Komnas HAM Akan Selidiki Pengepungan Asrama Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait tindakan kepolisian dan beberapa organisasi masyarakat yang mengurung mahasiswa Papua di asrama Mahasiswa Kamasan I, Jalan Kusumanegara, Yogyakarta pada Jumat lalu (15/7).

"Terkait peristiwa pengepungan oleh kepolisian dan ormas terhadap mahasiswa Papua tanggal 15 dan 16 Juli 2016, Komnas HAM akan melakukan pemantauan dan penyelidikan berbasis pada UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai melalui siaran persnya, kemarin.

Komnas HAM, menurut Pigai, akan turun ke Yogyakarta untuk melakukan penyelidikan pada hari ini, Selasa (19/7), hingga Kamis (21/7).

"Tujuan penyelidikan ini untuk menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM, juga untuk melihat fakta peristiwa berdasarkan data, dan informasi, serta berdasarkan penyelidikan yang objektif, imparsial dan transparan bagi terpenuhinya rasa keadilan bagi semua pihak," ujarnya.

Komnas HAM juga telah mengirimkan surat kepada Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kapolda Brigjen Pol Prasta Wahyu Hidayat, pihak korban, dan pihak terkait.
Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menganggap tindakan represif Polda Yogyakarta sebagai bentuk omong kosong 10 program prioritas Kapolri, Tito Karnavian. Salah satu program prioritas Kapolri adalah penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan.

KontraS juga menilai tindakan yang dilakukan oleh 'aktor-aktor' keamanan terlalu berlebihan dan telah mencederai komitmen Indonesia dalam menghapus tindakan diskriminatif ras dan etnis, serta memberikan jaminan mengemukakan opini di depan umum.

"Saya khawatir pemerintah kehilangan momentum padahal kasus Papua ini high priority dan banyak kepentingan disana yang harus diperhatikan," ujat Haris.

Untuk itu, KontraS mendesak agar Kapolri melakukan evaluasi serta menindak tegas kinerja serta anggota Polda Yogyakarta terkait tindakan represif dan pemblokadean asrama mahasiswa Papua.

Baca juga: Kisah Mahasiswa Papua di Yogya Dua Hari Terkurung di Asrama

Kontras juga mendesak agar Polda Yogyakarta melakukan pengusutan terkait broadcast message dan ancaman bernada rasis terhadap masyarakat sipil yang berada di asrama mahasiswa Papua.

Pengurungan mahasiswa Papua di asrama bermula dari rencana mereka yang ingin melakukan long march sebagai bagian dari aksi damai mendukung Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG).

MSG adalah organisasi lintas pemerintah di kawasan Pasifik Selatan yang terdiri dari empat negara Melanesia, yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.

Namun sebelum pukul 09.00, personel Kepolisian mengelilingi Asrama Mahasiswa Papua yang akan dijadikan titik awal long march.

Long march rencananya akan dilakukan hingga ke Titik Nol KM di Jalan Panembahan Senopati. Titik ini merupakan lokasi persimpangan strategis yang menjadi pusat pariwisata Yogya, sekaligus sering dijadikan lokasi unjuk rasa.

Mahasiswa Papua didorong masuk ke dalam asrama. Jalan raya di depan asrama lalu diblokir, pintu gerbang asrama diblokade, dan pintu belakang ditutup dengan truk polisi. Akses keluar masuk asrama pun terputus.

Kemudian, empat ormas yang mendatangi Asrama Mahasiswa Papua, yakni Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia, Pemuda Pancasila, Paksi Katon, dan Laskar Jogja. Mereka berteriak menghina para mahasiswa Papua. (rel)