Panitia Simposium 1965 Serahkan Rekomendasi ke Luhut

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Tim Pengarah Simposium Tragedi 1965, Letjen (Purn) Agus Widjojo, menyerahkan berkas rekomendasi penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia periode 1965 kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

Usai pertemuan, Agus berkata, opsi penyelesaian yang disepakati pemerintah atas Tragedi 1965 adalah jalur non-yudisial.

"Rekomendasi tidak lepas dari konsep rekonsiliasi. Rehabilitasi, kalau memang bagian rekonsiliasi, juga akan dilakukan," ujar Agus di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (18/5).

Putra Pahlawan Revolusi Mayjen Sutoyo Siswomiharjo itu mengatakan, penyerahan berkas rekomendasi tersebut merupakan yang pertama sejak Simposium 1965 selesai digelar April lalu.

Pemerintah, kata Agus, belum dapat menentukan sikap terkait rekomendasi Tim Simposium. "Pemerintah perlu mendalaminya. Berkas yang berat dan berbobot ini tidak bisa ditentukan dalam satu hari."

Baca juga: 'Isu Kebangkitan Komunisme terkait Simposium 1965'

Terkait pro dan kontra Tragedi 1965, Agus berkata kasus 1965 memang tidak mudah diselesaikan. Apalagi pemerintah, korban, pelaku, dan masyarakat tidak pernah membahas peristiwa tersebut secara terbuka selama 50 tahun terakhir.

Purnawirawan TNI Angkatan Darat berpangkat mayor jenderal itu berkata, simposium adalah langkah awal untuk menuntaskan kasus 1965.

"Perlu penyesuaian tapi tidak berarti simposium ini percuma," ucap Agus. Penyelesaian masalah HAM tetap akan dijalankan pemerintah karena hal itu tertuang pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pertemuan antara Luhut dan Panitia Simposium Tragedi 1965 sore tadi turut dihadiri komisoner Komnas HAM Roichatul Aswidah.

Baca juga: Jokowi Diminta Tak Ingkar Janji Tuntaskan Tragedi 1965

(agk)