Ketidakyakinan Sri Mulyani Soal Penyelamatan Century

Kelanjutan perkara dugaan korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan PT Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik seolah telah dilupakan. Setelah vonis terhadap mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, pengusutan perkara yang merugikan negara lebih dari Rp7,4 triliun itu terkesan terhenti.

Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan kembali mengingatkan bahwa mega skandal keuangan tersebut belum tuntas. Keputusan Ani, sapaan Sri Mulyani, menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik menggunakan insting, di tengah rasa ketidakpercayaan terhadap data yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Awalnya, dalam dokumen yang diterima CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu, Ani kurang yakin dengan alasan yang diungkapkan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya dan Siti Ch. Fadjrijah terkait dampak sistemik yang ditimbulkan jika Century ditutup.

Saat kasus itu terjadi, Ani juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang bertanggung jawab untuk memutuskan kebijakan dalam kondisi krisis.

“Atas penjelasan dari BI tersebut, saya selaku KSSK kurang yakin atas apa yang dijelaskan BI bahwa permasalah Century berdampak sistemik,” kata Ani dalam dokumen yang diterima CNNIndonesia.com.

Menurut Ani, ketidakyakinannya terjadi karena BI tak menceritakan bahwa ada nasabah yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan ada nasabah yang tidak dijamin. Selain itu, dia juga tidak yakin bahwa akan ada nasabah yang menarik dana sehingga membuat situasi bank memburuk dan memicu kepanikan.

Ani melanjutkan, BI juga belum melakukan simulasi kalau kegagalan Bank Century karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan makro ataupun mempengaruhi bank-bank lainnya.

“Saya juga meminta Fuad Rahmany (Ketua Bapepam-LK) untuk melihat permasalahan di pasar modal meskipun Century pengaruhnya tidak begitu signifikan, bagaimana pengaruhnya pada sentimen industri dan pasar saham keseluruhan,” katanya.

Bank Indonesia menjelaskan, permasalahan utama Century adalah surat-surat berharga (SSB) valas berkualitas rendah sehingga mengalami kesulitan likuiditas yang ditandai dengan posisi interbanking net taking yang cenderung meningkat. Century juga telah melanggar ketentuan giro wajib minimum (GWM) rupiah sebanyak 18 kali dan valas sebanyak 7 kali.

Menurut Bank Indonesia, permasalahan tersebut dapat menimbulkan dampak sistemik karena volume usaha bank per 30 September 2008 sebesar Rp15,2 triliun, di antaranya kredit sebesar Rp5,2 triliun. Lalu, Century memiliki jaringan kantor sebanyak satu kantor pusat, 26 kantor cabang, 30 kantor cabang pembantu, dan 8 kantor kas.

Total dana pihak ketiga Century per 31 Oktober 2008 sebesar Rp10,8 triliun yang terdiri dari 65.360 rekening, dengan total simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS sebesar Rp6,4 triliun.

Terakhir, kemungkinan timbul dampak sistemik dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Century untuk melunasi kewajiban antar bank terhadap tujuh bank yaitu Bank Sinar Mas, BPD NTB, BPD NTT, BPD Sultra, BPD Aceh, Maybank, dan Anglomas.

Namun nyatanya, logika Ani dikalahkan oleh instingnya dengan tetap memutuskan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dalam rapat 21 November 2008 di Ruang Rapat Menkeu, Gedung Djuanda I Lantai 3, Jakarta. Pertemuan itu dihadiri seluruh pemangku kepentingan minus Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Karena fokusnya adalah sistem perbankan kita dalam posisi rapuh, psikologis rapuh, tidak ada penjaminan. Kami tidak berani gambling untuk mengambil keputusan lain kecuali yang dianggap yakin tidak akan mengancam sistem keuangan, melalui jalur apapun. Jalur apapun saat itu dapat mempengaruhi sistem keuangan, apakah dari ukuran, likuiditas atau dari psikologis. Dalam suasana yang seperti itu, insting saya hanya bagaimana menyelamatkan sistem keuangan,” kata Ani.