PIKA, Partai Pendukung Jokowi dari Kalangan Golput

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Indonesia Kerja (PIKA) telah dideklarasikan pada 1 Juni 2016. Ketua Umum PIKA Hartoko Adi Utomo mengatakan partai tersebut dibentuk oleh kalangan profesional dan orang-orang yang menjadi Golongan Putih (golput) untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kalangan orang profesional dalam pembentukan partai ini dicontohkan Hartoko seperti salah satu pencipta tayangan Kick Andy, Bramantyo Johan WNI yang menjadi direktur perusahaan di Inggris dan Darmawan seorang direktur perusahaan asing.

Pilihan Redaksi Jokowi Keluarkan Keppres Hari Lahir Pancasila Besok Jokowi Resmikan Hypermarket Perdana Perusahaan Ritel Qatar Jokowi Resmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas di Aceh Jokowi Sebut Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Belum Mendesak

Mereka, Hartoko mengklaim, merupakan bagian masyarakat yang tidak menyukai politik sejak lama namun melihat tidak sehatnya partai di Indonesia yang seharusnya milik masyarakat justru menjadi lembaga privat milik perseorangan, keluarga atau kelompok elit.

"Selama pemilihan legislatif dari 2004 sampai 2014 mereka golput, tapi mulai terbuka matanya ketika pilpres itu ada figur bernama Jokowi," ujarnya saat dihubungi melalui telepon di Jakarta, Kamis (2/6).

Meski partai ini diakuinya untuk mendukung pemerintahan Jokowi, namun Hartoko menolak jika dikaitkan dengan relawan Jokowi. Bahkan, dalam partai ini, akunya, tidak terdapat satu pun relawan yang terjaring dalam kepengurusan.

Dari Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, PIKA dibentuk oleh hampir 50 pengusung dengan salah satu inisiatornya adalah Hartoko yang pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Nawacita Institute.

Keberadaan partai ini juga menyasar untuk masyarakat yang menghendaki bangsa Indonesia untuk kembali menghormati Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai falsafah hidup. Pasalnya, ia menambahkan sistem bangsa yang terlalu liberal di Indonesia sebabkan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin semakin melebar. Dan hal ini telah menjauhkan Indonesia dari Sila Kelima dalam Pancasila.

Berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 2011, PIKA sudah melakukan pendirian di 34 propinsi di Indonesia dengan Dewan Pengurus Cabang, DPC, di 350 kota kabupaten dan Pengurus Anak Cabang, PAC, sekitar dua ribu di kecamatan. Hal ini sebagai syarat pendaftaran menjadi badan hukum partai politik di Kementerian Hukum dan HAM.

"Untuk proses Hukum dan HAM itu yang diutamakan pengurus dan kantor dulu jadi belum bicarakan anggota," tambahnya.

Walau diusung oleh WNI yang berpendidikan dan memiliki peranan di luar negeri, Mantan Direktur Eksekutif Nawacita Institute ini mengaku tidak terdapat kepentingan asing dalam partainya. Bahkan, sudah terdapat perwakilan partai di 50 negara.

Dengan dibentuknya PIKA ini, Hartoko berharap dapat menyadarkan masyarakat yang tak percaya pada sistem bernegara. Ia mengajak masyarakat yang selama ini golput untuk mengembalikan Indonesia kepada cita-cita pendiri bangsa. (ama)