Badan Intelijen Pertahanan Dianggap Belum Perlu

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang ruang lingkup kerjanya membidangi intelijen negara mempertanyakan rencana pendirian badan intelijen pertahanan oleh Kementerian Pertahanan. Menurut anggota Komisi I Syaifullah Tamliha Kemhan tidak perlu membentuk badan intelijen pertahanan baru.

"Yang penting sekarang ini bagaimana meningkatkan kemampuan atau kualitas aparat intelejen kita yang jumlahnya sudah banyak," ujar Syaifullah kepada CNNIndonesia.com, Ahad (12/6).

Syaifullah mengatakan saat ini lembaga-lembaga di Indonesia yang mengurusi intelijen sudah cukup banyak yang semuanya itu berada di bawah koordinasi Badan Intelijen Negara (BIN). Keberadaan mereka juga ada di seluruh daerah atau provinsi sampai di tingkatan paling bawah.

"Di tingkat terbawah atau desa ada Babinsa yang sampai sekarang ini masih aktif menjalankan peran dan fungsinya untuk pertahanan dan keamanan. Satu aparat Babinsa bisa meng-hadle lima sampai tujuh desa," kata dia.

Pilihan Redaksi Intelijen Pertahanan Dibentuk, BAIS Diminta Urus Intel Tempur Setara Tuding Badan Intelijen Baru Tanda Lemah Koordinasi Badan Intelijen Pertahanan Tinggal Tunggu Peraturan Presiden

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) itu menguraikan aparat intelijen tersebar di semua lini strategis yang masing-masing berada di bawah institusi-institusi negara.

"Ada intelijen Polri atau kepolisian, ada intelijen TNI di masing-masing kesatuan yang berada di bawah kendali Badan Intelijen Strategis TNI, ada intelijen kejaksaan, intelijen PPATK, hingga intelijen BNN," tutur politisi PPP itu.

Syaifullah menyebutkan jumlah tenaga intelijen yang dimiliki pemerintah kalau ditotal mencapai ratusan ribu. Selain di dalam negeri, aparat intelijen Indonesia juga tersebar di seluruh dunia melalui atase-atase pertahanan RI.

Jadi, kata Syaifullah, tidak diperlukan penambahan jumlah dari segi kelembagaan karena hal tersebut berkaitan juga dengan persoalan anggaran yang sudah dibatasi di setiap kementerian maupun lembaga negara.

"Tinggal meningkatkan mutu tenaga-tenaga intelijen yang sudah ada, terutama yang menyangkut dengan kemampuan menggunakan teknologi karena sekarang ini ancaman dari dunia maya sudah sangat besar," ujarnya.

Termasuk di dalamnya, kata dia, kemampuan Kemhan dalam memanfaatkan secara maksimal  seluruh tenaga intelijen yang sudah ada untuk pengumpulan berbagai informasi dan data yang komprehensif. "Tinggal bagaimana Kemhan meng-input seluruh data-data dan informasi yang ada  secara lebih maksimal," kata Syaifullah.

Syaifullah mengatakan sejauh ini Kemhan belum menyampaikan rencana pembentukan badan intelijen pertahanan kepada Komisi I. “Kami akan mempertanyakan. Presiden nanti juga akan menggelar rapat terbatas di bidang polhukam yang melibatkan semua unsur antara lain dari TNI,” ujar dia. (obs)