Komnas HAM: Peristiwa Simpang Kraft Kejahatan Kemanusiaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan terjadinya kejahatan kemanusiaan atas kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di Simpang Kraft, Kabupaten Aceh Utara, pada Mei 1999.

Otto Nur Abdullah, Ketua Tim Ad Hoc Komnas HAM, menyatakan pihaknya menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) pada Mei 1999. Lembaga itu menemukan pelbagai bentuk pelanggaran HAM berat yakni pembunuhan dan penganiayaan.

“Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan aparat TNI yang terjadi di Simpang KKA, sekurang-kurangnya 23 orang sebagai akibat penembakan,” kata Otto dalam keterangan resminya yang dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (1/7).

Lihat juga: Berkas Kasus Jambo Keupok Aceh Diserahkan ke Kejaksaan Agung

Sedangkan untuk penganiayaan, Komnas HAM menemukan sedikitnya terdapat 30 orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Otto memaparkan pelbagai perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan langsung terhadap penduduk sipil, sebagai kebijakan penguasa.

Komnas HAM menyatakan pembuktian adanya serangan terhadap penduduk sipil itu dilakukan adanya tindakan dari anggota pasukan Kesatuan Detasemen Arhanud Rudal 001/Pulo Rungkom dan Yonif 113/JS terhadap korban yang saat itu berkumpul di Simpang KKA. Korban, demikian Otto, ada yang tewas, luka berat atau luka ringan.

Peristiwa itu bermula dari peringatan 1 Muharram di Dusun Uleeturu, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara pada 1 Mei 1999. Ketika acara Dakwah Islamiyah yang berlangsung sejak jam 20.00-24.00, Adityawarman yang merupakan anggota Detasemen Arhanud Rudal 001 Pulo Rungkon diduga hilang karena diculik.

Keesokan harinya, terjadi penyisiran di desa tersebut disertai dengan kekerasan warga desa, karena mereka menjawab tak tahu soal dugaan penculikan tersebut. Akhirnya, penangkapan dilakukan.

Malam harinya, warga Desa Lancang Barat bersiap-siap karena ada informasi tentara akan masuk lagi—yang sebelumnya terdapat kesepakatan harus ada pendampingan dari camat, koramil dan Majelis Permusyawaratan Ulama. Namun malam itu tak terjadi apa-apa.

Lihat juga: Satu Dekade MoU Helsinki, Penyelesaian Kasus HAM Aceh Macet

Pada 3 Mei 1999, tentara kembali masuk pada pagi harinya tanpa didampingi camat, koramil dan ulama. Hal itu menyebabkan warga marah dan mengadang truk tentara dengan kayu dan drum. Seorang tokoh pemuda kemudian ikut mengendalikan massa, dan menemukan ada Camat Dewantara di truk tentara tersebut.

Pukul 11.00 WIB, terdapat pengerahan tentara karena ada informasi warga desa akan menyerang markas Den Arhanud Rudal 001. Lalu lintas saat itu sudah macet karena warga banyak yang terkonsentrasi di Simpang KKA. Sejam kemudian, pasukan Yonif 113 bergerak ke arah Detasemen Arhanud Rudal 001 namun ditahan warga. Ketika tak bisa bergerak, seorang anggota menghubungi Den Arhanud Rudal 001 melalui radio.

Pasukan Den Arhanud 001 pun turun menggunakan truk militer, dengan memakai senjata jenis SS1. Kemudian salah satu dari mereka yang berpangkat Sertu mengambil kayu di samping warung pinang, dan melemparnya ke arah warga sehingga memancing reaksi dengan pelemparan batu. Setelah itulah, pasukan Den Arhanud Rudal 001 mengarahkan tembakan lurus ke arah warga berkumpul dan menembak selama 20 menit. Komnas HAM juga mencatat pasukan Batalyon 113 pun melakukan tembakan susulan.

“Para saksi menjelaskan terjadi pembunuhan terhadap para korban oleh aparat keamanan dengan cara ditembak,” demikian laporan Komnas HAM tersebut. “Dengan demikian, unsur kematian yang dibuktikan oleh adanya mayat dapat dibuktikan dalam proses hukum selanjutnya.” (asa)