Natalius Pigai Bicara Rekam Jejak Tito Karnavian di Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR, Komisaris Jenderal Tito Karnavian, dinilai memahami prinsip hak asasi manusia. Selama menjabat sebagai Kapolda Papua, September 2012 hingga Juni 2015, personelnya disebut tidak pernah melanggar HAM.

"Tito memiliki perspektif HAM yang baik. Dia menguasai instrumen HAM, baik internasional dan nasional," ucap Komisioner Komisi HAM asal Papua, Natalius Pigai, Kamis (16/6).

Natalius berkata, kebijakan Tito saat berstatus Kapolda Papua kerap disalahartikan sebagai pembatasan kebebasan berekspresi. Namun, kata dia, Tito mengambil sejumlah langkah yang tidak populer itu untuk menurunkan tingkat kriminalisasi.

Pilihan Redaksi Tito Karnavian, 'Kejutan' Istana untuk DPR Deretan Alasan Jokowi Tunjuk Tito Jadi Calon Tunggal Kapolri Buwas Akui Tito Karnavian Punya Kemampuan Jadi Kapolri

Menurut Natalius, Tito giat mengupayakan dialog antara kepolisian dan masyarakat untuk menyamakan persepsi terhadap persoalan keamanan.

"Dengan Komnas HAM, dia pernah berdebat terkait UU HAM dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Pak Tito sangat rinci, tapi kami minta sejumlah pasal dilonggarkan agar tidak ada aktivis yang tertembak atau terbunuh saat demonstrasi," ujarnya.

Natalius menuturkan, pada era Tito, Polda Papua tidak secara masif menahan aktivis politik Papua. Dia berkata, Tito memang melanjutkan kebijakan terkait tahanan politik, tapi angka tapol terus meningkat justru ketika Tito dimutasi menjadi Kapolda Metro Jaya.

Sebelum berkarier di Papua, Tito sempat terlibat dalam sejumlah operasi kepolisian, seperti penangkapan Tommy Soeharto pada kasus pembunuhan Hakim Agung Safiuddin Kartasasmita dan pelaku teror Noordin Mohammad Top.

Atas beberapa pencapaian itu, Tito kerap mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa dari Markas Besar Polri.

Sejumlah jabatan lain yang pernah diduduki Akademi Kepolisian Angkatan 1987 ini yaitu Kapolda Papua pada 3 September 2013, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, Kepala Densus 88 ANtiteror Polri 2009-2010, Kepala Densus 88 Antiteror Polda Metro Jaya 2004-2005, hingga Sekretaris Pribadi Kapolri 1997-1999. (abm)