Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah lembaga pemerintah memiliki anggaran untuk membiayai program anti-ideologi, termasuk menangkal komunisme. Fakta tersebut diutarakan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq.
"Sebenarnya dana untuk program kontra-ideologi seperti komunisme sudah ada di sejumlah kementerian. Jadi tidak diperlukan anggaran khusus," ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis (12/5).
Mahfudz berkata, pemerintah perlu menajamkan arah, tujuan dan juga penggunaan anggaran tersebut, terutama untuk mengantisipasi berkembangnya komunisme.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program kontra-komunisme, kata Mahfudz, dapat dilakukan lintas kementerian dan lembaga.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mencontohkan, Kementerian Pertahanan sudah mengembangkan program bela negara, sementara Badan Intelijen Negara secara khusus mempunyai proyek kontra-intelijen.
Polri, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi, menurutnya, perlu terlibat pada program tersebut.
Mahfudz menuturkan, pemerintah tidak memerlukan anggaran khusus untuk program kontra-ideologi, apalagi untuk membendung penyebaran komunisme secara khusus.
Ia beralasan, gerakan komunisme di Indonesia hanya berskala kecil.
"Saya pikir program dan anggaran yang ada di beberapa kementerian dan lembaga sudah cukup," kata Mahfudz.
Sebelumnya, untuk mencegah lahirnya kembali paham komunisme, Ryamizard menilai, alokasi anggaran untuk program kontra-komunisme seharusnya berjumlah besar.
"Untuk menyelamatkan bangsa ini, harus sebesar apapun," ujar Ryamizard.
(abm)