Pemerintah Harus Umumkan Semua Instansi Pemberi Vaksin Palsu

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Okky Asokawati menyatakan Kementerian Kesehatan dituntut untuk mengumumkan pelayanan kesehatan dan para tenaga kesehatan yang memakai vaksin palsu.

“Organisasi profesi kesehatan pun juga perlu mendisiplinkan anggota-anggotanya yang terlibat dalam kasus peredaran vaksin palsu,” ujar Okky kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/6).

Lihat juga Okky Asokawati: Kemenkes Kecolongan dan Tak Empati ke Publik

Okky mengingatkan pemerintah harus memperlihatkan kinerja yang maksimal dan serius menangani kasus vaksin palsu ini sehingga masyarakat kembali percaya penuh untuk memberi vaksin anaknya. “Tidak hanya mengeluarkan statement yang unempathy,” ucap Okky.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menuturkan pelibatan pihak swasta untuk pengadaan dan distribusi vaksin boleh-boleh saja. “Selama CPOB yaitu cara pembuatan obat yang benar dan CDOB yakni cara distribusi obat yang benar dilaksanakan dan dievaluasi  secara berkala dengan baik dan benar oleh pemerintah,” kata Okky.

Lihat juga: Rusak Generasi Bangsa, Pemalsu Vaksin Perlu Dihukum Mati

Menurut Okky kasus vaksin palsu termasuk kejahatan manusia karena melemahkan bahkan sampai ada yang mengakibatkan kematian. “Yang lebih menyakitkan dan sangat memprihatinkan kasus ini menyosor anak-anak balita yang notabene adalah generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Pilihan Redaksi Korban Vaksin Palsu Bisa Gratis Imunisasi Ulang Polisi Kantongi 'Catatan Dosa' Distributor Vaksin Palsu Polisi Sebut Vaksin Palsu Dompleng Jalur Distribusi Resmi Kemenkes: 4 Juta Bayi Diberikan Vaksin Imunisasi

Oleh karens itu Okky mengaku sangat mendukung upaya kepolisian untuk terus menelusuri dan menyelidiki kasus vaksin palsu serta pelakunya harus dihukum seberat-beratnya sesuai UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen.

Rekan Okky di Komisi IX, Adang Sudrajat, menambahkan pihaknya mendorong pemerintah terutama Kementerian Kesehatan agar bekerja sama dengan Kepolisian RI untuk dapat segera menertibkan vaksin palsu ini,” kata Adang dalam keterangan tertulisnya.

Selanjutnya Adang meminta kepada pemerintah agar memberi sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusi vaksin manakala fasilitas rantai dinginnya tidak memadai.

 “Pemerintah harus meninjau ulang fasilitas rantai dingin yang ada di puskesmas dan seluruh rumah sakit pemerintah agar dapat dipastikan keamanan vaksin yang diberikan kepada rakyat Indonesia,” tutur Adang yang juga berprofesi sebagai dokter.

(obs)