Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung memerintahkan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) mendahulukan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Pramono mengatakan, hal itu menjadi terobosan dan perubahan mendasar yang strategis bagi perkembangan alutsista di Indonesia.
"Apabila produk pertahanan bisa diproduksi dalam negeri seperti PTDI, Pindad, PT LEN, PT PAL, dan Dahana, diwajibkan menggunakan produk dalam negeri," kata Pramono di Kantor Presiden, kemarin (20/7).
KKIP juga diinstruksikan membuat
roadmap perencanaan produk dalam negeri untuk jangka panjang guna memperjelas dan memperlebar pengembangan hingga ke luar negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah negara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan beberapa di Timur Tengah, kata Pramono, adalah pengguna produk pertahanan yang dihasilkan perusahaan Indonesia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, Jokowi juga meminta
review industri pertahanan. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi industri pertahanan yang besar tetapi, ironisnya, lebih sering bergantung kepada produk luar negeri.
"
Review tugas Wakil Ketua KKIP Menteri BUMN, mengevaluasi kompetensi dan kelebihan Indonesia yang dapat dikembangkan," ucap Sofyan.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berkata, dia akan mengumpulkan tiga kepala staf angkatan bersenjata untuk sinkronisasi kebutuhan alutsista.
"Harus kumpul dulu, tidak boleh selera-seleraan. Kami harus fokus yang pasti akan dipakai karena dulu ada dibeli tapi enggak bisa dipakai karena tua. Itu enggak boleh," kata Ryamizard.
Dalam rapat terbatas kemarin, Jokowi menyebut sejumlah alutsista yang sepatutnya dimiliki masing-masing matra di TNI. Angkatan Darat, kata dia, harus memiliki alutsista berat seperti tank medium, helikopter serbu dan persenjataan infanteri khusus.
Angkatan Laut harus diperkuat alutsista seperti kapal selam, kapal perang permukaan serta sistem pengintaian maritim untuk pengamanan lokasi yang berpotensi menjadi titik konflik.
Adapun Angkatan Udara, dinilai Jokowi sepatutnya memiliki alutsista strategis seperti jet tempur, pesawat angkut berat, sistem pertahanan rudal, dan sistem radar.
(wis)