Muhadjir Batalkan 'Full Day School' Bila Tak Dikehendaki

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy akan membatalkan kebijakan menambah pelajaran sekolah atau full day school apabila mendapat respon negatif dari masyarakat. Muhadjir menjelaskan kebijakan full day school ini masih dalam tahap ide yang tak akan diterapkan apabila memiliki banyak kelemahan.

“Kan masih gagasan. Banyak yang kritik, ide jadi benar-benar diuji kira-kira dilanjutkan atau ada yang disempurnakan. Kalau respons masyarakat tetap tidak setuju ya enggak papa, kami tarik (programnya) saya coba cari pendekatan lain," kata Muhadjir di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (9/8).

Muhadjir menyatakan senang dengan banyaknya tanggapan masyarakat terkait usulan penambahan jam pelajaran di sekolah. Menurutnya, tanggapan masyarakat merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah kebijakan.

Lihat juga: Penerapan Sekolah 'Full Day' Dinilai Masih Banyak Kekurangan

Menindaklanjuti usulannya, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat tim khusus guna mengkaji dan mengembangkan sistem belajar sehari penuh.

Menurut Muhadjir, tim khusus ini melibatkan pakar pendidikan, pakar psikolog, dan juga publik dalam proses pengkajian konsep belajar sehari penuh.

“Masih dipelajari seperti apa konsep full day school beserta konsep perkembangan karakter anak. Bagus atau tidak dan apa saja yang mesti disapkan. Itu sedang kami kaji bersama tim khusus," ujar Muhadjir.

Lihat juga: Kemdikbud Anggap 'Full Day School' Mudahkan Sertifikasi Guru

Muhadjir menyatakan, tim khusus turut membahas hal-hal teknis seperti kesiapan guru, sarana prasarana infrastruktur sekolah, serta anggaran operasional yang dibutuhkan. Jika diterapkan, konsep full day school ini dipastikan dapat mengakomodir kebutuhan siswa di sekolah.

Selain melakukan kajian, tutur Muhadjir, Kemdikbud juga akan mempersiapkan uji coba konsep full day school ini pada beberapa sekolah pelaksana. Penerapan kebijakan ini akan ditentukan setelah hasil kajian tim khusus dan uji coba rampung, termasuk besarnya tanggapan dari masyarakat.

Sementara itu Ketua Komisi Pendidikan DPR Teuku Riefky Harsya menyatakan kebijakan full day school harus memiliki landasan hukum yang tetap. Kebijakan seharian penuh ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tentan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Teuku menyatakan, Kemdikbud sudah sepatutnya merancang kebijakan mengenai proses pembelajaran sekolah sesuai standar yang tertuang dalam SNP.

Lihat juga: Indonesia Itu Luas, Pak Menteri

"Proses pembelajaran disekolah kan ada standarnya di SNP mengenai alokasi waktu dan rasio antara siswa dan guru," kata Teuku.

Menerut Teuku, masih banyak pekerjaan rumah yang lebih penting untuk menjadi fokus tugas Kemdikbud seperti jumlah ketersediaan guru yang belum merata, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang tak sedikit yang belum memenuhi standar. (yul)