Jokowi Minta Penanganan Teroris Lebih Terpadu

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodoingin agar penanganan terhadap terorisme dilakukan secara lebih terpadu.

Keinginan tersebut disampaikan Jokowi saat dirinya menggelar rapat internal dengan sejumlah petinggi lembaga negara.

Selain Luhut, petinggi lembaga negara yang ikut rapat itu adalah Menkominfo Rudiantara, Kepala BIN Sutiyoso, Kepala PPATK M. Yusuf, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Pilihan Redaksi Poster Sindiran Cara Warga Solo Tolak Teror Bom Tito Serahkan Nama Calon Kepala BNPT Pekan Depan Tito Karnavian: Perburuan Santoso Tak Gagal

"Jadi presiden minta penanganan lebih terpadu dan terintegrasi agar hasilnya lebih bagus," kata Luhut saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/7).

Luhut mengatakan keinginan Jokowi itu muncul karena ancaman teroris dewasa ini semakin lama semakin meningkat. Tak hanya di Indonesia, peningkatan tersebut terjadi di seluruh dunia.

Integrasi yang diinginkan Jokowi pun terpampang dari lembaga negara yang ikut dalam rapat tersebut. Kepala BIN untuk mempertajam info intelijennya, PPATK untuk melacak aliran dana, Menkominfo untuk melihat aktivitas komunikasinya, serta Polri dan TNI yang menjadi garda terdepan untuk menghadapi ancaman teror.

"Jadi (terpadunya) itu yang sekarang sedang kami rumuskan," ujar Luhut.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Jokowi ingin mengetahui bagaimana keamanan Indonesia terutama setelah adanya kejadian bom bunuh diri di Markas Polres Surakarta pada sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah.

"Penekanannya adalah kejadian di Solo dan kaitannya dengan potensi gangguan yang akan terjadi," kata Pramono.

Pramono menekankan bahwa Jokowi ingin agar persiapan menghadapi gangguan semacam itu lebih matang lagi agar kejadian yang sama tak berulang. (obs)