Ahok Ingin Dana Pembangunan Berasal dari Pengusaha
Puput Tripeni Juniman | CNN Indonesia
Kamis, 26 Mei 2016 05:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan semua dana pembangunan tak lagi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun berasal dari kewajiban pengusaha. APBD, kata Ahok, hanya akan digunakan untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pelayanan publik.
"Kami tidak ingin menghabiskan APBD untuk infrastruktur. Biar nantinya pembangunan infrastruktur diambil dari kewajiban tambahan perusahaan swasta," kata Gubernur yang disapa Ahok di Balai Kota saat penandatanganan perjanjian kinerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/5).
Kewajiban tersebut seperti kontribusi tambahan reklamasi dan Koefisien Luas Bangunan (KLB). Perusahaan swasta tersebut akan memberikan kontribusi tambahan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk proyek pembangunan infrastruktur. Seperti, sarana transportasi Light Rail Transit (LRT), normalisasi sungai, rumah susun, dan trotoar. Proyek itu akan dihitung menggunakan appraisal (penilaian) saat proyek telah selesai.
Dari kontribusi tambahan pengembang pulau reklamasi, Ahok memprediksi akan mendapatkan sekitar Rp178 triliun.
"Kewajiban tambahan reklamasi saya hitung, dia (pengembang reklamasi) jadi jual tanahnya saja kita dapat Rp 28 triliun. Kalau nilai jualnya 10 tahun, per tahunnya 10 persen saya sudah bikin simulasi, kami bisa dapat Rp 178 triliun dari kontribusi tambahan ini," tutur Ahok.
Adapun kewajiban yang didapat dari peningkatan KLB sudah digunakan untuk membangun beberapa proyek seperti Simpang Susun Semanggi dan revitalisasi Kawasan Kota Tua.
Selain itu, proyek pembangunan juga dapat didanai dari tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR). Program CSR yang sudah diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa pembangunan Ruang Tebuka Hijau (RTH) maupun Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA). Saat ini 50 RPTRA dari berbagai perusahaan swasta tengah dipersiapkan berbagai lokasi di Jakarta. (gir)
"Kami tidak ingin menghabiskan APBD untuk infrastruktur. Biar nantinya pembangunan infrastruktur diambil dari kewajiban tambahan perusahaan swasta," kata Gubernur yang disapa Ahok di Balai Kota saat penandatanganan perjanjian kinerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/5).
Kewajiban tersebut seperti kontribusi tambahan reklamasi dan Koefisien Luas Bangunan (KLB). Perusahaan swasta tersebut akan memberikan kontribusi tambahan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk proyek pembangunan infrastruktur. Seperti, sarana transportasi Light Rail Transit (LRT), normalisasi sungai, rumah susun, dan trotoar. Proyek itu akan dihitung menggunakan appraisal (penilaian) saat proyek telah selesai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kewajiban tambahan reklamasi saya hitung, dia (pengembang reklamasi) jadi jual tanahnya saja kita dapat Rp 28 triliun. Kalau nilai jualnya 10 tahun, per tahunnya 10 persen saya sudah bikin simulasi, kami bisa dapat Rp 178 triliun dari kontribusi tambahan ini," tutur Ahok.
Selain itu, proyek pembangunan juga dapat didanai dari tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR). Program CSR yang sudah diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa pembangunan Ruang Tebuka Hijau (RTH) maupun Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA). Saat ini 50 RPTRA dari berbagai perusahaan swasta tengah dipersiapkan berbagai lokasi di Jakarta. (gir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK