Ahok: Peredaran BPJS Palsu karena Warga Terbiasa Menyogok

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengakui peredaran kartu Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan palsu di wilayah Jakarta. Ahok mengatakan, hal tersebut terjadi karena masyarakat terbiasa melakukan sogok menyogok untuk mendapatkan kartu BPJS Kesehatan.

Biasanya, menurut Ahok, alasan orang menyogok karena tidak mau mengantre lama. Ia mengungkapkan, kebiasaan tersebut awalnya muncul saat warga membutuhkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang berguna untuk mendapatkan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Dulu, lanjut dia, jika orang berobat tak memiliki Jamkesda maka biayanya akan melambung tinggi. Calo memanfaatkan kondisi itu dengan cara menawarkan kartu Jamkesda tanpa harus antre lama.

Lihat juga: Menkes Minta Dirut BPJS Kesehatan Selesaikan Iuran BPJS Palsu

BPJS Kesehatan berbeda dengan Jamkesda. Ahok menyatakan proses pembuatan kartu BPJS tak lagi memakan waktu lama. Oleh sebab itu masyarakat tak perlu takut untuk segera mengurus kepemilikan kartu tersebut.

"Jika kamu tak punya BPJS saat ini juga akan dikasih, kalau tak memiliki uang untuk iuran akan kami bayarkan. Jadi untuk apa menyogok," ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/8).

Meski telah beredar, Ahok mengatakan tak sulit bagi petugas untuk mengetahuinya. "Saat kamu menempelkan kartu ke alat dan ditolak maka ketahuan palsu," jelas Basuki.

Lihat juga: BPJS Palsu di Cimahi

Kartu BPJS Kesehatan palsu beredar di beberapa wilayah di Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebanyak 230 warga Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, mengaku mendapatkan kartu BPJS palsu. Padahal mereka membuat kartu tersebut secara kolektif oleh aparatur desa.

Dilansir dari Detikcom, saat dikonfirmasi, Kepala Desa Kertajaya Fauzy Samsul membenarkan telah memfasilitasi pembuatan kartu BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu. Namun, yang mengejutkan aparatur desa malah menyerahkan pembuatan kartu tersebut ke pihak kedua yakni Rumah Peduli Duafa (RPD) dengan menarik iuran warga Rp 100 ribu/orang.

Rumah Sakit Cibabat, Cimahi juga menemukan kartu BPJS Kesehatan palsu dari seorang calon pasien. Direktur Utama RS Cibabat Trias Nugrahadi mengatakan, kartu BPJS Kesehatan palsu itu mirip dengan kartu BPJS Kesehatan asli.

Lihat juga: Jaminan Kesehatan Nasional Dinilai Kurang Transparan

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek pun mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris mengenai peredaran kartu BPJS Kesehatan palsu di Kabupaten Bandung, Jawa Barat tersebut.

Nila menegaskan, persoalan ini harus segera dicari jalan keluarnya karena berkaitan dengan uang iuran yang telah dibayarkan oleh masyarakat untuk membuat kartu BPJS kesehatan tersebut. (wis/abm)