Wiranto Akui Terbiasa Dapat Penolakan Publik
Abraham Utama | CNN Indonesia
Kamis, 28 Jul 2016 10:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut penolakan sejumlah kelompok masyarakat terhadapnya merupakan hal yang wajar. Ia mengaku telah terbiasa menghadapi kecaman dan penolakan.
"Itu biasa. Setiap saya muncul, selalu ada reaksi. Nanti itu saya selesaikan," ujarnya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin malam.
Presiden Joko Widodo menunjuk Wiranto yang berstatus sebagai Ketua Umum Partai Hanura untuk menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai menko polhukam. Jokowi menggeser posisi Luhut menjadi Menko Kemaritiman.
Malam kemarin, selang beberapa jam dari upacara pelantikan menteri di Istana Kepresidenan, Wiranto menemui Luhut. Pada pertemuan itu, Wiranto mengaku mendapatkan banyak masukan dari Luhut terkait apa yang harus dan perlu ia kerjakan.
"Ternyata banyak hal yang harus saya lanjutkan. Oleh karena itu, saya hanya akan melanjutkan apa yang akan dijalankan," ujar mantan Panglima ABRI itu.
Ditemui pada kesempatan yang sama, Luhut mengatakan telah memaparkan 18 program prioritas yang sedang dikerjakan kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Polhukam.
"Program itu masih on-going, misalnya soal Papua," kata Luhut.
Lebih dari itu, Luhut enggan mengomentari rekam jejak Wiranto, yang menurut Komnas HAM dan sejumlah kelompok masyarakat sipil, kelam.
"Indonesia ini kan lagi baik, suasana sedang terang. Kalau ada masalah, ya biar aja," kata dia.
Berdasarkan catatan Komnas HAM, Wiranto diduga terlibat Peristiwa Kudatuli, Tragedi Trisakti, Peristiwa Mei 1998, Peristiwa Semanggi Idan II, penculikan dan penghilangan aktivis prodemokrasi tahun 1997/1998, serta peristiwa Biak Berdarah.
Wiranto juga, menurut laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan Serious Crimes Unit di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, gagal mencegah kejahatan HAM di Timor Leste.
“Pernyataan lantang ini pula yang akhirnya menyulitkan Wiranto bergerak masuk ke dalam yurisdiksi internasional, salah satunya di Amerika Serikat (US Visa Watch List) pada tahun 2003,” ujar Koordinator KontraS Haris Azhar, kemarin.
Sekitar pukul 10.00 WIB pagi ini, Luhut dan Wiranto dijadwalkan akan menjalani seremoni serah terima jabatan di kantor Kemenko Polhukam.
Satu jam setelahnya, Luhut akan melakukan upacara serupa dengan Rizal Ramli, menko kemaritiman sebelumnya.
(abm)
"Itu biasa. Setiap saya muncul, selalu ada reaksi. Nanti itu saya selesaikan," ujarnya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin malam.
Presiden Joko Widodo menunjuk Wiranto yang berstatus sebagai Ketua Umum Partai Hanura untuk menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai menko polhukam. Jokowi menggeser posisi Luhut menjadi Menko Kemaritiman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ternyata banyak hal yang harus saya lanjutkan. Oleh karena itu, saya hanya akan melanjutkan apa yang akan dijalankan," ujar mantan Panglima ABRI itu.
Lebih dari itu, Luhut enggan mengomentari rekam jejak Wiranto, yang menurut Komnas HAM dan sejumlah kelompok masyarakat sipil, kelam.
"Indonesia ini kan lagi baik, suasana sedang terang. Kalau ada masalah, ya biar aja," kata dia.
Wiranto juga, menurut laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan Serious Crimes Unit di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, gagal mencegah kejahatan HAM di Timor Leste.
“Pernyataan lantang ini pula yang akhirnya menyulitkan Wiranto bergerak masuk ke dalam yurisdiksi internasional, salah satunya di Amerika Serikat (US Visa Watch List) pada tahun 2003,” ujar Koordinator KontraS Haris Azhar, kemarin.
Sekitar pukul 10.00 WIB pagi ini, Luhut dan Wiranto dijadwalkan akan menjalani seremoni serah terima jabatan di kantor Kemenko Polhukam.
Satu jam setelahnya, Luhut akan melakukan upacara serupa dengan Rizal Ramli, menko kemaritiman sebelumnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK