Kepulauan Raja Ampat Akan Dijadikan Provinsi Sendiri

Basuki Rahmat, CNN Indonesia | Senin, 23/05/2016 02:05 WIB
Kepulauan Raja Ampat Akan Dijadikan Provinsi Sendiri Pemandangan di Piaynemo, Raja Ampat, Papua Barat, yang menjadi salah satu andalan pariwisata di wilayah Papua Barat. (CNN Indonesia/Rinaldy Sofwan Fakhrana)
Manokwari, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi Papua Barat bakal mengusulkan pembentukan dua provinsi baru dari daerah tersebut. Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy mengatakan dua provinsi baru yang akan diusulkan yakni Provinsi Kepulauan Raja Ampat dan Nueva.

Selain pemekaran provinsi, Irene menyebutkan, Papua Barat juga akan mengusulkan pembentukan dua kabupaten baru yakni Kabupaten Sebyar dan Kuriwamesa.


“Rencana pengusulan daerah otonom baru (DOB) itu telah dibahas dalam rapat pemerintah daerah. Empat daerah baru ini di luar dari 10 calon DOB yang sudah diusulkan sebelumnya,” kata Irene di Manokwari, Minggu (22/5), seperti dilansir dari Antara.


Dia memerinci 10 DOB yang sudah diusulkan sebelumnya yakni Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Raja Ampat Utara, Raja Ampat Selatan, Malamoi, Maybrat Sau, Imekko, Moskona, Kokas, Manokwari Barat, dan Kota Madya Manokwari.


Menurut Irene pembentukan 10 DOB itu sudah dalam proses penyusunan rancangan undang-undang (RUU).

"Kepastian menyangkut usulan empat DOB ini masih menunggu pengesahan Peraturan Pemerintah  tentang desain besar penataan daerah (Desertada) 2016-2025," tuturnya.


Desain besar penataan daerah sangat diperlukan bagi pembentukan daerah otonomi baru. Melalui PP tersebut baru bisa diketahui slot bagi Papua Barat.

"Sesuai aturan baru yang sudah jadi RUU (rancangan undang-undang) kami lengkapi persyaratannya. Sesuaikan desain besar penataan daerah tersebut, provinsi pun wajib punya grand design sendiri," ujarnya lagi.


Dia menjelaskan, adanya perubahan undang-undang (UU) Pemerintahan Daerah dari UU 34/2004 menjadi UU 23/ 2014 meniscayakan adanya perubahan menyangkut pengusulan calon DOB.

Irene menambahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2007 tentang Pedoman Pembentukan DOB akan ganti dengan PP Desertada tersebut.

(obs/obs)