KontraS Ingatkan Daftar Dosa Soeharto

Prima Gumilang, CNN Indonesia | Selasa, 24/05/2016 18:12 WIB
KontraS Ingatkan Daftar Dosa Soeharto Korban kasus Talangsari Amir (ketiga kanan) berbicara dengan Koordinator sub. Komisi Pengkajian dan Penelitian HAM Komnas HAM Roichatul Aswidah (kiri) didampingi Wakil Koordinator Advokasi KontraS Yati Andriyani (kedua kanan) dan Korban Talangsari Edi Arsadad (kanan) di Komnas HAM, Jakarta, Jumat (14/11). (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak tegas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS Yati Andriyani mengatakan, berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada masa Soeharto.

"Pada awal reformasi, berbagai pelanggaran HAM diakui telah terjadi pada masa rezim Soeharto. Berbagai dokumen negara menyatakan itu," kata Yati di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (24/5).

KontraS merilis berbagai kasus pada masa Orde Baru yang disebut sebagai "Daftar Dosa Soeharto". Beberapa pelanggaran hak sipil dan politik itu di antaranya Kasus Tanjung Priok (1984), Daerah Operasi Militer di Aceh (1989-1998), penembakan misterius (1981-1984), kasus Talangsari Lampung (1989), pembunuhan aktivis buruh Marsinah (1993), pemberedelan media cetak (1994), dan penyerangan kantor DPP PDI 27 Juli 1996.


Selain itu penculikan aktivis pro demokrasi (Februari-Maret 1998), Tragedi Trisakti (12 Mei 1998), kerusuhan Mei '98 (13-15 Mei 1998), Kasus Timika (Mei 1998), pembantaian massal terhadap orang yang diduga berpaham komunis (1965-1966), operasi militer di Papua (1969-1998), pembunuhan wartawan Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin (1996), kasus pembantaian padepokan Haur Koneng Majalengka (1993), larangan berorganisasi penetapan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan koordinasi Kemahasiswaan (1978), pemberangusan organisasi kemasyarakatan dengan UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan, dan kasus penembakan warga dalam pembangunan Waduk Nipah Madura (1993).

Selain itu beberapa pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya pada masa Soeharto di antaranya yaitu perampasan tanah rakyat Kedung Ombo (1985-1989), perampasan tanah rakyat atas nama PT Perkebunan Nusantara (PTPN), kasus perampasan tanah masyarakat adat Dongi Sulawesi Selatan untuk perusahaan Nikel, perampasan dan penggusuran rumah warga Bulukumba oleh PT Lonsum, kasus pencemaran dan kekerasan yang dilakukan oleh Indorayon di Porsea Sumatera Utara, kasus pembakaran rumah warga, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh PT Kelian Equal Mining di Kalimantan Timur.

Adapun kasus korupsi menyangkut penggunaan uang negara oleh tujuh yayasan yang diketuai Soeharto, di antaranya Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora.

Secara keseluruhan selama Soeharto berkuasa diduga telah menggelapkan uang negara sebesar 34 miliar dolar Amerika Serikat.

Atas sekian kejahatan tersebut, Yati mengatakan, pemberian gelar kepada kepada Soeharto merupakan bentuk sabotase agenda reformasi. Salah satunya menuntut agar pengadilan terhadap Soeharto dan kroninya dilaksanakan.

"Pada masa Soeharto berbagai pelanggaran HAM terjadi dan sistem yang diterapkan otoriter, represif, kehidupan masyarakat sipil dibatasi, korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi tren yang signifikan yang dampaknya masih terjadi hari ini," kata Yati.


(obs/obs)