LIVE: Menguji Calon Kapolri Tito Karnavian
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Kamis, 23 Jun 2016 09:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Jokowi Widodo baru-baru ini memilih Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon Kepala Kepolisian RI. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang diajukan Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu, Kamis ini (23/6), bakal menjalani uji kepatutan dan kelayakan.
Komisi III DPR akan menguji visi dan misi calon tunggal Kapolri itu yang dijadwalkan akan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB dan diperkirakan akan tuntas pukul 16.00.
Mayoritas kalangan, baik di parlemen maupun luar parlemen menilai Tito figur yang tepat untuk memimpin Polri. Bahkan tak sedikit yang memuji kecakapan dan prestasi Tito selama ini meski secara angkatan di Polri tidak tergolong senior untuk menjabat posisi sebagai Kapolri.
Bagaimana jalannya uji kepatutan dan kelayakan di parlemen, reporter CNNIndonesia.com Abi Sarwanto melaporkan secara langsung. Berikut pantauan langsungnya dari lokasi.
Pukul 16.05
Tito memberi keterangan kepada awak media yang telah menunggu, usai menjalankan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. "Saya bersyukur sudah disetujui Komisi III DPR dan saya berharap dukungan juga datang dari masyarakat," kata Tito.Didampingi koleganya seperti Komisaris Besar Muhammad Iqbal dan Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar dan sejumlah petinggi Polri lainnya, Tito meninggalkan gedung parlemen dengan menggunakan mobil Land Cruiser berplat B 1808 RCF.
Pukul 15.50
Komisi III DPR akan menguji visi dan misi calon tunggal Kapolri itu yang dijadwalkan akan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB dan diperkirakan akan tuntas pukul 16.00.
Mayoritas kalangan, baik di parlemen maupun luar parlemen menilai Tito figur yang tepat untuk memimpin Polri. Bahkan tak sedikit yang memuji kecakapan dan prestasi Tito selama ini meski secara angkatan di Polri tidak tergolong senior untuk menjabat posisi sebagai Kapolri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Suasan di Ruang Komisi III DPR saat menguji visi dan misi calon tunggal Kapolri, Tito Karnavian, Kamis (23/6). (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Pukul 16.05
Pukul 15.50
Ketua Komisi III Bambang Soesatyo mengatakan dalam surat presiden, tidak hanya permintaan persetujuan pengangkatan Tito, namun juga memberhentikan dengan hormat Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri.Semua fraksi menyatakan persetujuannya. "Berdasarkan pandangan dan catatan, secara mufakat memberhentikan secara hormat Jenderal Badrodin Haiti dan menyetujui Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri dan kemudian ditetapkan dalam Rapat Paripurna 28 Juni," kata Bambang sekaligus menutup rapat.
Pukul 15.45
Anggota Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi membacakan pandangan fraksinya yang menyetujui Tito sebagai Kapolri. Sementara itu, pandangan Fraksi Hanura disampaikan Syarifudin Sudding yang menerima Tito untuk menjadi Kapolri.
Pukul 15.35
Perwakilan Fraksi PKS berpandangan setelah melalui proses uji kepatutan dan kelayakan, Tito dinilai layak menjabat sebagai Kapolri. Anggota Fraksi PPP Hasrul Azwar bernostalgia dengan segala proses yang telah dilewati, menyatakan menerima Tito menjadi Kapolri.Sementara itu, Tito mendengarkan dengan raut muka penuh kesungguhan, pandangan fraksi atas uji kepatutan dan kelayakan dirinya.
Pukul 15.30
Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan dengan jawaban-jawaban dalam paparan uji kepatutan dan kelayakan, tidak ada alasan menolak Tito untuk menjadi Kapolri. "Fraksi PAN memandang Tito Karnavian sangat pantas menyandang sebagai Kapolri, dan meminta kepada presiden untuk menaikan pangkat menjadi jenderal," kata Yandri. Perwakilan Fraksi PKB menilai berdasarkan proses yang telah dilalui, Tito layak menjadi Kapolri.
Pukul 15.25
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan setelah melihat pemaparan visi dan misi, menyatakan menyetujui Tito menjadi Kapolri. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, fraksinya memandang sosok Tito komunikatif, responsif dan menghadirkan solusi yang baik dalam tugas kepolisian. Dengan demikian, Fraksi Demokrat, kata dia, secara yakin menyetujui sepenuhnya usul Presiden Joko Widodo yang mencalonkan Tito Karnavian sebagai Kapolri.
Pukul 15.22
Anggota Fraksi Golkar Adies Kadir mengatakan, dengan mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan Tito, menyatakan menerima menjadi Kapolri. "Karena kami menganggap Pak Tito paling pas menjadi Kapolri. Fraksi Golkar berharap kejahatan luar biasa, seperti narkotik dan korupsi diberantas secara serius," ujar Adies. Fraksi Golkar, kata dia, juga meminta agar hubungan baik antarlembaga tetap dijaga.
Pukul 15.20
Ternyata, Tito tetap berada di ruangan rapat dan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengambil kesimpulan dan menerima Tito sebagai Kapolri berikutnya.
Pukul 15.17
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menutup secara resmi uji kepatutan dan kelayakan kepada Tito dan akan membuka kembali nanti rapat pleno internal anggota.
Pukul 15.15
Bambang membacakan 14 poin harapan dan catatan, salah satunya meminta Tito untuk sering blusukan dan membersihkan citra Polri yang masih menyandang predikat lembaga terkorup. Tito memberi pernyataan penutup. Dia mengucapkan terimakasih kepada pertanyaan dan tanggapan dari seluruh anggota dewan. "Pertanyaan dan tanggapan, akan kami catat. Dan, apapun keputusan kami serahkan kepada anggota Komisi III dan Allah," ujar Tito. Sementara itu, Komisi III akan melanjutkan rapat pleno internal pengambilan keputusan.
Pukul 15.11
Bambang Soesatyo meminta kepada Tito untuk menandatangani surat pernyataan atau pakta integritas, saat menjabat sebagai Kapolri nantinya. Lantas, Tito langsung menandatanganinya. Bambang pun memberi catatan dan harapan terakhir jelang penutupan dari uji kepatutan dan kelayakan.
Pukul 15.10
Tito mengakhiri jawabannya dalam sesi uji kepatutan dan kelayakan. Seluruh ruangan memberi aplaus kepada jawaban Tito.
Pukul 15.05
Tito menjelaskan namanya yang disebut dalam kasus 'Papa Minta Saham'. Dia mengatakan, telah mengklarifikasi kepada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra terkait kontribusinya dalam memenangi Presiden Joko Widodo di wilayah Papua. "Kalau Pak Jokowi, istrinya Iriana diambil dari kata Irian. Mohon maaf, saat itu Prabowo dan Hatta tidak datang. Karakter masyarakat di sana, siapa datang siapa dapat," kata Tito disambut tepuk tangan dan tawa dari anggota Dewan. Selain itu, Tito mengatakan sistem pemilu di Papua sudah bagus, karena langsung online ke KPU. Saksi di tingkat TPS dari partai, kata dia, juga menggunakan sistem online masing-masing. "Jadi tidak mungkin ada intervensi," ucapnya.
Pukul 14.55
Tito menceritakan reformasi Polri dimulai saat pemisahan fungsi dengan ABRI. Menurutnya, reformasi terberat adalah dari segi kultural. "Sehingga kepercayaan publik rendah. Ini menjadi tantangan kami," kata Tito. Tito mengatakan reformasi kultural akan menjadi fokus pembenahan saat dia menjabat nanti.
Pukul 14.50
Untuk menangani persoalan narkotik, Tito akan menggunakan sistem penyelesaian target per kasus. Hal ini menurutnya seperti penanganan kasus korupsi. "Maka ketika itu akan berlomba-lomba mengejar target," kata Tito. Menurutnya, hal itu memacu pencegahan suplai narkotik, dan memotong demand. Kuncinya, kata dia, memotong jaringan.
Pukul 14.45
Menurut Tito, mekanisme pengawasan kepada Densus 88 saat ini sudah memadai. Tito mengatakan, pengawasan yang ada melalui Kompolnas, Propam dan media tinggal diintensifkan. "Kami berkeberatan dewan khusus dalam mengawasi kinerja Densus 88, karena mekanismenya sudah ada," ujar Tito. Dia juga menyatakan akan memberikan arahan kepada petugas di lapangan terkait pemahaman HAM dengan menggandeng Komnas HAM dan juga BNPT. Hal ini untuk menghindari kasus pelanggaran HAM yang sering disorot dalam menangani aksi terorisme.
Pukul 14.42
Tito menuturkan fenomena dalam menghadapi ideologi yang dijalankan pada aksi terorisme, ketika terduga teroris hendak melakukan bunuh diri. "Mereka siap mati, sedangkan petugas tidak. Ini membingungkan di seluruh dunia," kata Tito.
Pukul 14.40
Tito mengungkapkan ada persoalan dan tantangan yang dihadapi dalam menangani terorisme. "Seperti kasus di Starbucks apa mungkin sudah bawa tembakan dan kita bawa pentungan meminta berhenti," kata Tito.
Pukul 14.35
Dalam menanggapi isu terorisme, Tito menyatakan strategi yang digunakan dalam menangani terorisme adalah pendekatan lunak dan keras. Pendekatan lunak, kata Tito, dilakukan dengan cara diplomasi, seperti ekonomi, counter ideology. Dia mencontohkan, kasus Papua, digunakan pendekatan ekonomi, dalam menangani tindak pidana terorisme. Tito menyebutkan terdapat tiga instrumen dalam pendekatan keras, instrumen militer, intelijen dan penegakan hukum. Dalam praktik tidak ada yang murni penegakan hukum, tanpa menafikkan militer dan intelijen. Begitu pula sebaliknya.
Pukul 14.33
Sementara itu, dalam hubungan antarlembaga, Tito menekankan perlu dijalin komunikasi baik formal dan informal. Komunikasi dijalin dengan kegiatan-kegiatan bersama dan peningkatan hubungan personal.
Pukul 14.30
Tito menjawab isu perbedaan angkatan yang diajukan beberapa anggota Dewan. Dia menyatakan yakin jika dilandasi kepentingan bersama, maka hal tersebut tak menjadi masalah. Dia pun mencontohkan saat menjabat sebagai Kapolda Papua yang harus melewati beberapa angkatan di atasnya, begitupula saat dia berada di Polda Metro dan BNPT. "Hubungan kami sangat baik sekali," kata Tito.
Pukul 14.20
Tito mengungkapkan dalam kasus Labora, perlu ada aturan lebih jauh yang diatur dalam Peraturan Kapolri mengenai bisnis anggota kepolisian. "Perlu ada turunan Perkap yang mengatur bisnis anggota polri, mekanisme, misal di Irwasum atau Propam dalam satu unit melakukan uji kelayakan bisnis anggota," kata Tito.
Pukul 14.00
Tito mulai menjawab pertanyaan yang diajukan fraksi-fraksi. Dia mengklarifikasi dugaan aksi respresif dalam membubarkan aksi demonstrasi di Jakarta. Selain itu, dia juga menjawab dugaan aliran dana dari Labora Sitorus saat dia menjabat sebagai Kapolda Papua. Menurutnya, berdasarkan penelusuran PPATK tidak ada aliran dana tersebut. "Tidak ada satu pun rekening yang menyatakan saldo Rp1,2 triliun," kata Tito.
Pukul 13.10
Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman sempat mengungkap puluhan ribu pesan singkat yang masuk ke ponselnya mengenai harapan terpilihnya Tito menjadi calon Kapolri. "Kasus human trafficking, sudah beberapa kali ganti presiden tetapi masalah ini terus terjadi," kata Benny. Benny juga menguji kesetiaan Tito antara kepada presiden dan hukum. Tito pun menjawab akan menempatkan hukum, dan kesetiaan pada presiden sesuai dengan konteksnya. Pertanyaan Benny menutup sesi tanya jawab kedua. Bambang pun menskors rapat hingga pukul 14.00 untuk melanjutkan agenda jawaban dari Tito.
Pukul 13.05
Setelah anggota Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang menyelesaikan pertanyaannya, Bambang menyerahkan kepada meja pimpinan, untuk bertanya kepada Tito. Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa memulai dengan laporan dari masyarakat yang masuk ke DPR. Desmond mencontohkan, kasus Pasar Turi yang tidak kunjung selesai. Desmond meminta agar Tito juga meninjau kasus-kasus yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan tertuang dalam Panja Penegakan Hukum Komisi III. Dalam satu bulan, kata dia, Panja Penegakan Hukum telah menerima laporan 50 aduan dari masyarakat.
Pukul 12.50
Anggota Fraksi Partai NasDem Akbar Faisal mempertanyakan jejaring modal dalam lingkaran Polri. Sedangkan, anggota Fraksi Partai Gerindra Wihadi W menilai beban pekerjaan polisi terutama Reserse dan Polantas begitu tinggi. Selain itu, dia menyoroti juga persoalan perjudian yang tidak menjadi prioritas dalam program. "Saya tidak melihat prioritas terhadap perjudian. Ada satu hal yang menjadi perhatian, ada kesan tebang pilih kalau online sepertinya dibiarkan sedangkan yang di bawah sering ditangkap polisi," kata Wihadi.
Pukul 12.40
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu sempat menyinggung terkait dukungan Polri terhadap penuntasan kasus Semanggi I dan II. Dia mempertegas agar di era kepemimpinan Tito, reformasi benar-benar dapat berjalan. "Saya yakin dengan rekam jejak Tito, dapat memimpin Polri dengan baik," kata Masinton.
Pukul 12.35
Anggota Fraksi PKS Nasir Djamil meminta perhatian khusus kepada Tito soal isu narkotik, dan anggota kepolisian yang terlibat di dalamnya. Selain itu, Nasir juga meminta Tito sungguh-sungguh dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). "Pak Tito milik semua angkatan dan anggota Polri. Oleh karenanya mari kelola SDM dengan merit system," kata Nasir.
Pukul 12.25
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengklarifikasi isu dukungan partainya kepada Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Basarah menegaskan, PDI Perjuangan mendukung siapapun calon yang diajukan oleh Presiden. "Dalam pencalonan Kapolri dan Panglima TNI, jangankan ditolak, votingmu kami tidak mau," ucapnya. "Fraksi PDI Perjuangan tak mungkin menolak calon Kapolri, siapapun presidennya dan bersifat final and binding," kata Basarah disambut tawa dan tepuk tangan anggota Dewan lainnya.
Pukul 12.15
Anggota Fraksi Partai Gerindra Muhammad 'Romo' Syafii meminta klarifikasi kepada Tito bahwa Densus 88 dianggap membantai Islam secara sistemik. "Saat kami mengundang Densus 88, ada peta sistemik dengan simbol Islam. Kami protes keras tapi itu datang dari markas Densus," ujar Romo. "Apakah benar menurut Anda teroris identik dengan Islam? Kalau ini menjadi tagline, kehadiran Densus membahayakan," lanjutnya.
Pukul 12.10
Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto meminta agar Tito memiliki program khusus untuk memberantas narkotik. Sementara, terkait penanganan terorisme, Yandri menyebut kasus Siyono sebagai contoh. "Kami berharap kasus Siyono, kasus terakhir, dalam memberantas radikalisme," kata Yandri. Tercatat, 10 fraksi telah menyampaikan pertanyaannya pada sesi pertama. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo hendak membuka sesi kedua, namun diinterupsi untuk permintaan istirahat, salat, dan makanan. Tetapi sesi kedua dinyatakan terus berlanjut.
Pukul 12.00
Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding merasa pesimistis dengan kehebatan sosok Tito untuk menghadapi persoalan kesejahteraan anggota. Menurutnya, persoalan ini selalu terjadi setiap tahun karena tidak ada perubahan atau terobosan baru untuk mengatasinya.
Pukul 11.45
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta penjelasan terkait penanganan kelompok radikal dan intoleransi. Sementara itu, anggota Fraksi PPP Arsul Sani menanyakan perihal konsep penanganan pemberantasan terorisme. Arsul berkata, sejak terbitnya UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, justru terduga pelaku lebih banyak tertembak dibanding tertangkap. Dia mempertanyakan apakah model pendekatan penegakan hukum akan tetap diterapkan atau tidak.
Pukul 11.35
Anggota Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi lebih menyoroti kasus per kasus. Di antaranya operasi penindakan di Poso, serta kasus yang melanda Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. "Apa yang disampaikan Pak Saut kepada KAHMI bisa memungkinkan terjadi ujaran kebencian. Bagaimana sikap bapak?" kata Adies.
Pukul 11.30
Seperti dua pertanyaan sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Golkar Adies Kadir juga menyorot terkait koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung. Selain itu, Adies juga meminta penjelasan Tito terhadap pemeringkatan Polda se-Indonesia oleh salah satu lembaga karena tidak ada peringkat baik di antara itu.
Pukul 11.20
Anggota Fraksi Partai Hanura Sarifudin Sudding menyatakan operasi gabungan kepolisian di Poso, masih belum tuntas. Padahal, kata dia, dalam memburu anggota kelompok teroris Santoso yang berjumlah 21 orang, aparat TNI-Polri berkekuatan 2000-an personel. "Strategi apa ke depan, agar kelompok Santoso bisa ditangani dan dilakukan penindakan? Karena ini cukup meresahkan. Ini sudah menjadi perhatian nasional dan dunia internasional," kata Sudding.
Pukul 11.15
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Herman Herry mempertanyakan kesejahteraan bagi anggota kepolisian, termasuk sistem promosi dan mutasi. Selain itu, dia menyoroti penguatan Densus 88 yang direncanakan. "Apakah diberikan senjata lebih banyak, atau akan menguatkan dari segi humanis?" ujar Herman.
Pukul 11.10
Aboe pun menyinggung dugaan aliran dana dari kasus Labora Sitorus yang disebut masuk ke rekening Kapolda. Saat kasus merebak, Tito merupakan Kapolda Papua. "Saya pikir Bapak perlu menjelaskan, sehingga permasalahan sumbang menjadi baik," kata dia. Aboe juga menyampaikan kritik dari Presiden KSPI yang memberikan petisi karena menilai Tito, anti demokrasi karena mengkriminalisasi aktivis, mahasiswa, dan anggota LBH dalam sebuah aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.
Pukul 11.05
Anggota Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi memulainya dengan menyanjung Tito yang membawa lintas angkatan dalam uji kepatutan dan kelayakan. Aboe, dalam pertanyaannya menyoroti jenjang angkatan yang melewati lima angkatan dan menempatkan perwira senior dalam tugas keseharian. Selain itu, Aboe juga mempertanyakan langkah Tito untuk menjaga koordinasi antarlembaga penegak hukum "Bagaimana menghindari bentrok antara TNI dan Polri di lapangan?" kata Aboe.
Pukul 10.55
Tito masih mengatakan 11 program pemantapannya akan berjalan selama lima tahun dan tiga tahapan. Pada 100 hari pertama, kemudian November hingga Desember 2019 dan Januari 2020 hingga 2021. "Ini blue print lima tahun siapapun kapolrinya," kata dia. Tito menyudahi pemaparannya dengan menyatakan 11 komitmen saat hendak terpilih. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mempersilakan sesi tanya jawab. Sebelum mempersilakan, Bambang juga menyinggung dan meminta konfirmasi keterlibatan Tito dalam kasus Labora Sitorus dan meminta pengamanan buruh diperbaiki.
Pukul 10.40
Tito mengakui standar penyidikan di kepolisian masih perlu ditingkatkan. Selain itu, dia memaparkan juga bahwa akan menjadikan Babinkamtibmas sebagai leading sector. Penghilangan pungli, dan memerangi kartel kebutuhan pokok juga menjadi salah satu program yang diutamakan Tito.
Pukul 10.30
Tito memulai paparannya dengan delapan visi dan misinya, di antaranya peningkatan solidaritas internal, peningkatan SDM, penyederhanaan SOP, serta perbaikan sistem kinerja. Untuk menjalankan visi dan misi tersebut, Tito menjelaskan akan menjalankan 11 program prioritas. Implikasi dari program itu untuk menimbulkan kepercayaan pada masyarakat. "Pemantapan reformasi internal, pembinaan karier, rekrutmen dan masih ditemukannya perilaku kolutif. Melakukan solidaritas internal," ujar Tito.
Pukul 10.20
Bambang berkata pihaknya meminta klarifikasi beberapa hal terkait dugaan pelanggaran HAM selama Tito menjabat sebagai Kepala Densus 88. "Operasi Jalin Janto, 15 orang salah tangkap. Operasi Cawang, perampokan CIMB Niaga, penggerebekan Nurdin M. Top. Kami perlu klarifikasi," kata Bambang. Bambang juga menyinggung kasus 'Papa Minta Saham' yang sempat membuat heboh parlemen akhirr tahun lalu. "Karena nama saudara disebut dalam transkrip pembicaraan antara pihak di forum MKD, kami perlu klarifikasi," ujar Bambang.
Pukul 10.15
Bambang Soesatyo membacakan mekanisme uji kepatutan dan kelayakan yang akan diselenggarakan. Bambang juga menyebutkan tantangan yang dihadapi kepolisian di antaranya mengenai anggaran. Selain itu, Bambang berkata masih banyak anggota yang gajinya di bawah upah minimum. "Ada yang di bawah UMR, sehingga kita menyaksikan satu dua polisi yang menjalani pekerjaan sampingan seperti pemulung, untuk mengatas kesulitan ekonominya," kata Bambang. Bambang juga menyatakan keprihatinannya karena Polri hanya menganggarkan Rp1,2 miliar per tahun untuk anggaran diklat anggotanya.
Pukul 10.05
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo membuka jalannya rapat dengan menyapa sejumlah petinggi Polri seperti Komjen Putut Bayu Seno, Komjen Safruddin, dan sejumlah perwira tinggi lainnya yang mendampingi Tito. "Ini menandakan dan menunjukan ke kita bahwa tidak ada masalah kepangkatan ya," kata Bambang. Rapat dimulai dengan dihadiri 28 anggota dari 10 fraksi.
Pukul 09.55
Jelang dimulainya uji kepatutan dan kelayakan, sejumlah anggota Dewan bercakap-cakap dengan para koleganya. Sedangkan, Tito sudah masuk ke dalam ruangan dengan didampingi Ketua Komisi III Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua Benny Kabur Harman.
Pukul 09.45
Saat ini, Tito tengah berada di ruang tunggu bersama para pimpinan Komisi III DPR. Sementara, pengiring Tito yang sempat memenuhi ruang rapat, mulai meninggalkan ruangan karena akses dibatasi.
Pukul 09.30
Calon Kapolri Komisaris Jenderal Tito Karnavian mendatangi gedung DPR sekitar pukul 09.10 pagi. Dengan menggunakan seragam kepolisiannya, Tito yang telah ditunggu awak media untuk bertanya mengenai uji kepatutan dan kelayakannya hari ini, hanya tersenyum. "Insya Allah, Insya Allah," kata Tito. Sementara itu, penjagaan di areal Gedung DPR tampak diperketat. Penjagaan sekitar ruang rapat Komisi III DPR yang menjadi lokasi ujian Tito pun kini dibantu aparat kepolisian.
(obs)
Pukul 15.45
Anggota Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi membacakan pandangan fraksinya yang menyetujui Tito sebagai Kapolri. Sementara itu, pandangan Fraksi Hanura disampaikan Syarifudin Sudding yang menerima Tito untuk menjadi Kapolri.
Pukul 15.35
Perwakilan Fraksi PKS berpandangan setelah melalui proses uji kepatutan dan kelayakan, Tito dinilai layak menjabat sebagai Kapolri. Anggota Fraksi PPP Hasrul Azwar bernostalgia dengan segala proses yang telah dilewati, menyatakan menerima Tito menjadi Kapolri.Sementara itu, Tito mendengarkan dengan raut muka penuh kesungguhan, pandangan fraksi atas uji kepatutan dan kelayakan dirinya.
Pukul 15.30
Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan dengan jawaban-jawaban dalam paparan uji kepatutan dan kelayakan, tidak ada alasan menolak Tito untuk menjadi Kapolri. "Fraksi PAN memandang Tito Karnavian sangat pantas menyandang sebagai Kapolri, dan meminta kepada presiden untuk menaikan pangkat menjadi jenderal," kata Yandri. Perwakilan Fraksi PKB menilai berdasarkan proses yang telah dilalui, Tito layak menjadi Kapolri.
Pukul 15.25
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan setelah melihat pemaparan visi dan misi, menyatakan menyetujui Tito menjadi Kapolri. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, fraksinya memandang sosok Tito komunikatif, responsif dan menghadirkan solusi yang baik dalam tugas kepolisian. Dengan demikian, Fraksi Demokrat, kata dia, secara yakin menyetujui sepenuhnya usul Presiden Joko Widodo yang mencalonkan Tito Karnavian sebagai Kapolri.
Pukul 15.22
Anggota Fraksi Golkar Adies Kadir mengatakan, dengan mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan Tito, menyatakan menerima menjadi Kapolri. "Karena kami menganggap Pak Tito paling pas menjadi Kapolri. Fraksi Golkar berharap kejahatan luar biasa, seperti narkotik dan korupsi diberantas secara serius," ujar Adies. Fraksi Golkar, kata dia, juga meminta agar hubungan baik antarlembaga tetap dijaga.
Pukul 15.20
Ternyata, Tito tetap berada di ruangan rapat dan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengambil kesimpulan dan menerima Tito sebagai Kapolri berikutnya.
Pukul 15.17
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menutup secara resmi uji kepatutan dan kelayakan kepada Tito dan akan membuka kembali nanti rapat pleno internal anggota.
Pukul 15.15
Bambang membacakan 14 poin harapan dan catatan, salah satunya meminta Tito untuk sering blusukan dan membersihkan citra Polri yang masih menyandang predikat lembaga terkorup. Tito memberi pernyataan penutup. Dia mengucapkan terimakasih kepada pertanyaan dan tanggapan dari seluruh anggota dewan. "Pertanyaan dan tanggapan, akan kami catat. Dan, apapun keputusan kami serahkan kepada anggota Komisi III dan Allah," ujar Tito. Sementara itu, Komisi III akan melanjutkan rapat pleno internal pengambilan keputusan.
 Calon tunggal Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 23 Juni 2016. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Pukul 15.11
Bambang Soesatyo meminta kepada Tito untuk menandatangani surat pernyataan atau pakta integritas, saat menjabat sebagai Kapolri nantinya. Lantas, Tito langsung menandatanganinya. Bambang pun memberi catatan dan harapan terakhir jelang penutupan dari uji kepatutan dan kelayakan.
Pukul 15.10
Tito mengakhiri jawabannya dalam sesi uji kepatutan dan kelayakan. Seluruh ruangan memberi aplaus kepada jawaban Tito.
Pukul 15.05
Tito menjelaskan namanya yang disebut dalam kasus 'Papa Minta Saham'. Dia mengatakan, telah mengklarifikasi kepada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra terkait kontribusinya dalam memenangi Presiden Joko Widodo di wilayah Papua. "Kalau Pak Jokowi, istrinya Iriana diambil dari kata Irian. Mohon maaf, saat itu Prabowo dan Hatta tidak datang. Karakter masyarakat di sana, siapa datang siapa dapat," kata Tito disambut tepuk tangan dan tawa dari anggota Dewan. Selain itu, Tito mengatakan sistem pemilu di Papua sudah bagus, karena langsung online ke KPU. Saksi di tingkat TPS dari partai, kata dia, juga menggunakan sistem online masing-masing. "Jadi tidak mungkin ada intervensi," ucapnya.
Pukul 14.55
Tito menceritakan reformasi Polri dimulai saat pemisahan fungsi dengan ABRI. Menurutnya, reformasi terberat adalah dari segi kultural. "Sehingga kepercayaan publik rendah. Ini menjadi tantangan kami," kata Tito. Tito mengatakan reformasi kultural akan menjadi fokus pembenahan saat dia menjabat nanti.
Pukul 14.50
Untuk menangani persoalan narkotik, Tito akan menggunakan sistem penyelesaian target per kasus. Hal ini menurutnya seperti penanganan kasus korupsi. "Maka ketika itu akan berlomba-lomba mengejar target," kata Tito. Menurutnya, hal itu memacu pencegahan suplai narkotik, dan memotong demand. Kuncinya, kata dia, memotong jaringan.
Pukul 14.45
Menurut Tito, mekanisme pengawasan kepada Densus 88 saat ini sudah memadai. Tito mengatakan, pengawasan yang ada melalui Kompolnas, Propam dan media tinggal diintensifkan. "Kami berkeberatan dewan khusus dalam mengawasi kinerja Densus 88, karena mekanismenya sudah ada," ujar Tito. Dia juga menyatakan akan memberikan arahan kepada petugas di lapangan terkait pemahaman HAM dengan menggandeng Komnas HAM dan juga BNPT. Hal ini untuk menghindari kasus pelanggaran HAM yang sering disorot dalam menangani aksi terorisme.
Pukul 14.42
Tito menuturkan fenomena dalam menghadapi ideologi yang dijalankan pada aksi terorisme, ketika terduga teroris hendak melakukan bunuh diri. "Mereka siap mati, sedangkan petugas tidak. Ini membingungkan di seluruh dunia," kata Tito.
Pukul 14.40
Tito mengungkapkan ada persoalan dan tantangan yang dihadapi dalam menangani terorisme. "Seperti kasus di Starbucks apa mungkin sudah bawa tembakan dan kita bawa pentungan meminta berhenti," kata Tito.
Pukul 14.35
Dalam menanggapi isu terorisme, Tito menyatakan strategi yang digunakan dalam menangani terorisme adalah pendekatan lunak dan keras. Pendekatan lunak, kata Tito, dilakukan dengan cara diplomasi, seperti ekonomi, counter ideology. Dia mencontohkan, kasus Papua, digunakan pendekatan ekonomi, dalam menangani tindak pidana terorisme. Tito menyebutkan terdapat tiga instrumen dalam pendekatan keras, instrumen militer, intelijen dan penegakan hukum. Dalam praktik tidak ada yang murni penegakan hukum, tanpa menafikkan militer dan intelijen. Begitu pula sebaliknya.
Pukul 14.33
Sementara itu, dalam hubungan antarlembaga, Tito menekankan perlu dijalin komunikasi baik formal dan informal. Komunikasi dijalin dengan kegiatan-kegiatan bersama dan peningkatan hubungan personal.
Pukul 14.30
Tito menjawab isu perbedaan angkatan yang diajukan beberapa anggota Dewan. Dia menyatakan yakin jika dilandasi kepentingan bersama, maka hal tersebut tak menjadi masalah. Dia pun mencontohkan saat menjabat sebagai Kapolda Papua yang harus melewati beberapa angkatan di atasnya, begitupula saat dia berada di Polda Metro dan BNPT. "Hubungan kami sangat baik sekali," kata Tito.
Jika dilandasi kepentingan bersama, tak menjadi masalah. Hubungan kami sangat baik sekaliCalon tunggal Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian |
Tito mengungkapkan dalam kasus Labora, perlu ada aturan lebih jauh yang diatur dalam Peraturan Kapolri mengenai bisnis anggota kepolisian. "Perlu ada turunan Perkap yang mengatur bisnis anggota polri, mekanisme, misal di Irwasum atau Propam dalam satu unit melakukan uji kelayakan bisnis anggota," kata Tito.
Pukul 14.00
Tito mulai menjawab pertanyaan yang diajukan fraksi-fraksi. Dia mengklarifikasi dugaan aksi respresif dalam membubarkan aksi demonstrasi di Jakarta. Selain itu, dia juga menjawab dugaan aliran dana dari Labora Sitorus saat dia menjabat sebagai Kapolda Papua. Menurutnya, berdasarkan penelusuran PPATK tidak ada aliran dana tersebut. "Tidak ada satu pun rekening yang menyatakan saldo Rp1,2 triliun," kata Tito.
Pukul 13.10
Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman sempat mengungkap puluhan ribu pesan singkat yang masuk ke ponselnya mengenai harapan terpilihnya Tito menjadi calon Kapolri. "Kasus human trafficking, sudah beberapa kali ganti presiden tetapi masalah ini terus terjadi," kata Benny. Benny juga menguji kesetiaan Tito antara kepada presiden dan hukum. Tito pun menjawab akan menempatkan hukum, dan kesetiaan pada presiden sesuai dengan konteksnya. Pertanyaan Benny menutup sesi tanya jawab kedua. Bambang pun menskors rapat hingga pukul 14.00 untuk melanjutkan agenda jawaban dari Tito.
Pukul 13.05
Setelah anggota Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang menyelesaikan pertanyaannya, Bambang menyerahkan kepada meja pimpinan, untuk bertanya kepada Tito. Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa memulai dengan laporan dari masyarakat yang masuk ke DPR. Desmond mencontohkan, kasus Pasar Turi yang tidak kunjung selesai. Desmond meminta agar Tito juga meninjau kasus-kasus yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan tertuang dalam Panja Penegakan Hukum Komisi III. Dalam satu bulan, kata dia, Panja Penegakan Hukum telah menerima laporan 50 aduan dari masyarakat.
Pukul 12.50
Anggota Fraksi Partai NasDem Akbar Faisal mempertanyakan jejaring modal dalam lingkaran Polri. Sedangkan, anggota Fraksi Partai Gerindra Wihadi W menilai beban pekerjaan polisi terutama Reserse dan Polantas begitu tinggi. Selain itu, dia menyoroti juga persoalan perjudian yang tidak menjadi prioritas dalam program. "Saya tidak melihat prioritas terhadap perjudian. Ada satu hal yang menjadi perhatian, ada kesan tebang pilih kalau online sepertinya dibiarkan sedangkan yang di bawah sering ditangkap polisi," kata Wihadi.
Pukul 12.40
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu sempat menyinggung terkait dukungan Polri terhadap penuntasan kasus Semanggi I dan II. Dia mempertegas agar di era kepemimpinan Tito, reformasi benar-benar dapat berjalan. "Saya yakin dengan rekam jejak Tito, dapat memimpin Polri dengan baik," kata Masinton.
Pukul 12.35
Anggota Fraksi PKS Nasir Djamil meminta perhatian khusus kepada Tito soal isu narkotik, dan anggota kepolisian yang terlibat di dalamnya. Selain itu, Nasir juga meminta Tito sungguh-sungguh dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). "Pak Tito milik semua angkatan dan anggota Polri. Oleh karenanya mari kelola SDM dengan merit system," kata Nasir.
Pukul 12.25
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengklarifikasi isu dukungan partainya kepada Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Basarah menegaskan, PDI Perjuangan mendukung siapapun calon yang diajukan oleh Presiden. "Dalam pencalonan Kapolri dan Panglima TNI, jangankan ditolak, votingmu kami tidak mau," ucapnya. "Fraksi PDI Perjuangan tak mungkin menolak calon Kapolri, siapapun presidennya dan bersifat final and binding," kata Basarah disambut tawa dan tepuk tangan anggota Dewan lainnya.
 Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo (tengah) memimpin uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Kapolri Komjen Tito Karnavian di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 23 Juni 2016. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Anggota Fraksi Partai Gerindra Muhammad 'Romo' Syafii meminta klarifikasi kepada Tito bahwa Densus 88 dianggap membantai Islam secara sistemik. "Saat kami mengundang Densus 88, ada peta sistemik dengan simbol Islam. Kami protes keras tapi itu datang dari markas Densus," ujar Romo. "Apakah benar menurut Anda teroris identik dengan Islam? Kalau ini menjadi tagline, kehadiran Densus membahayakan," lanjutnya.
Pukul 12.10
Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto meminta agar Tito memiliki program khusus untuk memberantas narkotik. Sementara, terkait penanganan terorisme, Yandri menyebut kasus Siyono sebagai contoh. "Kami berharap kasus Siyono, kasus terakhir, dalam memberantas radikalisme," kata Yandri. Tercatat, 10 fraksi telah menyampaikan pertanyaannya pada sesi pertama. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo hendak membuka sesi kedua, namun diinterupsi untuk permintaan istirahat, salat, dan makanan. Tetapi sesi kedua dinyatakan terus berlanjut.
 Komisi III DPR menguji visi dan misi calon tunggal Kapolri Komjen Tito Karnavian, Kamis (23/6). (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding merasa pesimistis dengan kehebatan sosok Tito untuk menghadapi persoalan kesejahteraan anggota. Menurutnya, persoalan ini selalu terjadi setiap tahun karena tidak ada perubahan atau terobosan baru untuk mengatasinya.
Pukul 11.45
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta penjelasan terkait penanganan kelompok radikal dan intoleransi. Sementara itu, anggota Fraksi PPP Arsul Sani menanyakan perihal konsep penanganan pemberantasan terorisme. Arsul berkata, sejak terbitnya UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, justru terduga pelaku lebih banyak tertembak dibanding tertangkap. Dia mempertanyakan apakah model pendekatan penegakan hukum akan tetap diterapkan atau tidak.
Pukul 11.35
Anggota Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi lebih menyoroti kasus per kasus. Di antaranya operasi penindakan di Poso, serta kasus yang melanda Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. "Apa yang disampaikan Pak Saut kepada KAHMI bisa memungkinkan terjadi ujaran kebencian. Bagaimana sikap bapak?" kata Adies.
Apa yang disampaikan Pak Saut kepada KAHMI bisa memungkinkan terjadi ujaran kebencian. Bagaimana sikap bapak?"Anggota Fraksi Partai Golkar, Taufiqulhadi. |
Pukul 11.30
Seperti dua pertanyaan sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Golkar Adies Kadir juga menyorot terkait koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung. Selain itu, Adies juga meminta penjelasan Tito terhadap pemeringkatan Polda se-Indonesia oleh salah satu lembaga karena tidak ada peringkat baik di antara itu.
Pukul 11.20
Anggota Fraksi Partai Hanura Sarifudin Sudding menyatakan operasi gabungan kepolisian di Poso, masih belum tuntas. Padahal, kata dia, dalam memburu anggota kelompok teroris Santoso yang berjumlah 21 orang, aparat TNI-Polri berkekuatan 2000-an personel. "Strategi apa ke depan, agar kelompok Santoso bisa ditangani dan dilakukan penindakan? Karena ini cukup meresahkan. Ini sudah menjadi perhatian nasional dan dunia internasional," kata Sudding.
Lihat juga:Kunjungan DPR ke Kediaman Tito Karnavian |
Pukul 11.15
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Herman Herry mempertanyakan kesejahteraan bagi anggota kepolisian, termasuk sistem promosi dan mutasi. Selain itu, dia menyoroti penguatan Densus 88 yang direncanakan. "Apakah diberikan senjata lebih banyak, atau akan menguatkan dari segi humanis?" ujar Herman.
Pukul 11.10
Aboe pun menyinggung dugaan aliran dana dari kasus Labora Sitorus yang disebut masuk ke rekening Kapolda. Saat kasus merebak, Tito merupakan Kapolda Papua. "Saya pikir Bapak perlu menjelaskan, sehingga permasalahan sumbang menjadi baik," kata dia. Aboe juga menyampaikan kritik dari Presiden KSPI yang memberikan petisi karena menilai Tito, anti demokrasi karena mengkriminalisasi aktivis, mahasiswa, dan anggota LBH dalam sebuah aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.
 Calon tunggal Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/6). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari) |
Anggota Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi memulainya dengan menyanjung Tito yang membawa lintas angkatan dalam uji kepatutan dan kelayakan. Aboe, dalam pertanyaannya menyoroti jenjang angkatan yang melewati lima angkatan dan menempatkan perwira senior dalam tugas keseharian. Selain itu, Aboe juga mempertanyakan langkah Tito untuk menjaga koordinasi antarlembaga penegak hukum "Bagaimana menghindari bentrok antara TNI dan Polri di lapangan?" kata Aboe.
Pukul 10.55
Tito masih mengatakan 11 program pemantapannya akan berjalan selama lima tahun dan tiga tahapan. Pada 100 hari pertama, kemudian November hingga Desember 2019 dan Januari 2020 hingga 2021. "Ini blue print lima tahun siapapun kapolrinya," kata dia. Tito menyudahi pemaparannya dengan menyatakan 11 komitmen saat hendak terpilih. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mempersilakan sesi tanya jawab. Sebelum mempersilakan, Bambang juga menyinggung dan meminta konfirmasi keterlibatan Tito dalam kasus Labora Sitorus dan meminta pengamanan buruh diperbaiki.
Pukul 10.40
Tito mengakui standar penyidikan di kepolisian masih perlu ditingkatkan. Selain itu, dia memaparkan juga bahwa akan menjadikan Babinkamtibmas sebagai leading sector. Penghilangan pungli, dan memerangi kartel kebutuhan pokok juga menjadi salah satu program yang diutamakan Tito.
Pukul 10.30
Tito memulai paparannya dengan delapan visi dan misinya, di antaranya peningkatan solidaritas internal, peningkatan SDM, penyederhanaan SOP, serta perbaikan sistem kinerja. Untuk menjalankan visi dan misi tersebut, Tito menjelaskan akan menjalankan 11 program prioritas. Implikasi dari program itu untuk menimbulkan kepercayaan pada masyarakat. "Pemantapan reformasi internal, pembinaan karier, rekrutmen dan masih ditemukannya perilaku kolutif. Melakukan solidaritas internal," ujar Tito.
Pukul 10.20
Bambang berkata pihaknya meminta klarifikasi beberapa hal terkait dugaan pelanggaran HAM selama Tito menjabat sebagai Kepala Densus 88. "Operasi Jalin Janto, 15 orang salah tangkap. Operasi Cawang, perampokan CIMB Niaga, penggerebekan Nurdin M. Top. Kami perlu klarifikasi," kata Bambang. Bambang juga menyinggung kasus 'Papa Minta Saham' yang sempat membuat heboh parlemen akhirr tahun lalu. "Karena nama saudara disebut dalam transkrip pembicaraan antara pihak di forum MKD, kami perlu klarifikasi," ujar Bambang.
Pukul 10.15
Bambang Soesatyo membacakan mekanisme uji kepatutan dan kelayakan yang akan diselenggarakan. Bambang juga menyebutkan tantangan yang dihadapi kepolisian di antaranya mengenai anggaran. Selain itu, Bambang berkata masih banyak anggota yang gajinya di bawah upah minimum. "Ada yang di bawah UMR, sehingga kita menyaksikan satu dua polisi yang menjalani pekerjaan sampingan seperti pemulung, untuk mengatas kesulitan ekonominya," kata Bambang. Bambang juga menyatakan keprihatinannya karena Polri hanya menganggarkan Rp1,2 miliar per tahun untuk anggaran diklat anggotanya.
 Komisi III DPR menguji visi dan misi calon tunggal Kapolri, Tito Karnavian, Kamis (23/6). (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo membuka jalannya rapat dengan menyapa sejumlah petinggi Polri seperti Komjen Putut Bayu Seno, Komjen Safruddin, dan sejumlah perwira tinggi lainnya yang mendampingi Tito. "Ini menandakan dan menunjukan ke kita bahwa tidak ada masalah kepangkatan ya," kata Bambang. Rapat dimulai dengan dihadiri 28 anggota dari 10 fraksi.
Pukul 09.55
Jelang dimulainya uji kepatutan dan kelayakan, sejumlah anggota Dewan bercakap-cakap dengan para koleganya. Sedangkan, Tito sudah masuk ke dalam ruangan dengan didampingi Ketua Komisi III Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua Benny Kabur Harman.
Pukul 09.45
Saat ini, Tito tengah berada di ruang tunggu bersama para pimpinan Komisi III DPR. Sementara, pengiring Tito yang sempat memenuhi ruang rapat, mulai meninggalkan ruangan karena akses dibatasi.
Pukul 09.30
Calon Kapolri Komisaris Jenderal Tito Karnavian mendatangi gedung DPR sekitar pukul 09.10 pagi. Dengan menggunakan seragam kepolisiannya, Tito yang telah ditunggu awak media untuk bertanya mengenai uji kepatutan dan kelayakannya hari ini, hanya tersenyum. "Insya Allah, Insya Allah," kata Tito. Sementara itu, penjagaan di areal Gedung DPR tampak diperketat. Penjagaan sekitar ruang rapat Komisi III DPR yang menjadi lokasi ujian Tito pun kini dibantu aparat kepolisian.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK