Okky Asokawati: Kemenkes Kecolongan dan Tak Empati ke Publik

Jakarta, CNN Indonesia -- Kalangan Komisi IX DPR yang mengurusi kesehatan sangat menyesalkan beredarnya vaksin palsu. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan dinilai telah kecolongan dan juga tak menunjukkan empatinya yang besar kepada masyarakat luas atas kasus tersebut.

“Untuk kasus vaksin palsu ini saya sangat menyayangkan peran preventif dari Kemenkes dan BPOM jelas tidak berjalan. Mekanisme CPOB yaitu cara pembuatan obat yang benar dan CDOB yakni cara distribusi obat yang benar sangat buruk,” ujar anggota Komisi IX Okky Asokawati kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/6).

Lihat juga: Menkes Sebut Vaksin Palsu Tidak Membahayakan

Okky mempertanyakan bagaimana bisa produksi vaksin ilegal luput dari CPOB yang izinnya harus diberikan oleh Kemenkes. Di sisi lain BPOM selaku pihak pengawas bagi CDOB juga kecolongan.

“Fungi promotif dan preventif kesehatan tampaknya amat memprihatinkan dan belum dilakukan dengan baik oleh Kemenkes,” tutur politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Lihat juga: Pembuat Vaksin Palsu Dapatkan Kemasan dari Rumah Sakit

Okky menyatakan tindakan promotif dan preventif terkait CPOB dan CDOB harus ditingkatkan dan infrastruktur terkait pengadaan vaksin juga perlu segera ditingkatkan. Seperti misalnya masih banyak puskesmas yang belum memiliki cold chain yaitu tempat untuk menyimpan vaksin dengan baik dan benar.

Adanya menyangkut komentar Menkes yang mengatakan tidak perlu dicemaskan kasus vaksin palsu, menurut Okky pernyataan tersebut kurang tepat. “Hal itu menunjukkan Menkes tidak berempati kepada masyarakat,” ujarnya.

Menkes, kata Okky, harus meningkatkan rasa percaya diri para orang tua agar mau memvaksin anaknya. “Apalagi UCI (Universal Coverege Immunitation) sudah ditargetkan tercapai pada tahun 2019,” kata dia.

Lihat juga: DPR: BPOM Lempar Tanggung Jawab Soal Vaksin Palsu

Anggota Komisi IX lainnya, Adang Sudrajat, menyatakan kejadian vaksin palsu yang ternyata sudah berlangsung lama itu merupakan pukulan keras pada dunia kesehatan Indonesia akan rapuhnya bangunan sistem kesehatan nasional.

“Pemerintah harus menata ulang mata rantai distribusi vaksin ini, sebab jika terus dibiarkan, akan berdampak pada kematian sia-sia baik jangka pendek maupun jangka panjang. Minimal menimbulkan adanya SDM berkualitas rendah akan kesehatan pada generasi-generasi dimasa yang akan datang,” tutur Adang dalam keterangannya, Selasa (28/6).

Lihat juga: Vaksin Palsu Diduga Ada di Lima Provinsi

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menyatakan vaksin asli pun apabila fasilitas rantai distribusinya tidak memadai akan memberi dampak kesia-siaan akibat kerusakan yang terjadi pada vaksinnya.

“Apalagi jika yang diberikan adalah vaksin palsu, malah akan memberikan dampak keracunan terutama pada bayi yang tidak cocok atau alergi pada unsur senyawa tertentu,” tutur Adang yang merupakan dokter ini. (obs)