Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembentukan Badan Siber Nasional (BSN) akan dirampungkan bulan depan.
"Saya kira bulan mungkin depan harus selesai," ujar Luhut di Gedung Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Kamis (14/7).
Menurut Luhut, saat ini, proses pembentukan badan yang akan berfungsi sebagai koordinator dalam menjaga keamanan siber nasional sedang dalam tahap finalisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nantinya, BSN akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara, dan Lembaga Sandi Negara.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemerintah masih menyiapkan regulasi hukum sebagai pendukung keberadaan lembaga tersebut.
"(BSN) Ini harus selesai pada libur lebaran ini. Tanggal 11 Juli 2016 sudah ada ketetapan lebih detail termasuk bagaimana meregulasi dalam konteks organisasi di pemerintahan," kata Rudiantara usai rapat pembentukan BSN di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (1/7).
Rudiantara mengatakan, nantinya ketetapan itu dalam bentuk keputusan presiden atau peraturan presiden. Pemerintah perlu melakukan pengkajian dalam sisi kelembagaan, termasuk penajaman dalam proses bisnis yang berkaitan dengan keamanan siber secara nasional.
Tahun lalu, Luhut mengatakan rencana pembentukan BSN di Indonesia dapat dikategorikan telat. Ia pun mengingat pembentukan BSN sangat penting untuk mencegah bahkan bereaksi dengan cepat saat serangan datang terus menerus.
Ia menceritakan kondisi Amerika Serikat pada saat terkena serangan siber menyebabkan sistem komputer White House mati dalam kurun waktu satu jam.
Jokowi Rapat Bahas KeamananDi tempat terpisah, Presiden Joko Widodo mengagendakan pertemuan dengan jajaran menteri dan pejabat setingkat menteri yang berhubungan dengan bidang politik, hukum, dan keamanan di Istana Merdeka siang nanti. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi secara khusus akan membahas soal keamanan Indonesia.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Jokowi ingin mengetahui bagaimana keamanan Indonesia terutama setelah adanya kejadian bom bunuh diri di Markas Polres Surakarta pada sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah.
"Penekanannya adalah kejadian di Solo dan kaitannya dengan potensi gangguan yang akan terjadi," kata Pramono saat ditemui di Istana Negara, Kamis (14/7).
Menurut Pramono, Jokowi ingin agar persiapan menghadapi gangguan semacam itu lebih matang lagi agar kejadian yang sama tak berulang.
Oleh sebab itu, kata Pramono, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Densus 88 Brigadir Jenderal Eddy Hartono akan dilibatkan dalam rapat tersebut.
"Nanti Kapolri dan KaDensus 88 juga akan hadir," ujarnya.
Sementara itu Menteri Koordinator bidang Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan enggan membeberkan apa saja inti pembicaraan dari rapat siang nanti.
"Nanti saja lah, ini masalah TPA (tim penilai akhir) dulu," kata Luhut.
(rel)