Anggaran Terbatas, Pangkalan Militer Natuna Dibangun Bertahap
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Rabu, 22 Jun 2016 14:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi I Bidang Pertahanan DPR Hanafi Rais menyatakan pembangunan pangkalan militer di Natuna telah disetujui parlemen sejak tahun lalu. Pangkalan itu dianggap penting karena perairan Natuna yang berhadapan dengan wilayah sengketa Laut China Selatan, kerap disusupi kapal asing.
“Tahun lalu sudah mulai perpanjangan landasan pacu untuk pesawat. Kemudian akan dibahas lagi dan dilakukan bertahap secara terus-menerus,” ujar Hanafi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6).
Pembangunan bertahap itu akan berlangsung hingga mencapai wujud pangkalan militer yang komplet, meski ada persoalan keterbatasan anggaran pada kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan dan TNI.
Anggaran Kemhan kini mengalami penurunan. Anggaran yang semula berkisar Rp180 triliun hingga Rp 200 triliun, kini diajukan hanya Rp104 triliun sampai Rp 107 triliun.
Dari total anggaran tersebut, menurut Hanafi, 40 persen akan digunakan untuk kebutuhan rutin, 20 persen untuk belanja barang alias alutsista, dan sisanya untuk belanja modal.
Hanafi mengatakan, pangkalan militer di Natuna dibangun untuk memperkuat penegakan hukum dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran di sekitar Laut China Selatan.
Selain membangun pangkalan militer, ujar Hanafi, perundingan dengan China juga harus terus dilakukan demi menjaga kedaulatan negara.
Pascainsiden terbaru antara Indonesia dan China di Laut China Selatan, pemerintah RI membentuk tim dengan pakar hukum laut internasional Hasyim Djalal sebagai ketua. Tim ini akan mencari solusi atas persoalan di Laut China Selatan.
Natuna sejak lama masuk radar pantauan pemerintah karena posisinya yang rawan di tepian Laut China Selatan. Kepulauan di barat laut Kalimantan itu pun kaya minyak bumi dan gas.
September 2014 misal, Komisi I menyetujui usul realokasi anggaran Rp450 miliar untuk memperkuat pangkalan TNI di Natuna. Relokasi anggaran itu diajukan Kemhan melihat intensitas ketegangan di Laut China Selatan yang kerap meningkat.
Pangkalan TNI di Natuna, menurut mantan Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, memang tak layak. Fasilitas di sana mesti dikembangkan, dari mulai landasan pacu, hanggar, hingga dermaga kapal perang.
(agk)
“Tahun lalu sudah mulai perpanjangan landasan pacu untuk pesawat. Kemudian akan dibahas lagi dan dilakukan bertahap secara terus-menerus,” ujar Hanafi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6).
Pembangunan bertahap itu akan berlangsung hingga mencapai wujud pangkalan militer yang komplet, meski ada persoalan keterbatasan anggaran pada kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan dan TNI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari total anggaran tersebut, menurut Hanafi, 40 persen akan digunakan untuk kebutuhan rutin, 20 persen untuk belanja barang alias alutsista, dan sisanya untuk belanja modal.
Selain membangun pangkalan militer, ujar Hanafi, perundingan dengan China juga harus terus dilakukan demi menjaga kedaulatan negara.
Natuna sejak lama masuk radar pantauan pemerintah karena posisinya yang rawan di tepian Laut China Selatan. Kepulauan di barat laut Kalimantan itu pun kaya minyak bumi dan gas.
September 2014 misal, Komisi I menyetujui usul realokasi anggaran Rp450 miliar untuk memperkuat pangkalan TNI di Natuna. Relokasi anggaran itu diajukan Kemhan melihat intensitas ketegangan di Laut China Selatan yang kerap meningkat.
Pangkalan TNI di Natuna, menurut mantan Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, memang tak layak. Fasilitas di sana mesti dikembangkan, dari mulai landasan pacu, hanggar, hingga dermaga kapal perang.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK