Audit BPK Tunjukkan Kelalaian Administrasi Komnas HAM
Gloria Safira Taylor | CNN Indonesia
Senin, 08 Agu 2016 20:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai merespon positif hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan status disclaimer (tidak memberikan pendapat) untuk Komnas HAM.
"Hasil ini dapat membawa perubahan manajemen dalam waktu dua bulan dari keluarnya surat rekomendasi sampai akhir bulan Agustus," ujar Pigai di ruangannya di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (8/8).
Status disclaimer diberikan oleh BPK kepada lembaga atau kementerian terkait jika tidak ada bukti-bukti yang dibutuhkan guna menyimpulkan dan menyatakan laporan keuangan tersebut sudah diberikan dengan wajar.
Penetapan status tersebut menandakan potensi kerugian negara. Artinya, ada penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai antara perencanaan dengan pelaksanaan.
Komnas HAM mendapat rekomendasi Laporan hasil pemeriksaan BPK Nomor 17c/HP/XIV/05/2016, tertanggal 24 Mei 2016 atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Komnas HAM 2015.
Menurut Pigai, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya kelalaian dalam administrasi di Komnas HAM. Kelalaian tersebut ada di ranah komisioner dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM juga para staf pengelola keuangan.
Ia mengatakan, status disclaimer membawa dampak bagi Komnas HAM. Dampak itu akan mengganggu tunjangan bagi para staff dan penambahan anggaran untuk Komnas HAM ke depan.
Meski demikian, Pigai mendukung aksi dari pegawai yang tergabung dalam Gerakan Peduli Komnas HAM untuk membuka masalah ini ke publik. Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban moral lembaga pembela HAM kepada masyarakat.
"Kami dukung aksi itu, supaya Komnas HAM dapat membawa manajemen baru yang transparan kepada publik," ucapnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa komisioner, sekjen dan staff pengelola keuangan Komnas HAM akan mendapatkan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi untuk komisioner berupa sanksi kode etik, yakni berisi teguran, diberhentikan sementara sampai permanen. Sanksi untuk staff berdasar pada sanksi disiplin, sanksi pidana dan kode etik.
Koordinator Gerakan Peduli Komnas HAM Yossa Nainggolan mengatakan, dari hasil audit BPK diketahui terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Komnas HAM.
Adapun, pelanggaran Komnas HAM tersebut adalah realisasi belanja barang dan jasa berindikasi fiktif minimal Rp 820, 25 juta. Biaya sewa rumah dinas komisioner sebesar Rp 330 juta yang tidak sesuai ketentuan.
Terdapat pembayaran uang saku rapat dalam kantor tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 2,17 Miliar. Pengadaan jasa konsultan pengembangan aplikasi pengaduan secara online Rp 87,35 juta yang belum diperoleh bukti pertanggungjawaban. Dan, kelebihan pembayaran Rp 12,37 juta dan sanksi denda keterlambatan Rp 12,20 juta.
Selain itu, belum terdapat bukti pertanggungjawaban pembayaran honorarium tim pelaksanaan kegiatan di Komnas HAM tahun 2015 Rp 925,79 juta dan Rp 6,01 Miliar belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan pekerjaan langganan pengadaan internet dan pembayaran biaya service charge pada Komnas HAM Hayam Wuruk yang tidak sesuai ketentuan sebesar 3,38 Miliar.
Penetapan standar biaya yang digunakan oleh komper belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan terdapat PNBP dari penerimaan Jasa Giro yang belum diperhitungkan oleh bank. (yul)
"Hasil ini dapat membawa perubahan manajemen dalam waktu dua bulan dari keluarnya surat rekomendasi sampai akhir bulan Agustus," ujar Pigai di ruangannya di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (8/8).
Status disclaimer diberikan oleh BPK kepada lembaga atau kementerian terkait jika tidak ada bukti-bukti yang dibutuhkan guna menyimpulkan dan menyatakan laporan keuangan tersebut sudah diberikan dengan wajar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komnas HAM mendapat rekomendasi Laporan hasil pemeriksaan BPK Nomor 17c/HP/XIV/05/2016, tertanggal 24 Mei 2016 atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Komnas HAM 2015.
Ia mengatakan, status disclaimer membawa dampak bagi Komnas HAM. Dampak itu akan mengganggu tunjangan bagi para staff dan penambahan anggaran untuk Komnas HAM ke depan.
Meski demikian, Pigai mendukung aksi dari pegawai yang tergabung dalam Gerakan Peduli Komnas HAM untuk membuka masalah ini ke publik. Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban moral lembaga pembela HAM kepada masyarakat.
"Kami dukung aksi itu, supaya Komnas HAM dapat membawa manajemen baru yang transparan kepada publik," ucapnya.
Koordinator Gerakan Peduli Komnas HAM Yossa Nainggolan mengatakan, dari hasil audit BPK diketahui terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Komnas HAM.
Adapun, pelanggaran Komnas HAM tersebut adalah realisasi belanja barang dan jasa berindikasi fiktif minimal Rp 820, 25 juta. Biaya sewa rumah dinas komisioner sebesar Rp 330 juta yang tidak sesuai ketentuan.
Terdapat pembayaran uang saku rapat dalam kantor tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 2,17 Miliar. Pengadaan jasa konsultan pengembangan aplikasi pengaduan secara online Rp 87,35 juta yang belum diperoleh bukti pertanggungjawaban. Dan, kelebihan pembayaran Rp 12,37 juta dan sanksi denda keterlambatan Rp 12,20 juta.
Selain itu, belum terdapat bukti pertanggungjawaban pembayaran honorarium tim pelaksanaan kegiatan di Komnas HAM tahun 2015 Rp 925,79 juta dan Rp 6,01 Miliar belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan pekerjaan langganan pengadaan internet dan pembayaran biaya service charge pada Komnas HAM Hayam Wuruk yang tidak sesuai ketentuan sebesar 3,38 Miliar.
Penetapan standar biaya yang digunakan oleh komper belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan terdapat PNBP dari penerimaan Jasa Giro yang belum diperhitungkan oleh bank. (yul)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK