Golkar Diminta Jangan Genit soal Jatah Kursi Menteri

Basuki Rahmat | CNN Indonesia
Senin, 30 Mei 2016 12:44 WIB
Partai Golkar hanya bisa sebatas berharap dapat menduduki kursi menteri tanpa bisa lebih jauh berbuat untuk mendapatkannya.
Aburizal Bakrie menyerahkan panji Golkar kepada Nurdin Halid seusai resmi menanggalkan jabatannya sebagai ketua umum, Senin (15/5). (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Para politikus Partai Golkar diminta tidak usah membicarakan soal kursi menteri yang kemungkinan didapat menyusul resminya Golkar bergabung ke koalisi pemerintahan dan diumumkannya susunan kepengurusan DPP partai berlambang beringin itu.

“Golkar tidak usah genit, jangan genit-genit membicarakan soal kursi menteri. Iya kalau dikasih oleh Presiden, kalau tidak bagaimana?” ujar Melchias Markus Mekeng, mantan Ketua Tim Sukses calon Ketum Golkar Airlangga Hartarto dalam Munaslub, kepada CNN Indonesia.com, Senin (30/5).


Melchias mengingatkan partainya hanya bisa sebatas berharap dapat menduduki kursi menteri tanpa bisa lebih jauh berbuat untuk mendapatkannya. “Golkar kan sekarang hanya bisa mengharapkan. Kalau misalnya nanti tidak dapat (kursi menteri) ya tidak apa-apa,” kata dia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat itu politikus Golkar juga tidak perlu mengeluarkan pernyataan-pernyataan ihwal siapa saja kader Golkar yang pantas untuk menduduki kursi menteri.


“Pernyataan yang keluar dari mulut kader Golkar bukan pernyataan resmi dari Partai Golkar karena nama-nama calon menteri mesti lebih dulu dibahas di internal Golkar,” tuturnya.

Melchias mengatakan Golkar memang memiliki banyak kader yang layak untuk duduk di kursi kabinet menteri. Namun demikian bisa tidaknya kader Golkar menjadi menteri semuanya berada di tangan Presiden.


“Hak prerogratif presiden, yang sebelum nama-nama disodorkan harus melalui pembahasan dulu di DPP Golkar,” kata Melchias yang mengaku di susunan kepengurusan DPP Golkar kali ini tidak mau masuk dalam jajaran pengurus DPP.

Bagi anggota anggota DPR tiga periode ini sebenarnya yang tak kalah pentingnya yaitu posisi seseorang di parlemen. “Berapa jumlah kursinya di DPR, itu yang penting, bukan di kepengurusan partai,” kata dia.


Melchias menambahkan status pengurus berasal dari kalangan militer atau sipil sama saja. Menurutnya hal tersebut hanya urusan administrasi saja. “Yang penting itu adalah seberapa besar pengurus partai itu bisa mendulang suara yang besar bagi partainya. Saya tak peduli sipil atau militer,” tuturnya. (obs)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER