku calon Ketua Umum, ia berkata bahwa itu adalah hal yang wajar. Pasalnya, dukungan kepada salah satu calon Ketua Umum merupakan hak prerogatif para anggota Partai Golkar.
"Kalau saya dukung dia (Setya Novanto) kan, sebagai anggota Golkar, itu hak prerogatif saya. Kalau ya," katanya.
Sebelumnya, panitia Munaslub Golkar juga membantah kabar adanya dukungan pemerintah terhadap Setya Novanto. Menurut Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Munaslub Partai Golkar Yorrys Raweyai, panitia memang sering bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, tapi tak terkait dukungan terhadap calon ketua umum.
Pertemuan, kata Yorrys, dilakukan sebagai bentuk komunikasi antara kader Golkar dengan seniornya yang sekarang berada di pemerintahan.
Kami harus minta pandangan dan masukan, termasuk dari tokoh lain. Golkar sudah memulai tradisi baru untuk meminimalisir hal-hal itu (potensi money politic). Mobilisasi dan lain sebagainya saya bisa komitmen itu tidak mungkin," kata Yorrys.
Di kalangan politisi Golkar tersebar kabar bahwa salah satu calon ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto, mendapat dukungan dari Pemerintah Indonesia. Selain Setya, delapan calon ketua umum Golkar telah melalui tahap verifikasi, yakni Aziz Syamsudin, Mahyudin, Ade Komarudin, Syahrul Yasin Limpo, Airlangga Hartarto, Indra Bambang Utoyo dan Priyo Budi Santoso.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Ahmad Doli Kurnia, meski baru sebatas isu, dia mengungkapkan bukanlah suatu hal yang baik jika nantinya calon ketua yang terpilih adalah yang mendapat dukungan dari pemerintah.
"Alangkah tak elok jika ketua umum sebuah partai kemenangannya ditentukan karena didukung oleh Istana," kata Ahmad saat ditemui di kawasan Senayan, Ahad (8/5).
Isu yang beredar, kata Ahmad, gelaran musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar hanya sebuah formalitas karena ketua umumnya sudah terpilih, yaitu Setya Novanto.
(pit)