Regulasi Badan Siber Nasional Dibentuk 11 Juli

Prima Gumilang, CNN Indonesia | Sabtu, 02/07/2016 06:00 WIB
Regulasi Badan Siber Nasional Dibentuk 11 Juli Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. (CNN Indonesia/Hani Nur Fajrina)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah segera membentuk Badan Siber Nasional (BSN). Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemerintah masih menyiapkan regulasi hukum sebagai pendukung keberadaan lembaga tersebut.

"(BSN) Ini harus selesai pada libur lebaran ini. Tanggal 11 Juli 2016 sudah ada ketetapan lebih detail termasuk bagaimana meregulasi dalam konteks organisasi di pemerintahan," kata Rudiantara usai rapat pembentukan BSN di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (1/7).

Rudiantara mengatakan, nantinya ketetapan itu dalam bentuk keputusan presiden atau peraturan presiden, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi yang akan menyiapkan.


Saat ini pemerintah masih melakukan pengkajian dalam sisi kelembagaan, termasuk penajaman dalam proses bisnis yang berkaitan dengan keamanan siber secara nasional.

Hal itu untuk mengidentifikasi lembaga atau kementerian yang dinilai memiliki kesamaan peran dengan BSN. Pemerintah belum menentukan apakah BSN ini berdiri sendiri atau digabung dengan institusi yang ada.

"Belum tentu (BSN) baru organisasinya, bisa saja diberdayakan yang sudah ada. Institusi ini bisa digabungkan dan dikoordinasikan," kata Rudiantara.

Dia menjelaskan, tugas pokok dan fungsi Badan Siber Nasional tersebut berkaitan dengan isu keamanan dalam dunia siber yang mencakup banyak sektor.

Namun pemerintah sendiri telah menetapkan beberapa sektor sebagai prioritas, di antaranya sektor keuangan dan perbankan, transportasi udara dan sektor energi sumber daya mineral.

"Badan Siber Nasional akan berkaitan dengan isu security dalam dunia siber. Ini luas sektornya, sementara Kemenkominfo hanya fokus kepada beberapa sektor," ujar Rudiantara.

Dia menambahkan, saat ini pihaknya bersama regulator di bidang keuangan dan perbankan sedang menyiapkan standardisasi untuk melindungi proses bisnis di Indonesia.

"Terlepas nanti organisasinya seperti apa, proses bisnis ini diperlukan terutama standardisasi dari sektor-sektor yang kami anggap prioritas dan sudah berjalan, yakni keuangan perbankan," ujarnya. (pit/pit)