Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Nasional Demokrat (NasDem) tidak mempermasalahkan pilihan Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang memilih mekanisme partai politik untuk maju dalam Pilkada 2017.
Politikus Partai Nasdem Irma Suryani menilai sebagian masyarakat tidak akan mempermasalahkan jalur politik yang dipilih Ahok. Irma menyatakan dirinya sebelumnya juga mengumpulkan KTP buat Ahok.
Saat Ahok memilih maju secara independen, Teman Ahok berhasil mengumpulkan satu juta KTP. Saat itu, Ahok mengusung Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono sebagai wakilnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya salah satu yang mengumpulkan KTP untuk Ahok dan saya tidak masalah (maju lewat parpol)," ujarnya di Gedung DPR Jakarta, Kamis (28/7).
Menurut Irma, persoalan penting yang harus dibahas bukanlah Ahok yang maju lewat parpol atau independen, namun bagaimana memenangkan Pilkada nanti. Tak hanya itu, sambungnya, namun juga bagaimana menuntaskan persoalan di ibu kota.
"Sejak beliau jadi Gubernur banyak perubahan yang dilakukan dan itu fakta," ucapnya.
Pada Rabu (27/6) malam, Ahok memastikan bakal maju melalui partai politik pada Pemilihan Gubernur 2017. Dia akan diusung oleh tiga partai pendukungnya yaitu Partai Hanura, Partai NasDem, dan Partai Golkar.
Meski demikian, Ahok masih berambisi mendapatkan dukungan dari partai penguasa, PDI Perjuangan. Dalam waktu dekat, Ahok akan menemui Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta memilih menggunakan jalur partai politik pada Pilkada 2017 merupakan pilihan yang tepat. Sebab, menurut Djarot, partai politik merupakan infrastruktur penting dalam demokrasi.
"Ya bagus dong, kami dukung. Artinya beliau sadar demokrasi yang bagus itu melalui jalur partai politik di dalam Pilkada. Beliau kembali ke jalan yang benar," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Kamis (28/7).
Djarot mengatakan penggunaan partai politik dinilai tepat karena sistem demokrasi Indonesia adalah demokrasi perwakilant, bukan demokrasi individual atau perseorangan.
Namun, dia belum dapat memastikan partainya bakal turut mendukung Ahok. PDI Perjuangan, kata Djarot, memiliki mekanisme sendiri yang nantinya akan dibahas bersama termasuk soal Pilkada 2017.
Djarot mengatakan dia bisa saja dicalonkan sebagai gubernur maupun wakil gubernur tergantung keputusan partai. Menurutnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, pemilik keputusan, akan mendiskusikan bersama anggota partai lainnya.
PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai yang dapat mencalonkan sendiri taanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain. PDI Perjuangan memiliki 28 kursi legislatif sedangkan syarat untuk mengajukan pasangan calon harus memiliki minimal 22 kursi.
(asa)