Dinsos Jakarta Imbau Masyarakat Tak Beri Uang di Jalanan
Ardita Mustafa | CNN Indonesia
Minggu, 03 Jul 2016 08:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjaring kembali dalam razia dan melanggar perjanjian untuk tidak menjadi PMKS lagi.
"Kami juga akan memberikan surat perjanjian kepada PMKS yang terkena penjangkauan, untuk tidak menjadi PMKS lagi di Jakarta. Jadi apabila terkena lagi, akan kami bawa ke ranah hukum dan bisa dipenjara," kata Kepala Dinsos Provinsi DKI Jakarta, Masrokhan, Jakarta, pada Sabtu (2/7), seperti yang dikutip Antara.
Pada Jumat (1/7) malam, Dinsos Jakarta menggelar penjangkauan malam gabungan dan menjaring 30 PMKS di titik-titik rawan seperti Kemayoran, Ancol, Gunung Sahari, Harmoni, Gatot Subroto dan Blok M.
"Saya berharap kegiatan ini bisa menekan jumlah PMKS secara maksimal," ujar Masrokhan.
Ia mengatakan, pihaknya terus melakukan penjangkauan terhadap PMKS demi menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.
Masrokhan berharap, masyarakat dapat menyadari bahwa memberi atau menerima di jalan merupakan pelanggaran Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Penjangkauan itu melibatkan petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S) Dinas Sosial DKI Jakarta, suku dinas sosial di lima wilayah kota, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan Garnisun.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Chaidir, mengatakan penjangkauan ini juga bagian dari menyelamatkan PMKS dari jalanan.
Ia mengimbau, agar petugasnya tidak lupa bersikap humanis saat melakukan penjangkauan.
"Karena PMKS tersebut juga manusia yang merupakan bagian dari masyarakat. Maka perlu dilayani juga," ujarnya.
Chaidir menyarankan, masyarakat untuk menghindari memberi uang kepada PMKS di jalanan.
"Kami ingin mengajak masyarakat Jakarta untuk lebih cerdas memberi. Tidak memberi di jalan. Karena itu hanya akan membuat kata Chaidir.
(ard/ard)
"Kami juga akan memberikan surat perjanjian kepada PMKS yang terkena penjangkauan, untuk tidak menjadi PMKS lagi di Jakarta. Jadi apabila terkena lagi, akan kami bawa ke ranah hukum dan bisa dipenjara," kata Kepala Dinsos Provinsi DKI Jakarta, Masrokhan, Jakarta, pada Sabtu (2/7), seperti yang dikutip Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, pihaknya terus melakukan penjangkauan terhadap PMKS demi menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.
Penjangkauan itu melibatkan petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S) Dinas Sosial DKI Jakarta, suku dinas sosial di lima wilayah kota, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan Garnisun.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Chaidir, mengatakan penjangkauan ini juga bagian dari menyelamatkan PMKS dari jalanan.
Ia mengimbau, agar petugasnya tidak lupa bersikap humanis saat melakukan penjangkauan.
"Karena PMKS tersebut juga manusia yang merupakan bagian dari masyarakat. Maka perlu dilayani juga," ujarnya.
Chaidir menyarankan, masyarakat untuk menghindari memberi uang kepada PMKS di jalanan.
"Kami ingin mengajak masyarakat Jakarta untuk lebih cerdas memberi. Tidak memberi di jalan. Karena itu hanya akan membuat kata Chaidir.
(ard/ard)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK