KPU Siapkan Draf Uji Materi UU Pilkada
Alfa Roosy | CNN Indonesia
Selasa, 12 Jul 2016 01:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku telah menyiapkan rancangan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Namun demikian, untuk mengajukan draft tersebut ke Mahkamah Konstitusi, KPU masih perlu menunggu naskah UU Pilkada disahkan oleh pemerintah.
"Selama liburan kami bolak balik masuk ke situsnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Sekretariat Negara, itu belum ada. Sebenarnya, draf sudah siap, tetapi kami perlu pastikan akhir bunyinya kayak apa sih, maupun pasal-pasal yang lain," kata Hadar Nafis Gumay, Komisioner KPU, Senin (11/7).
Sebelumnya, KPU berencana melakukan uji materi UU Pilkada. Pasalnya, menurut KPU, ada aturan yang mengharuskan KPU berkonsultasi dengan parlemen dalam membuat peraturan.
Aturan itu termaktub dalam pasal 9 huruf a perubahan UU Pilkada yang menyebut, KPU harus berkonsultasi dengan DPR saat menyusun peraturan teknis tahapan pemilihan. Hasil konsultasi melalui forum rapat dengar pendapat (RDP) bersifat mengikat.
Padahal, KPU bersifat independen. Hal itu sesuai dengan pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
Hadar menerangkan, naskah UU Pilkada sangat penting bagi KPU sebagai panduan menyusun peraturan KPU. Karenanya, ia meminta, pemerintah segera mengesahkan UU Pilkada.
Senada dengan Hadar, Komisioner KPU lainnya, yakni Ferry Kurnia Rizkiyansyah menuturkan, KPU selalu menekankan independensi kelembagaannya. Karenanya, KPU sudah mantap untuk melakukan uji materi UU Pilkada.
"Bahan-bahan sudah siapkan. Tinggal nanti ada pembahasan selanjutnya," imbuh Ferry.
Dia berpendapat, keberadaan KPU juga harus diperjelas, yaitu sebagai lembaga negara atau hanya lembaga penyelenggara pemilu saja. Menurutnya, hal itu juga yang menjadi alasan KPU melakukan uji materi.
"Kami semua ingin mempertegas bahwa KPU itu adalah lembaga negara. Karena kami diatur oleh UU. Yang tentunya nanti kami akan tindak lanjuti," pungkasnya. (bir)
"Selama liburan kami bolak balik masuk ke situsnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Sekretariat Negara, itu belum ada. Sebenarnya, draf sudah siap, tetapi kami perlu pastikan akhir bunyinya kayak apa sih, maupun pasal-pasal yang lain," kata Hadar Nafis Gumay, Komisioner KPU, Senin (11/7).
Sebelumnya, KPU berencana melakukan uji materi UU Pilkada. Pasalnya, menurut KPU, ada aturan yang mengharuskan KPU berkonsultasi dengan parlemen dalam membuat peraturan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal, KPU bersifat independen. Hal itu sesuai dengan pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
Senada dengan Hadar, Komisioner KPU lainnya, yakni Ferry Kurnia Rizkiyansyah menuturkan, KPU selalu menekankan independensi kelembagaannya. Karenanya, KPU sudah mantap untuk melakukan uji materi UU Pilkada.
"Bahan-bahan sudah siapkan. Tinggal nanti ada pembahasan selanjutnya," imbuh Ferry.
Dia berpendapat, keberadaan KPU juga harus diperjelas, yaitu sebagai lembaga negara atau hanya lembaga penyelenggara pemilu saja. Menurutnya, hal itu juga yang menjadi alasan KPU melakukan uji materi.
"Kami semua ingin mempertegas bahwa KPU itu adalah lembaga negara. Karena kami diatur oleh UU. Yang tentunya nanti kami akan tindak lanjuti," pungkasnya. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK