BPN Ukur Tanah Hari Ini, Petani Majalengka Siaga

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan melakukan pengukuran tanah di Desa Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat pada hari ini terkait dengan upaya pembebasan lahan untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Desa Sukamulya terletak di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka memiliki luas sekitar 735 hektare. Kawasan itu menjadi salah satu area yang akan digunakan untuk lahan BIJB sekitar 1.800 hektare.

Dalam surat BPN yang diperoleh CNNIndonesia.com, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka Darmanto menuturkan pelaksanaan inventarisasi tanah itu dilakukan pada 9 Agustus. Tanah yang akan diukur di desa itu mencapai 382 bidang.

Surat itu ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dengan perihal pelaksanaan inventarisasi tanah. Surat tersebut tertanggal 3 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Darmanto.

“Pelaksanaan inventarisasi bidang tanah…di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka akan dilaksanakan pada Selasa 9 Agustus sampai dengan selesai,” kata Darmanto dalam surat tersebut, yang dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (9/8).

Lihat juga: Penanganan Krisis Lahan Gambut Perlu Libatkan Masyarakat Adat

Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini untuk menyampaikan kepada pemilik tanah, bangunan dan tanaman agar memasang tanda batas. Selain itu, juga meminta mereka hadir saat pengukuran lahan dilakukan. 

Bandara itu akan dikelola PT BIJB, satu BUMD yang dibentuk pada 2013 lalu. Tak hanya bandara, perusahaan itu juga akan membuat Aerocity  yang diperkirakan dibangun di atas lahan 3.200 hektare. 

Dalam situs resminya, PT BIJB menyatakan bandara itu diproyeksikan awalnya untuk mengangkut sekitar 5 juta penumpang per tahun. Pembangunan itu sendiri dibagi tiga fase, dan tahap pertama adalah beroperasinya landasan pacu 3.500 meter pada 2017.

Terkait dengan hal itu, Kepala Desa Sukamulya Nono Darsono menuturkan warga berencana melakukan protesnya atas pengukuran lahan tersebut. Dia menuturkan mayoritas warga desa, yang mencapai 1.500 kepala keluarga itu, menolak pembangunan bandara internasional itu.

Lihat juga: Sambangi Kantor Luhut, Koalisi Nelayan Desak Setop Reklamasi

“Kami geram, kemungkinan akan ada protes seribuan petani. Kami selama ini sudah hidup nyaman dengan bertani padi dan palawija,” kata Nono yang dihubungi CNNIndonesia.com.

Dia menuturkan mayoritas masyarakat desa tersebut tidak setuju terhadap pembebasan lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan bandara tersebut. Nono menegaskan dirinya akan mengikuti keinginan masyarakat yang mayoritas menolak hal tersebut.

Nono mengatakan sebagian besar warga Desa Sukamulya adalah petani padi dan palawija. Salah satu hasil yang cukup dikenal, sambungnya, adalah cabai dari desa tersebut.

Menurutnya, pembebasan lahan pun tak melibatkan sosialisasi dengan baik. Warga yang menjual lahannya, kata Nono, diduga dilakukan melalui makelar tanah. 

Diketahui, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang berisi tentang proyek infrastruktur. Bandara Kertajati menjadi salah satu proyek di dalamnya. (asa)