Jokowi Tak Akan Pecat Sejuta PNS, tapi Rasionalisasi Alami

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Jokowi menyatakan pemerintah tak akan memecat sejuta pegawai negeri sipil, melainkan melakukan efisiensi belanja pegawai yang akan berdampak pada rasionalisasi PNS secara alami.

"Misal satu tahun pensiun 12 ribu orang, nanti tahun kelima kami hanya menerima 60 ribu orang PNS. Berkurang banyak sekali," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/6).

Dengan demikian, kata Jokowi, sumber daya manusia dalam birokrasi pemerintah Indonesia nantinya lebih berkualitas. Selain itu, belanja pegawai akan semakin efisien.

Selama ini biaya belanja pegawai setiap tahun cukup tinggi dan membebani anggaran.

Menurut Jokowi, konsep rasionalisasi dapat berjalan dan efektif dalam jangka panjang. Rencana itu sampai saat ini masih dikaji secara mendalam oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Enggak mungkin setahun selesai. Suatu saat tercapai sehingga betul-betul isinya (SDM) kualitas," ucap Jokowi.

Baca juga Menteri PANRB: Kinerja PNS Makin Buruk Anggaran Naik Terus

Rasionalisasi atau pemangkasan jumlah PNS akan dilakukan Kementerian PANRB untuk mengefisiensikan anggaran belanja serta meningkatkan kapasitas para pegawai.

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi berkata, rasionalisasi sejuta PNS tersebut akan berimbas pada pengurangan beban belanja rutin pemerintah.

Saat ini angka belanja rutin di 200 daerah di Indonesia sudah menyentuh 80 persen. Padahal belanja rutin daerah seharusnya tidak lebih 40 persen.

Menurut Yuddy, Indonesia hanya membutuhkan 3,5 juta PNS. Sementara jumlah PNS di Indonesia saat ini sekitar 4,5 juta jiwa dan 500 ribu di antaranya sudah akan pensiun pada 2019 mendatang.

Kebijakan ini direncanakan berjalan awal 2017. Yuddy mengatakan, jajarannya telah melakukan simulasi dan tidak gegabah soal kebijakan tersebut. Dia menjamin PNS yang dirasionalisasi akan mendapatkan kompensasi alias pesangon. (agk)