Bekas Dubes Thailand Dilantik Jadi Deputi Politik Luar Negeri

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan melantik dan mengambil sumpah jabatan Lutfi Rauf menjadi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Selasa (7/6). Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden bernomor 57/dh/2016 tertanggal 25 Mei 2016.

Dalam sambutannya, Luhut berharap Lutfi segera menyesuaikan diri dengan kegiatan di Kemenko Polhukam. Dia mengatakan, selama ini timnya terbiasa bekerja dengan cepat dan tuntas.

"Harapan saya terhadap Anda banyak sekali buat Polhukam ini jalannya bagus dan juga untuk kepentingan nasional," kata Luhut di Ruang Parikesit Kemenko Polhukam, Jakarta.

Lutfi menggantikan posisi Antonius Agus Sriyono yang saat ini menjabat Duta Besar untuk Tahta Suci Vatikan. Sebelumnya, Lutfi berstatus sebagai Duta Besar Thailand periode 2012-2016. Selain itu Lutfi juga pernah duduk sebagai Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri.

Lihat juga: Luhut Sebut Indonesia-China Sepakat Kerja Sama soal Perikanan

Sebagai mantan Dubes Thailand, Luhut berharap Lutfi mampu memberikan kontribusi kepada berbagai masalah yang ditangani Kemenko Polhukam, khususnya bidang politik luar negeri.

"Laut China Selatan adalah isu yang sedang panas. Kemarin saya dapat info dari Menlu, banyak perkembangan baru. Soal hubungan Papua, Laut Pasifik, hubungan dengan Australia, dan dengan negara-negara besar lainnya," ujar Luhut.

Luhut mengatakan peran Lutfi sangat dinamis. Sementara kebijakan pemerintah Indonesia saat ini mengejar pencapaian di atas rata-rata. Selain itu, dia berharap Lutfi menjaga hubungan kerja yang baik dengan Kementerian Luar Negeri agar koordinasi berjalan lancar.

"Diplomasi langsung yang mengedepankan masalah, pemerintah tidak menunggu mereka menyerang, tapi akan lakukan pendekatan aktif," kata Luhut.

Lihat juga: Pesan Luhut ke Pasifik Selatan: Papua Milik Indonesia

Saat ditemui usai pelantikan, Lutfi menyadari banyak tugas terkait kebijakan luar negeri yang harus dikerjakan olehnya. Semua itu, tambahnya, harus didukung oleh kemampuan organisasi, kapasitas institusi, termasuk peningkatan sumber daya manusia.

Dalam konteks Kemenko Polhukam yang sifatnya strategis, kata Lutfi, perannya selain memiliki fungsi koordinasi dan sinkronisasi juga ada fungsi pengendalian.

"Yang saya lakukan pertama melakukan komunikasi dan koordinasi untuk memperdalam pehamanan saya terhadap apa-apa yang penting terkait kebijakan yang sudah digariskan pemerintah, terkait pemangku kepentingan di luar negeri dan Kementerian Luar Negeri," kata Lutfi. (abm)