Seskab Sebut Rasionalisasi PNS Rencana Jangka Panjang

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut pemerintah belum akan merasionalisasi pegawai negeri sipil dalam waktu dekat. Ia berkata, program itu merupakan rencana jangka panjang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Yang ada saat ini adalah moratorium penerimaan PNS. Moratorium sudah dilakukan, supaya pertumbuhan jumlah pegawai negatif," ucapnya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/6).

Pramono berkata, ia tidak mengetahui alasan dan dasar wacana rasionalisasi sejuta PNS yang berkembang sepekan terakhir. Menurutnya, wacana yang akan berdampak pada banyak orang itu perlu disampaikan dan dibahas dengan Presiden Joko Widodo terlebih dahulu.

Lihat juga: JK Sebut Rasionalisasi PNS Bukan Pemecatan

Komunikasi dengan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, kata Pramono, telah ia lakukan. "Menteri Yuddy menyampaikan, rencananya tidak seperti yang berkembang di publik saat ini," kata Pramono.

Diberitakan sebelumnya, rasionalisasi atau pemangkasan jumlah PNS akan dilakukan Kementerian PANRB untuk mengefisiensikan anggaran belanja serta meningkatkan kapasitas para pegawai.

Menteri Yuddy berkata, rasionalisasi sejuta PNS tersebut akan berimbas pada pengurangan beban belanja rutin pemerintah. Saat ini angka belanja rutin di 200 daerah di Indonesia sudah menyentuh 80 persen. Belanja rutin daerah seharusnya tidak lebih 40 persen.

Lihat juga: Sejuta PNS Berkinerja Buruk Terancam Pensiun Dini

Menurutnya, Indonesia hanya membutuhkan 3,5 juta PNS. Sementara itu, jumlah PNS di Indonesia saat ini sekitar 4,5 juta jiwa dan 500 ribu di antaranya sudah akan pensiun pada 2019 mendatang.

Kebijakan ini direncanakan berjalan awal 2017. Yuddy mengatakan, jajarannya telah melakukan simulasi dengan tidak gegabah soal kebijakan ini. Dia memastikan PNS yang dirasionalisasi akan mendapatkan kompensasi alias pesangon. (abm)