Tim 13: Masyarakat Poso Lelah dengan Konflik
Prima Gumilang | CNN Indonesia
Rabu, 10 Agu 2016 05:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Evaluasi Penanganan Terorisme atau Tim 13 menyampaikan hasil temuan mereka selama turun ke Poso, Sulawesi Tengah. Harapan untuk mengakhiri konflik pun datang dari masyarakat.
Salah satu anggota tim, Busyro Muqoddas menyampaikan, meskipun sisa-sisa luka lama masih tampak di masyarakat sebagai akibat konflik horizontal pada masa lalu, namun mereka masih menyimpan satu harapan tentang perdamaian.
Masyarakat Poso berharap konflik yang terjadi selama ini harus segera disudahi. Harapan itu, kata Busyro, terutama datang dari keluarga 16 orang yang disebut sebagai kelompok Santoso masih berada di hutan.
"Harapan ini disampaikan kepada kami dari keluarganya langsung karena memang sudah lelah bertahun-tahun menghadapi masalah ini," kata Busyro di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jalan Latuharhary, Jakarta, Selasa (9/8).
Busyro mengatakan, selama ke Poso, timnya berkunjung ke rumah keluarga kelompok bersenjata. Mereka mengunjungi istri pertama Santoso dan ibunya, orangtua Basri, serta sejumlah korban yang masih memiliki bekas penyiksaan masa lalu. Tim juga menyambangi sejumlah tokoh agama baik dari kalangan Islam maupun Protestan.
Mereka berkunjung hingga ke Tamanseka, lokasi yang diduga sebagai wilayah persembunyian kelompok Santoso.
Hingga kini, Tim 13 masih berusaha membujuk 16 orang yang disebut bagian dari kelompok bersenjata pimpinan Santoso untuk menyerahkan diri. Mereka saat ini berada di hutan dan pegunungan.
Busyro mengatakan, sebelum turun ke Poso, timnya sepakat mengedepankan penanganan konflik dengan perspektif antropologi. Pendekatan itu dipakai agar timnya memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah substansif dari masyarakat Poso.
Selama 18 tahun, Poso mengalami konflik horizontal yang bekepanjangan, sejak Desember 1998, 2000, dan 2007. Saat ini konflik horizontal berubah menjadi vertikal, di mana kebencian terhadap aparat keamanan di Posi makin membesar.
Selama ini tidak ada solusi konflik sehingga masyarakat menjadi sakit. Apatisme sosial semakin masif. Menurut Busyro, jika kondisi ini dibiarkan, maka rentan dengan kemungkinan konflik yang akan datang.
Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Tim 13 bersepakat akan meningkatkan sinergitas dengan Kepolisian RI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hal itu dilakukan agar penyelesaian konflik Poso bisa diselesaikan tanpa melanggar hak asasi manusia.
"Tim ini akan jadi mediator agar 16 anggota kelompok Santoso yang tersisa bisa turun tanpa tekanan dan penyiksaan. Hal ini merupakan bagian dari sinergitas masyarakat sipil dengan pemerintah," ujar Busyro.
Tim ini beranggotakan 13 orang dari kelompok masyarakat sipil. Mereka di antaranya M Busyro Muqoddas, Bambang Widodo Umar, KH Salahuddin Wahid, Trisno Raharjo, Ray Rangkuti, Dahnil Anzar Simanjuntak, Haris Azhar, Siane Indriani, Hafid Abbas, Manager Nasution, Franz Magnis Suzeno, Magdalena Sitorus, dan Todung Mulya Lubis. Tim ini terbentuk sesuai amanat Undang-undang HAM No 39/1999 dan sejumlah undang-undang terkait lainnya.
Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas mengatakan sinergitas antara Tim 13 dengan Polri dan BNPT telah mulai dilaksanakan. Pagi tadi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyambangi Komnas HAM untuk membahas kerjasama ini. Sebelumnya, Kepala BNPT Suhardi Alius juga telah bertemu untuk membahas sinergitas tersebut.
"Ini sinyal baik. Diperlukan komitmen dan kebersamaan bagi penyelesaian persoalan yang rumit ini," kata Hafid.
Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah akan memberikan perhatian khusus dan memberikan amnesti bagi kelompok Santoso yang menyerahkan diri.
(obs)
Salah satu anggota tim, Busyro Muqoddas menyampaikan, meskipun sisa-sisa luka lama masih tampak di masyarakat sebagai akibat konflik horizontal pada masa lalu, namun mereka masih menyimpan satu harapan tentang perdamaian.
Masyarakat Poso berharap konflik yang terjadi selama ini harus segera disudahi. Harapan itu, kata Busyro, terutama datang dari keluarga 16 orang yang disebut sebagai kelompok Santoso masih berada di hutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hingga kini, Tim 13 masih berusaha membujuk 16 orang yang disebut bagian dari kelompok bersenjata pimpinan Santoso untuk menyerahkan diri. Mereka saat ini berada di hutan dan pegunungan.
Busyro mengatakan, sebelum turun ke Poso, timnya sepakat mengedepankan penanganan konflik dengan perspektif antropologi. Pendekatan itu dipakai agar timnya memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah substansif dari masyarakat Poso.
Selama 18 tahun, Poso mengalami konflik horizontal yang bekepanjangan, sejak Desember 1998, 2000, dan 2007. Saat ini konflik horizontal berubah menjadi vertikal, di mana kebencian terhadap aparat keamanan di Posi makin membesar.
Selama ini tidak ada solusi konflik sehingga masyarakat menjadi sakit. Apatisme sosial semakin masif. Menurut Busyro, jika kondisi ini dibiarkan, maka rentan dengan kemungkinan konflik yang akan datang.
Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Tim 13 bersepakat akan meningkatkan sinergitas dengan Kepolisian RI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hal itu dilakukan agar penyelesaian konflik Poso bisa diselesaikan tanpa melanggar hak asasi manusia.
"Tim ini akan jadi mediator agar 16 anggota kelompok Santoso yang tersisa bisa turun tanpa tekanan dan penyiksaan. Hal ini merupakan bagian dari sinergitas masyarakat sipil dengan pemerintah," ujar Busyro.
Tim ini beranggotakan 13 orang dari kelompok masyarakat sipil. Mereka di antaranya M Busyro Muqoddas, Bambang Widodo Umar, KH Salahuddin Wahid, Trisno Raharjo, Ray Rangkuti, Dahnil Anzar Simanjuntak, Haris Azhar, Siane Indriani, Hafid Abbas, Manager Nasution, Franz Magnis Suzeno, Magdalena Sitorus, dan Todung Mulya Lubis. Tim ini terbentuk sesuai amanat Undang-undang HAM No 39/1999 dan sejumlah undang-undang terkait lainnya.
Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas mengatakan sinergitas antara Tim 13 dengan Polri dan BNPT telah mulai dilaksanakan. Pagi tadi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyambangi Komnas HAM untuk membahas kerjasama ini. Sebelumnya, Kepala BNPT Suhardi Alius juga telah bertemu untuk membahas sinergitas tersebut.
"Ini sinyal baik. Diperlukan komitmen dan kebersamaan bagi penyelesaian persoalan yang rumit ini," kata Hafid.
Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah akan memberikan perhatian khusus dan memberikan amnesti bagi kelompok Santoso yang menyerahkan diri.
(obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK