Merasa Difitnah, Ahok Berang Terhadap Wakil Ketua DPRD DKI
Priska Sari Pratiwi | CNN Indonesia
Senin, 25 Jul 2016 22:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kesal dituding Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik terlibat permainan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) soal zonasi dan tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta.
Ahok, sapaan Basuki, justru tak pernah sepakat dengan legislator terkait tambahan kontribusi sebesar 15 persen yang dibebankan pada pengembang yang tak pernah disetujui DPRD.
Hal ini dia ungkapkan Ahok saat menjadi saksi dalam kasus suap raperda reklamasi, dengan terdakwa Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (25/7).
"Kalau memang benar ada kesepakatan itu saya tidak akan ngotot perjuangkan 15 persen. Taufik kurang ajar kalau fitnah saya seperti itu," ujar Ahok saat memberikan kesaksian.
Sebaliknya, kata Ahok, berdasarkan laporan Kepala Badan Perencanaan Daerah DKI Tuty Kurniawati, justru Taufik yang menolak usulan tambahan kontribusi tersebut. Ahok sendiri tak tahu pasti alasan Taufik menolak usulannya.
Padahal, lanjutnya, dengan tambahan kotribusi tersebut pemerintah provinsi DKI akan mendapatkan dana sebesar Rp48 triliun. Uang itu bisa digunakan untuk membangun 128 ribu rumah susun di Jakarta.
"Makanya kami tetap ngotot. Itulah alasan kenapa eksekutif tidak mau kompromi soal kontribusi tambahan karena dasar hukumnya sudah jelas," ucapnya.
Ahok mengklaim telah mengambil tarif yang paling maksimal dalam penetapan kontribusi tambahan tersebut. Ketentuan itu, kata dia, telah dijelaskan dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah dengan pengembang dalam proyek reklamasi pada tahun 1997.
Dalam perjanjian itu, jelasnya, disebutkan bahwa pengembang tak hanya melakukan penataan laut namun juga daratan dengan memberikan kontribusi sumbangan berupa uang atau dalam bentuk fisik. Hanya saja dalam ketentuan itu belum dijelaskan secara spesifik berapa besaran kontribusi tambahan tersebut.
"Saya sudah mengambil angka yang paling maksimal dan itu ada dalam perjanjian. Saya punya hak diskresi, kalau sudah beri izin ke pengembang tanpa beri kontribusi tambahan justru nanti saya bisa dipidana," imbuhnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini juga meyakini bahwa PT APL telah menyetujui adanya tambahan kontribusi ini. Dia mengakui bahwa selama ini PT APL adalah mitra pemprov DKI yang paling kooperatif. Bahkan jauh sebelum proyek reklamasi dimulai, PT APL telah membangun dua rumah susun di Jakarta.
"Agung Podomoro memang paling kooperatif. Mereka sudah bayar, sudah bangun (rusun). Tidak ada pengembang yang sekooperatif mereka," tuturnya.
Tak Keberatan
Terdakwa Ariesman dan Trinanda menyatakan tak keberatan usai mendengarkan kesaksian dari Ahok dan stafnya Sunny Tanuwidjaja.
"Saya tidak keberatan," ucap Ariesman. Senada dengan bosnya, Trinanda juga tak keberatan.
Ahok dan Sunny kemudian keluar meninggalkan ruang sidang sekitar pukul 20.30 WIB. Sementara sidang kembali dilanjutkan dengan tiga orang saksi lainnya yakni Berliana Kurniawati, Catherine Lidya, dan Geri Prasetya. (ags)
Ahok, sapaan Basuki, justru tak pernah sepakat dengan legislator terkait tambahan kontribusi sebesar 15 persen yang dibebankan pada pengembang yang tak pernah disetujui DPRD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebaliknya, kata Ahok, berdasarkan laporan Kepala Badan Perencanaan Daerah DKI Tuty Kurniawati, justru Taufik yang menolak usulan tambahan kontribusi tersebut. Ahok sendiri tak tahu pasti alasan Taufik menolak usulannya.
"Makanya kami tetap ngotot. Itulah alasan kenapa eksekutif tidak mau kompromi soal kontribusi tambahan karena dasar hukumnya sudah jelas," ucapnya.
Ahok mengklaim telah mengambil tarif yang paling maksimal dalam penetapan kontribusi tambahan tersebut. Ketentuan itu, kata dia, telah dijelaskan dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah dengan pengembang dalam proyek reklamasi pada tahun 1997.
Dalam perjanjian itu, jelasnya, disebutkan bahwa pengembang tak hanya melakukan penataan laut namun juga daratan dengan memberikan kontribusi sumbangan berupa uang atau dalam bentuk fisik. Hanya saja dalam ketentuan itu belum dijelaskan secara spesifik berapa besaran kontribusi tambahan tersebut.
"Saya sudah mengambil angka yang paling maksimal dan itu ada dalam perjanjian. Saya punya hak diskresi, kalau sudah beri izin ke pengembang tanpa beri kontribusi tambahan justru nanti saya bisa dipidana," imbuhnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini juga meyakini bahwa PT APL telah menyetujui adanya tambahan kontribusi ini. Dia mengakui bahwa selama ini PT APL adalah mitra pemprov DKI yang paling kooperatif. Bahkan jauh sebelum proyek reklamasi dimulai, PT APL telah membangun dua rumah susun di Jakarta.
"Agung Podomoro memang paling kooperatif. Mereka sudah bayar, sudah bangun (rusun). Tidak ada pengembang yang sekooperatif mereka," tuturnya.
Tak Keberatan
Terdakwa Ariesman dan Trinanda menyatakan tak keberatan usai mendengarkan kesaksian dari Ahok dan stafnya Sunny Tanuwidjaja.
"Saya tidak keberatan," ucap Ariesman. Senada dengan bosnya, Trinanda juga tak keberatan.
Ahok dan Sunny kemudian keluar meninggalkan ruang sidang sekitar pukul 20.30 WIB. Sementara sidang kembali dilanjutkan dengan tiga orang saksi lainnya yakni Berliana Kurniawati, Catherine Lidya, dan Geri Prasetya. (ags)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK