Haris Azhar Pertanyakan Sikap Pasif Bea Cukai dan Kemenkumham

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mempertanyakan sikap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terkesan mengacuhkan informasi dalam artikel 'Cerita Busuk dari Seorang Bandit'.

Menurut dia, kedua institusi itu seharusnya ikut merespons informasi terkait dugaan adanya oknum penegak hukum yang terlibat dalam pengamanan bisnis narkotik di Indonesia.

'Cerita Busuk dari Seorang Bandit' adalah sebuah artikel yang ditulis dan dipublikasikan Haris ke akun media sosialnya beberapa jam jelang eksekusi mati tahap ketiga dilaksanakan, 29 Juli dini hari.

Haris mengaku cerita itu didapatkan saat bertemu bandar sekaligus terpidana mati kasus narkotik Fredi Budiman di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada 2014 silam.

"Bea Cukai seperti tidak terganggu dengan informasi yang saya berikan, sedangkan Kemkumham terkesan takut dan menutup diri," kata Haris saat memberikan keterangan pers bersama Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di salah satu rumah makan, Jakarta Selatan pada Rabu (10/8).

Lihat juga: Polri Setop Selidiki Haris Azhar

Dia mengatakan, Ditjen Bea dan Cukai serta Kemenkumham seharusnya angkat bicara dan menanggapi informasi yang telah diberikannya. Sebab, menurut Haris, artikel itu menceritakan secara detail terkait bisnis narkotik di tanah air.

"Ada cerita dari hulu ke hilir bagaimana barang haram itu terdistribusi," ujar Haris.

Menurut dia, Ditjen Bea dan Cukai serta Kemenkumham dapat meniru langkah Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam merespon ceritanya. Ketiga lembaga itu membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti kebenaran cerita dalam artikel Haris.

BNN, Polri, dan TNI juga sempat melaporkan Haris ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik. Meski demikian, Haris menilai ketiga institusi itu menujukkan iktikad memperbaiki cara pemberantasan narkotik di tanah air.

"Mari menjadikan informasi ini sebagai pembelajaran," ujarnya.

Lihat juga: Haris Azhar: Presiden Harus Turun Tangan

Haris meminta Presiden Joko Widodo segera turun tangan tangan membongkar modus bisnis narkotik di Indonesia. Jokowi disarankan juga membentuk tim khusus kepresidenan untuk membersihkan aparat negara yang terlibat dalam bisnis narkotik.

"Presiden jangan lama merespon masalah ini," tutur Haris. (wis/obs)